SERANG, TRIBUN - Pemerintah Provinsi Banten dinilai tidak pernah berkoordinasi dalam melakukan program-program pembangunan di Kabupaten Serang. Akibatnya banyak dari program-program pembangunan tersebut yang terbengkalai alias mubazir meski sudah dibuat dengan anggaran yang tidak sedikit. Selain itu, hal tersebut juga tidak jarang menyebabkan terjadinya double program di satu lokasi yang sama.
"Misalnya Pemkab Serang buat jalan poros desa di desa A, ternyata provinsi juga buat jalan poros desa disitu. Sementara di wilayah lain, masih banyak yang tidak tersentuh pembangunan jalan poros desa," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Serang Muhamad Arslan dalam pertemuan reses masa persidangan kedua 2008 para anggota DPRD Banten asal Daerah Pemilihan Kabupaten Serang, Rabu (3/9).
Tidak adanya koordinasi dari Pemprov Banten itu juga diungkapkan Asisten Daerah Bidang Tatapraja Kabupaten Serang Memed Muhamad. Memed menyoroti ketiadaan koordinasi dari Pemprov Banten tersebut yakni pada projek-projek pembebasan lahan. Dikatakan Memed, hal tersebut telah membuat Pemkab serang kesulitan dalam mengatur ijin lokasi. "Misalnya Pemkab Serang telah mengeluarkan ijin lokasi kepada PT Pelindo II untuk pembangunan pelabuhan internasional, tapi kemudian Pemprov Banten tiba-tiba merencanakan di lokasi yang sama akan membangun kilang minyak. Padahal sebelumnya ijin lokasi untuk pelabuhan internasional juga atas permintaan Pemprov," katanya mencontohkan.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Serang Taufik Nuriman mengamini keluhan para bawahannya itu. Menurut Bupati hal tersebut telah menyebabkan penilaian buruk dari masyarakat terhadap Pemkab Serang. "Masyarakat Kabupaten Serang kan tahunya (program pembangunan yang buruk) itu programnya Pemkab Serang," ujarnya. Untuk itu, Bupati berharap DPRD Banten bisa mendesak Pemprov Banten agar mau berkoordinasi dalam setiap melaksanakan program pembangunan di Kabupaten Serang.
Laode Asrarudin, anggota DPRD Banten Dapil Kabupaten Serang yang hadir dalam pertemuan tersebut tidak menampik penilaian Pemkab Serang terkait tidak adanya koordinasi dari pemprov Banten dalam menjalankan program pembangunan di Kabupaten Serang tersebut. Bahkan, menurut Laode, hal itu juga terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten. Laode menyebut, hasil pantauan pihaknya menunjukan sejumlah Poskesdes di kabupaten/kota yang dibangun Pemprov Banten kini dalam kondisi tidak terpakai dan nyaris rusak. Laode sepakat bahwa hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya koordinasi dari Pemprov Banten pada saat hendak membangun, sehingga program tersebut tidak sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat.
Untuk mencegah hal tersebut terjadi kembali, Laode meminta agar pemerintah kabupaten/kota tidak hanya membuat ajuan bantuan program pembangunan kepada SKPD di Pemprov Banten saja, melainkan ditembuskan ke DPRD Banten juga. "Dengan begitu kita (DPRD Banten) juga bisa ikut memonitor," imbuhnya.(idm)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar