SERANG, TRIBUN - Pemotongan dana BLT atau bantuan langsung tunai tahap ke-2 di sejumlah tempat di Kabupaten Serang diduga melibatkan oknum pegawai kantor pos setempat.
Di Desa Pancanagara, Kecamatan Pabuaran, warga mengaku dana BLT yang mereka terima telah dipotong sebesar Rp 10.000 sejak masih di loket pengambilan di kantor pos Pabuaran. Alhasil uang yang mereka terima hanya Rp 390.000 dari Rp 400.000 yang seharusnya. Sesampainya di rumah, aparat RT setempat tiba-tiba juga meminta Rp 10.000 dari dana BLT yang diterima warga itu dengan alasan untuk uang administrasi. “Katanya memang sudah kesepakatan dengan (aparat) desa nya memang seperti itu,” kata Haidir, tokoh pemuda setempat, Selasa (15/9).
Pemotongan serupa juga terjadi di Desa Pegandikan, Kecamatan Pontang. Bedanya di desa ini warga mengambil dana BLT jatah mereka dengan cara dikoordinir oleh aparat desa. Warga di desa tersebut terpaksa hanya meneriman dana BLT tersebut sebesar Rp 375.000 saja. Pasalnya yang Rp 25.000 sudah dipotong oleh aparat desa yang mengkordinir pengambilan tersebut dengan alasan untuk diberikan kepada pihak kantor pos Pontang dan pihak Desa Pegandikan.
Kepala Kantor Pos Serang Ki Agus Muhamad Amran ketika dimintai klarifikasinya, mengaku pihaknya belum menerima laporan adanya pemotongan dana BLT tahap ke-2 ini yang melibatkan oknum kantor pos kecamatan. Namun demikian, Amran yakin praktek pemotongan oleh kantor pos tersebut tidak pernah terjadi. Pasalnya, menurut dia, pihak kantor pos akan memberikan uang kepada penerima BLT berupa uang kertas pecahan Rp 100.000 sebanyak empat lembar, sesuai dengan pasokan dari kantor pos Serang. “Tapi kalau memang ada, adukan saja ke polisi,” katanya.
Secara terpisah, Asisten Daerah Bidang Pembangunan dan Ekonomi Kabupaten Serang Lalu Attarusalam mengatakan, Pemkab Serang telah dengan sangat tegas memerintahkan kepada aparat desa untuk tidak melakukan pemotongan dana BLT dengan dalih apapun. “Kan Pak bupati (Bupati Serang Taufik Nuriman) sendiri yang bilang begitu. Kalau ada yang melanggar tentu akan diberi tindakan yang sesuai,” katanya. Disinggung mengenai dugaan adanya keterlibatan oknum pegawai kantor pos kecamatan dalam praktek pemotongan dana BLT ini, Lalu mengaku, masih akan mempelajari dulu kebenaran dari dugaan tersebut. “Kalau memang ada tentu kita akan koordinasikan dengan instansi terkait untuk mengambil sikap,” pungkasnya.(idm)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar