TPM diminta lanjutkan upaya hukum

SERANG, TRIBUN - Imam Samudra dan dua terpidana mati kasus bom Bali I lainnya yakni Amrozi dan Ali Ghufron alias Mukhlas, menyerahkan segala upaya hukum terkait rencana pelaksanaan eksekusi mati terhadap mereka kepada kuasa hukum mereka, Tim Pembela Muslim (TPM).
"Ya pokoknya kurang lebih, Kang Azis (red-Abdul Azis, nama kecil Imam Samudra) dan teman-temannya, menyerahkan semua permasalahan tersebut kepada TPM," kata Lulu Jamaludin, adik Imam Samudra, Minggu (31/8). Lulu menjawab pertanyaan Tangerang Tribun mengenai sikap kakaknya terhadap rencana pelaksanaan eksekusi mati. Diketahui keluarga tiga terpidana mati kasus tersebut baru saja membesuk ketiganya ke LP Nusa Kambangan pada Sabtu pekan lalu. Mereka sampai di LP Nusa Kambangan pada pukul 11.00, dan langsung bertemu ketiganya di ruang khusu membesuk yang ada di LP tersebut.
Menurut Lulu, selama waktu besuk yang sekitar tiga jam tersebut, kakaknya lebih banyak memanfaatkan waktu dengan membicarakan seputar keluarga dan puasa sembari bercengkrama dengan anak, istri, ibu dan anggota keluarga lain, termasuk dirinya. Lulu juga mengatakan, kakaknya itu dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. "Sehat. Dia baik-baik saja. Dari wajahnya juga kelihatan segar sekali," imbuhnya.
Meski begitu, mengutip pernyataan TPM, Lulu mengatakan, pada prinsipnya, ketiga terpidana tersebut mengutuk keras rencana pelaksanaan eksekusi mati itu karena menurut ketiganya pelaksanaan eksekusi tersebut merupakan sebuah kezaliman jika dilakukan tidak sesuai dengan keyakinan dan hukum Islam.
Sayang hingga berita ini diturunkan, Ketua TPM Banten Agus Setiawan yang juga ikut membesuk, tidak berhasil dimintai konfirmasinya. Dua nomor handphonenya dalam keadaan tidak aktif.(idm)

Saiful Jamil Nyaris Dikeroyok Masa

SERANG, TRIBUN – Dituduh tebar pesona, Saiful Jamil, calon Wakil Walikota Serang, yang berkunjung ke TPS 28 Kampung Kaliwadas, Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, diserang sekelompok masa tak dikenal. Dalam insiden penyerangan itu, kandidat calon wakil Walikota yang berpasangan dengan Kirtam Sanjaya dan diusung PPP itu nyaris jadi bulan-bulanan masa.
Meski lolos dari serangan masa, kendaraan Toyota Great Corolla B 2248 yang ditumpanginya sempat terkena lemparan batu. Mantan suami Dewi Persik ini berserta rombongan kemudian diamankan ke kantor Kepolisian Sektor Kota Serang.
Menurut informasi yang berhasil dihimpun, Peristiwa keributan itu terjadi Sabtu (30/8), saat hari pencoblosan, sekitar pukul 10.30. Rombongan Saiful Jamil dengan menggunakan dua kendaran mendatangi TPS 28. Setiba di TPS yang yang lokasinya tak jauh dari Kantor Kelurahan Cimuncang, Saiful Jamil turun dari kendaraannya. Melihat kedatangan artis dangdut tersebut, sejumlah ibu-ibu yang berada di TPS tersebut berlarian untuk menyambutnya. Saiful Jamil membalas sambutan hangat tersebut dengan berusaha menyalami para ibu tersebut satu persatu. Dia bahkan sempat mengabadikan suasana pencoblosan di TPS tersebut dengan handycam miliknya. Kepada para ibu itu, Saiful Jamil tidak lupa meminta restu dalam pencalonannya tersebut.
Aktivitas Saiful Jamil itu ternyata memancing kemarahan sejumlah pemuda di kampung tersebut. Para pemuda tersebut langsung menghampiri Saiful Jamil. Mereka menuding calon wakil Walikota tersebut melakukan kampanye terselubung dengan cara tebar pesona di TPS pada saat pencoblosan. Beberapa pemuda tersebut berteriak-teriak menghardik dan mendorong badan Saiful Jamil.
Melihat keributan itu, petugas keamanan di lokasi TPS dibantu polisi pengawal Saiful Jamil dan tim suksesnya langsung mengamankan calon wakil Walikota tersebut dengan membawanya masuk kedalam mobil, dan memerintahkan supir untuk segera tancap gas. "Tapi mobilnya sempet kena timpukan batu dari orang-orang itu," kata Royani (24), warga Kampung Kaliwadas yang mengaku berada di lokasi pada saat kejadian.
Kepada polisi di kantor Polsekta Serang, Syaiful Jamil mengaku dirinya tidak sedang berupaya melakukan kampanye terselubung ataupun tebar pesona seperti yang dituduhkan masa yang menyerangnya.
"Ya itu Cuma kesalpahaman saja. Sekarang masalahnya sudah beres," kata Kepala Polsekta Serang Ajun Komisaris Polisi Slamet Wahyu saat dikonfirmasi kemarin.(id

Kuota PNS harus diprioritaskan untuk GBS

SERANG, TRIBUN - Ketua Forum Komunikasi Guru Bantu (FKGB) Provinsi Banten Ujang Jaelani meminta pemerintah kabupaten/kota di Banten untuk lebih banyak mengalokasikan kuota PNS tahun ini bagi para GBS (Guru Bantu Sekolah).
Hal tersebut dilontarkan Ujang menanggapi telah ditetapkannya kuota PNS 2008 untuk Provinsi Banten sebanyak 3.396. Rinciannya Pemerintah Provinsi Banten 194, Kabupaten Serang 538, Kota Serang 497, Kota Cilegon 550, Kabupaten Pandeglang 629, Kabupaten Lebak 473 dan Kota Tangerang 515. Sementara itu Kabupaten Tangerang belum mendapatkan kuota, diduga karena belum melakukan ajuan. Disebutkan kuota itu diperuntukan bagi tenaga honorer atau TKK, sekertaris desa dan umum. GBS sendiri masuk kedalam kategori tenaga honorer.
Ujang menerangkan permintaannya itu didasarkan kepada akan segera habisnya masa berlaku SK (surat keputusan) Menteri Pendidikan tentang pengangkatan para GBS pada akhir tahun ini. Sementara, lanjutnya, perpanjangan SK tersebut juga tidak dimungkinkan mengingat PP Nomor 48/2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS mengamanatkan agar pengangkatan tersebut, seluruhnya bisa selesai tahun 2008 ini. "Artinya kan pemerintah nggak mau tahun depan itu masih ada GBS. Maka GBS yang ada harus sudah menjadi PNS semua paling lambat tahun ini. Kalau nggak, apa pemerintah daerah mau mengeluarkan SK pengangkatan GBS? Kalau mau sih mungkin nggak ada masalah," imbuhnya.
Ditambahkan Ujang, saat ini di Banten masih ada sekitar 800 GBS, dengan jumlah terbesar ada di Kabupaten Serang yakni 400 GBS.
Secara terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serang Rif'ah Mafhtuti ketika dimintai tanggapannya, mengatakan, Pemerintah Kabupaten Serang belum melakukan pembagian alokasi kuota PNS 2008. "Mungkin nanti habis lebaran," katanya.
Disinggung mengenai desakan agar GBS diprioritaskan dalam pengangkatan PNS tahun ini, Rif'ah mengaku hal tersebut masih harus dibahas terlebih dahulu. "Ya kita lihat aja nanti," ujarnya pendek.(idm)

Pemkab kurang perhatikan MD

SERANG, TRIBUN - Keberadaan Peraturan Daerah Nomor 1/2006 tentang wajib Madrasah Diniyah (MD) di Kabupaten Serang tidak lantas menyebabkan keberadaan MD diperhatikan secara baik oleh Pemerintah Kabupaten Serang. Buktinya, hingga saat ini keinginan agar para guru MD diberikan insentif bulanan, belum kunjung terealisasi.
Ketua Forum Komunikasi MD Kabupaten Serang Ahmad Tafif kepada wartawan menyesalkan hal tersebut, saat ditemui disela-sela menghadiri acara Kabupaten Serang menyambut ramadhan di alun-alun barat Kota Serang, Minggu (31/8). "Ya sebetulnya kami sangat berharap Pemkab Serang mau memperhatikan kami, para guru MD, dengan memberikan insentif bulanan misalnya. Tapi sampai sekarang itu memang belum ada," katanya.
Pada kesempatan tersebut, Tafif juga mengungkapkan belum diterimanya bantuan mebeler MD tahun 2008 dari Pemkab Serang senilai Rp 10 juta per MD. "Bantuan mebeler juga belum tuh. Padahal sebagian besar MD sangat membutuhkan bantuan tersebut. Katanya sejumlah MD bahkan ada yang terpaksa belajar di lantai," ujarnya.
Terkait belum adanya insentif bulanan bagi guru MD, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Serang E. Hafadzah mengatakan, keterbatasan anggaran adalah penyebab dari semua itu. Namun begitu, lanjutnya, sejak 2006 Pemkab Serang telah memberikan tunjangan hari raya pada guru MD setiap hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. "2006 itu Rp 1,8 Miliar, 2007 Rp 2,1 Miliar, dan setiap tahunnya terus meningkat," imbuhnya. Dengan anggaran sebesar itu, Hafadzah memperkirakan masing-masing guru MD menerima Rp 300.000 hingga Rp 400.000 setiap kalinya.
Menurut Hafadzah, hal tersebut sudah lebih baik dibanding tidak sama sekali. Pasalnya, di beberapa daerah lain yang juga telah memiliki Perda wajib MD juga belum menerapkan pemberian insentif bulanan kepada para guru MD nya. "Dulu kita studi banding ke Indramayu waktu buat Perda ini. Disana juga tidak ada itu insentif bulanan. Karena memang PAD (pendapatan asli daerah) mereka sama seperti kita, terbatas," paparnya.
Ditambahkan Hafadzah, sebaiknya pemerintah pusat dan provinsi urun rembug membantu penyediaan anggaran, agar keinginan para guru MD untuk mendapatkan insentif bulanan tersebut bisa direalisasikan.
Terkait belum disalurkannya bantuan mebeler MD 2008 dari Pemkab Serang, Kepala Bagian Kemasyarakatan pada Sekertariat Daerah Kabupaten Serang Djamilludin mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan verifikasi terhadap 300 MD yang terdaftar sebagai penerima bantuan tersebut. "Mudah-mudahan habis lebaran verifikasinya sudah selesai. Dan setelah SK nya ditandatangani Bupati, kita akan langsung salurkan itu," katanya.(idm)

Penjual makanan dilarang beroperasi siang

SERANG, TRIBUN - Selama bulan puasa ini, semua rumah atau warung makan dan minum, atau sejenisnya dilarang beroperasi di siang hari. Larangan tersebut berlaku sejak pukul 04.30 hingga 17.30. Adapun bagi tempat-tempat hiburan, larangan tersebut berlaku sepanjang siang dan malam hari.
Demikian bunyi seruan Bupati Serang Taufik Nuriman yang dibacakan oleh Kepala Bagian Kemasyarakatan pada Sekertariat Daerah Kabupaten Serang Djamilludin dalam sebuah acara menyambut ramadhan di alun-alun barat Kota Serang, Minggu (31/8).
Selain itu Bupati juga meminta masyarakat non muslim untuk menghormati masyarakat muslim yang tengah menjalankan ibadah puasa, misalnya dengan cara tidak makan dan minum pada siang hari di tempat umum.
Acara menyambut ramadhan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Serang bekerjasama dengan Departemen Agama Kabupaten Serang itu diawali dengan pawai oleh ribuan santri TKQ, TPA, MI dan MD se-Kabupaten Serang. Pawai dimulai sekitar pukul 09.00 dari GOR Maulana Yusuf Ciceri dan berakhir di alun-alun barat Kota Serang. Peserta pawai berjalan kaki menurut lembaga pendidikan Islam dimana mereka tergabung. Disepanjang ruas jalan yang dilalui, yakni Jalan Jenderal Sudirman, jalan Jenderal Ahmad yani dan jalan Veteran, masyarakat Kota Serang terlihat antusias menyaksikan pawai tersebut. Sejumlah petogas polisi dari Kepolisian Resor Serang juga diterjunkan untuk mengawal pawai tersebut dan mengatur lalu lintas agar tidak terjadai kemacetan.
Menurut Djamiluddin, acara serupa memang kerap dilakukan Pemkab Serang setiap menjelang ramadhan, dengan tujuan untuk syiar Islam. "Bulan puasa itu kan bulan yang sangat ditunggu-tungu oleh masyarakat Muslim di seluruh dunia mengingat berkah dan hidayah yang terkandung di bulan tersebut berlipat jumlahnya dibanding bulan-bulan biasa. Jadi sudah sewajarnya Kabupaten Serang yang terkenal sebagai daerah Islami, hal seperti ini di lakukan," paparnya.
Sementara itu Ustadzah Uum Umayah dari Cikande kepada ribuan peserta acara tersebut mengingatkan agar masyarakat muslim di Kabupaten Serang bersyukur dengan datangnya bulan ramadhan kali ini. Pasalnya, kenikmatan menjalankan ibadah puasa di bulan ramadhan adalah merupakan anugerah yang diberikan Alloh SWT. "Kita tahu tidak semua dariu kita yang diberi kesempatan untuk bisa menjalankan puasa ramadhan. Nah bagi kita yang diberi kesempatan ini, harus memanfaatkan kesempatan tersebut dengan lebih banyak berbuat kebaikan dan memerangi kemaksiatan," katanya.(idm)

Keluarga akhirnya bisa besuk Imam Samudra

SERANG, TRIBUN - Keluarga tiga terpidana mati kasus bom Bali I akhirnya mendapatkan ijin untuk membesuk ketiganya di LP Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa tengah, menjelang bulan puasa kali ini. Ijin dikeluarkan Kejaksaan Agung pada Kamis (27/8).
Dari Serang, keluarga Imam Samudra yang terdiri dari Embay Badriah (ibu), Lulu Jamaludin (adik), Dedi Haidir (adik) dan Aliyah (kakak), Jum'at (28/8) pagi, berangkat ke Jakarta untuk bergabung TPM pusat. "Iya baru sampai Jakarta nih. Nanti kita berangkat bareng sama TPM. Doa'in ya," kata Lulu saat dihubungi melalui ponselnya kemarin sore.
Menurut Lulu, keluarga sangat gembira karena akhirnya bisa membesuk Imam Samudra menjelang puasa kali ini. Meski begitu, lanjutnya, keluarga juga sedikit menyayangkan terlambat keluarnya ijin tersebut, sehingga keluarga tidak sempat melakukan persiapan seperti membawakan oleh-oleh untuk Imam Samudra.
Dihubungi terpisah Ketua TPM Banten Agus Setiawan mengatakan, dalam surat ijin membesuk itu, disebutkan tiga terpidana mati kasus Bom Bali I tersebut berhak dijenguk masing-masing oleh 10 orang anggota keluarga. "Jadi nanti akan ada 30 anggota keluarga yang kumpul di LP Nusa Kambangan. Sisanya ya kita ini, TPM jumlahnya sembilan orang," ujarnya.
Menurut Agus, TPM selaku kuasa hukum, selain bersilaturahmi juga akan melaporkan perkembangan terkahir upaya hukum yang sudah dilakukan. Upaya hukum tersebut yakni tengah diajukannya uji materi UU 2/PNPS/1964 tentang tatacara hukuman mati ke Mahkamah Konstitusi. Selain itu, lanjutnya, kemungkinan membawa permasalahan hukum para kliennya ke Mahkamah Internasional, juga mungkin akan disampaikan. "Tapi biasanya mereka nggak mau kalau kita bahas itu. Karena menurut mereka mati itu urusan Alloh SWT," katanya seraya mengatakan biasanya waktu kunjungan dibatasi hanya empat jam.(idm)

Pedagang nasi tewas bersimbah darah

* Diduga dibunuh selingkuhannya

SERANG, TRIBUN - Wanita yang sehari-hari berprofesi sebagai pedagang warung nasi di Cilegon, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Kampung/Desa/Kecamatan Kramatwatu, Serang, Jum'at (29/8). Korban bernama Ani Suryani (38), ditemukan terkapar di ruang tamu dengan sejumlah luka tusukan di punggung dan leher. Polisi menemukan barang bukti berupa helm, pisau serta piring. Diduga pembunuhan dilakukan oleh teman pria korban bernama Aldi, diperkirakan berusia 35 tahun, yang terakhir kali terlihat di tempat kejadian.
Peristiwa menggemparkan tersebut pertama kali diketahui sekitar pukul 09.30 oleh Edi Sutrisno (13), anak ke 4 korban. Saat itu, Edi baru saja membeli makanan untuk sarapan pagi. Ketika akan masuk, pintu rumah dalam keadaan terkunci dari dalam. Edi sempat memanggil ibunya namun tidak juga mendapat jawaban.
Karena penasaran, Edi akhirnya memutuskan masuk melalui jendela kamar yang memang sudah terbuka. Namun ketika berada di ruang tamu, Edi terkejut menemukan ibu kandungnya terkapar mandi darah dengan luka bekas senjata tajam di leher dan punggung. Pemandangan mengerikan itu kontan membuat siswa kelas 2 SMP itu menjerit ketakutan.
Dengan melewati jendela tempat dia masuk sebelumnya, Edi lari mendatangi rumah tetangga terdekatnya. Kepada tetangganya tersebut, Edi memberitahu bahwa ibu kandungnya tewas terbunuh. Mendapat laporan dari Edi, warga segera mendatangi rumah korban. Setelah memastikan korban tewas, warga melaporkan kejadian ke Kepolisian Sektor (Polsek) Kramatwatu.
Saat ditemui sejumlah wartawan di kantor Polsek Kramatwatu, Edi mengatakan, sebelum peristiwa tersebut, dia disuruh korban membelikan bubur untuk sarapan Aldi, yang pagi itu memang sudah bertamu dirumah korban. "tapi om Aldi gak mau, jadi ibu nyuruh saya beli nasi uduk. Saya pergi naik motor punya om Aldi," katanya.
Sekembalinya dari membeli nasi uduk, Aldi sudah berada di depan rumah. Kepada Edi, Aldi mengatakan korban sudah pergi ke Banten Lama. Aldi pun kemudian pergi dengan sepeda motor miliknya yang sebelumnya dipakai Edi.
Edi mengaku sempat bingung dan memutuskan untuk menunggu sejenak di depan rumah seraya memanggil-manggil korban. Karena tidak kunjung mendapat jawaban, Edi pun berinisiatif untuk masuk kedalam rumah melalui jendela yang sudah terbuka.
Kepala unit Reserse dan Kriminal Polsek Kramatwatu Inspektur dua Joko Pituturno mengatakan, berdasarkan informasi yang didapatnya dari sejumlah saksi di sekitar tempat kejadian, diduga pembunuhan dilakukan oleh Aldi yang disebut-sebut sebagai selingkuhan korban. Sementara suami korban bernama Amir (45) dilaporkan jarang pulang ke rumah karena bekerja sebagai sopir pribadi di Jakarta. "Infonya juga menyebutkan kalau korban banyak memakai perhiasan. Tapi waktu diketemukan korban tidak memakai perhiasan apa-apa. Korban sendiri tadi langsung kita bawa ke RSUD Serang untuk diotopsi," imbuhnya.(idm)

Menjelang puasa, harga sayur dan daging naik tinggi

SERANG, TRIBUN - Beberapa hari memasuki bulan puasa, harga sejumlah komoditas sayuran naik tajam. Kenaikan yang cukup tinggi juga terjadi pada harga daging sapi.
Di sejumlah pasar tradisional di Serang harga cabe rawit naik 71 persen, yakni menjadi Rp 12.000 per kg, dari harga minggu lalu yang hanya Rp 7.000 per kg. Harga wortel naik 60 persen, dari Rp 2.500 per kg menjadi Rp 4.000 per kg. Harga cabe merah naik 27 persen, dari Rp 11.000 per kg menjadi Rp 14.000 per kg.
Untuk daging sapi, kenaikan terjadi sebesar 10 persen, yakni dari Rp 50.000 per kg pada minggu lalu, kini menjadi Rp Rp 55.000.
Menurut Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serang Hedi Tahap, kenaikan harga tersebut bukan karena pasokannya yang kurang, melainkan karena jumlah permintaannya yang tinggi dimana sudah lazim terjadi setiap menjelang bulan puasa. "Kalau untuk pasokan semuanya dipastikan aman," katanya disela-sela mendampingi Bupati Serang taufik Nuriman melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Ciruas, Jum'at (28/8). Turut dalam sidak, Wakil Bupati Andy Sujadi, Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan Lalu Attrusalam Rais, Asisten Daerah Bidang Tatapraja Tanto Sriyono, dan sejumlah pejabat pimpinan SKPD.
Hasil sidak tersebut juga menunjukan harga sejumlah kebutuhan pokok lainnya seperti gula pasir, minyak sayur, telur dan beras, mengalami kenaikan meski sedikit. Rata-rata kenaikan harga pada komoditas-komoditas tersebut hanya berkisar Rp 500 hingga Rp 1.000.
Terkait kelangkaan minyak tanah sehingga kerap terjadi antrean warga dalam mendapatkannya akhir-akhir ini, Hedi mengatakan, hal itu lebih disebabkan oleh adanya pengurangan jadwal pengiriman dari Depot PT Pertamina di Tanjung Gerem Merak. Pengurangan jadwal pengiriman tersebut, menurutnya, bukan bagian dari program konversi energi, dimana minyak tanah bersubsidi akan ditarik dari pasaran, melainkan hanya mekanisme PT Pertamina dalam menekan permintaan.
Dalam sidaknya, Bupati meminta agar para pedagang tersebut tidak ikut-ikutan menaikan harga menjelang bulan puasa. "Kalau memang pasokannya cukup, kenapa harus naikin harga. Jangan mahal-mahal ya, kasian pembeli," katanya.(idm)

Teaterstudio Indonesia memotret kemiskinan

Layaknya pementasan teater genre visual yang memang tidak menghadirkan dialog verbal dalam menuturkan kisahnya, pementasan teater Perempuan Gerabah karya sutradara Nandang Aradea di café Oregano, Serang, Rabu (26/8) malam lalu itu juga nyaris tanpa kata-kata. Yang ada hanya gerakan-gerakan tubuh empat aktor bertelanjang dada dan seorang aktris berbusana ala pendekar silat yang berpendar ditimpa redup sinar lampu panggung.
Bunyi-bunyian hanya yang berasal dari derap kaki aktor dan aktris saat menjejak papan lantai panggung atau dari ditabrakannya gerabah-gerabah hingga pecah berantakan. Bagi penonton yang awam teater, tentu saja itu bukan pertunjukan yang menarik. Beberapa diantaranya mungkin pulang dengan menyisakan kebingungan.
"Tapi saya yakin penonton teater kita sudah pada cerdas. Mereka memang tidak perlu memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang ditontonnya. Biarkan mereka menyimpukannya sendiri-sendiri. Yang jelas saya ingin penonton pulang dengan membawa ingatan tentang bagaimana mereka begitu terteror sepanjang pertunjukan," kata Nandang yang sempat mengenyam pendidikan di Fakultas Penyutradaraan Rusian Academy of Theater Art (GITIS), Moskow, itu.
Sejatinya Nandang ingin menunjukan kepada penonton bahwa tanah yang semestinya menjadi sumber segala penghidupan bagi manusia, sekarang ini justru malah menjadi sumber segala permasalahan. Bagaimana tanah telah membuat manusia tidak mampu melepaskan diri dari jerat kemiskinan, ketertutupan akses terhadap pendidikan, ekonomi, sosial, apalagi terhadap politik.
Nandang menyebut, bagaimana masyarakat di Desa Bumijaya, Kecamatan Ciruas yang hampir semuanya bermatapencaharian sebagai pengrajin gerabah sejak puluhan atau mungkin ratusan tahun lamanya, tapi hingga hari ini mereka tetap saja miskin dan terbelakang. "Ada apa ini? Padahal di NTB itu gerabah bisa laku mahal hingga jutaan rupiah di jual ke hotel-hotel dan sebagainya. Disini kok saya dengar belum lama ini tanahnya malah dikirim ke Bali sebagai bahan baku gerabah, yang tentu saja harganya tak seberapa" ujarnya.
Di Desa Bumijaya itu Nandang melakukan riset selama hampir satu tahun sebelum akhirnya menggarap naskah yang ditulisnya sendiri, bersama teaterstudio Indonesia yang didirikannya pada tahun 2003.
Keprihatinan terhadap permasalahan sosial nampaknya sudah menjadi ciri berteater pria yang sudah menggeluti teater sejak tahun 1990 itu. Sebelum ini dia bersama teaterstudio Indonesia juga pernah menggarap naskah teater bertajuk Pemeberontakan Petani Banten (PPB). PBB yang dicomot Nandang dari desertasi sejarawan Sartono Kartodirdjo itu dipentaskan disejumlah kota besar di Indonesia.
"Saya gelisah dengan realitas sosial yang terjadi. Bagaimana sekarang kita sudah dibuat seragam oleh satu kekuatan yang namanya pasar, dalam hal makan, minum, berpakaian, berkata-kata, bahkan hingga cara berfikir," imbuhnya.
Lahir di Ciamis, Jawa Barat, 37 tahun lalu, pria yang merupakan alumni IKIP Bandung ini hijrah ke Serang, pada tahun 1998 untuk mengajar drama di Untirta Serang. Dalam Perempuan Gerabah, Nandang berhasil menyeleksi empat orang aktor dan seorang aktris teaterstudio Indonesia yang dinilai lulus penggemblengan selama hampir lima bulan. Mereka adalah Taupik P. Pamungkas, Dedi Setiawan, Suryadi Sally Al-Fakir, Arip Fr dan Desi Indriyani. Sementara perempuan tua pembuat gerabah adalah Mak Meryamah, warga Desa Bumijaya yang didapuk naik panggung untuk menunjukan bahwa dia dan hampir semua warga desa pengrajin gerabah di Kabupaten Serang itu adalah korban teror tanah mereka sendiri.(idm)

Teater Perempuan Gerabah, Teror dari sang tanah

Suasana lengang yang sudah berlangsung selama kira-kira 15 menit tiba-tiba saja pecah menjadi jeritan, atau percisnya setengah menjerit, yang keluar dari mulut para penonton pementasan teater dengan lakon Perempuan Gerabah itu. Beberapa penonton bahkan bangkit dari duduknya dan pindah mencari tempat duduk lain yang lebih aman. Beberapa lagi tampak berusaha melindungi wajah atau badan mereka dari cipratan lumpur yang tengah dilempar-bantingkan para pemain diatas panggung. Teror tidak berhenti sampai di situ. Pada bagain berikutnya para pemain bermanuver dengan mengusung masing-masing satu buah gerabah ditangan. Gerabah diputar-putar, dilempar untuk kemudian ditabrakan satu sama lain dan pecah berantakan. Jeritan penonton semakin menjadi. Pecahan-pecahan gerabah yang berserakan dilantai panggung itu lalu diraup oleh para pemain untuk kemudian dihambur-hamburkan. Tak pelak meski tidak banyak, ada juga pecahan-pecahan gerbah itu yang berhasil menerjang penonton.
Konstruksi panggung kayu berbentuk bundar setinggi setengah meter itu memang hanya berjarak tidak lebih dari satu meter dari tempat duduk penonton terdepan yang sengaja dibuat melingkari panggung. Bagi penonton yang berada dibelakang tempat duduk terdepan diposisikan lebih tinggi, dan begitu seterusnya sehingga berundak-undak layaknya di istora senayan Jakarta. Tapi tentu saja, ukurannya jauh lebih kecil. Kapasitasnya pun paling banter cuma akan bisa menampung kurang dari seratus penonton. Namun begitu, "istora" teater Perempuan Gerabah tersebut, pada pementasannya yang terakhir di Serang Rabu (26/8) malam lalu penuh dipadati penonton. "Malam pertama dan kedua juga ramai, tapi tidak seramai malam ini memang," kata Nandang Aradea, sang sutradara.
Dari atas panggung, empat aktor yang hanya mengenakan kain putih untuk menutupi sebatas pinggang hingga paha dan seorang aktris, berpakaian bak pendekar dalam film-film silat, terus bergerak nyaris tanpa henti. Mereka meliuk, meloncat, berlari, berputar, merangkak, merunduk, men-jengking, dalam ritme yang teratur satu sama lain, hingga sampai pada tahap seperti ekstase, atau mungkin juga lelah. Para aktor yang kelelahan itu terjuntai dibibir panggung. Tubuh telanjang para aktor yang sudah dipenuhi peluh itu kemudian satu-persatu dibalur menggunakan lumpur tadi oleh sang aktris dengan gerakan yang artistik bahkan mungkin nyaris erotis. Bagaimana tidak, tubuh telanjang para aktor itu disusuri oleh telapak tangan lembut sang aktris yang memegang lumpur, sejak kepala, turun ke leher, dada, punggung hingga pinggang, untuk kemudian meloncat menyusuri bagian kaki.
Pertunjukan sepanjang satu setengah jam dalam temaram sinar lampu itu diakhiri dengan naiknya seorang perempuan desa tua keatas panggung yang dalam hitungan menit berhasil membuat gerabah dari lumpur, setinggi 15 cm. Selain kedua tangan tuanya yang tampak sibuk mengarahkan gerak naik lumpur, kaki sebelah kirinya juga tak kalah sibuknya memancal alat tradisional pembuat gerabah agar terus berputar. Saat perempuan tua itu berdiri dan mengusung gerabah hasil karyanya yang masih basah, tepuk tangan penontonpun membahana. Dan pertunjukan teater itu pun berakhir dengan menyisakan ingatan akan betapa seonggok lumpur atau tanah pun ternyata bisa sangat menjadi sebuah ancaman alias teror.(idm)

Abdul Muhyi : Perda K3 tidak jalan

Sekertaris Fraksi PKS DPRD Kabupaten Serang Abdul Muhyi mengaku prihatin dengan perilaku amoral remaja saat ini. Muhyi menyebut kerap terjadinya kasus perkosaan yang didahului dengan minum-minuman keras oleh pelakunya menunjukan bahwa minuman keras nyata-nyata telah mendorong pengkonsumsinya untuk melakukan perbuatan amoral. "Banyak kan sekarang kasus-kasus perkosaan yang didahului oleh minum-minuman keras. Seharusnya itu jadi perhatian," katanya, Kamis (28/8).

Lebih lanjut Muhyi menduga masih banyaknya remaja yang mengkonsumsi minuman keras karena Pemerintah Kabupaten Serang sendiri tidak sungguh-sungguh menerapkan Peraturan daerah tentang K3 atau Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan yang sudah dimiliki. "Kalau Perda itu jalan tentu minuman keras itu diberantas," imbuhnya.

Muhyi juga menuding tayangan televisi yang cenderung mempertontonkan gaya hidup konsumtif kalangan masyarakat berpunya di perkotaan, sebagai salah satu penyebab lain dari maraknya perbuatan amoral oleh remaja.(idm)

Jumlah desa siaga di Kabupaten Serang baru 30 persen

SERANG, TRIBUN – Dari 308 desa yang ada di Kabupaten Serang, saat ini baru 120 desa saja atau baru 30 persennya yang sudah berstatus desa siaga. Mengingat desa siaga sebagai ujung tombak dalam peningkatan taraf kesehatan masyarakat, maka dengan kata lain taraf kesehatan di Kabupaten Serang masih jauh dari yang diinginkan.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Encep Mukardi, penyebab masih sedikitnya jumlah desa siaga adalah faktor kesadaran masyarakat itu sendiri. Masyarakat, terutama yang secara geografis berada di wilayah terpencil, sulit untuk memiliki kesadaran tentang pola hidup sehat. "jujur memang agak sulit menyadarkan pentingnya pola hidup sehat kepada masyarakat di daerah terpencil," katanya, Kamis (28/8).

Namun demikian, lanjut Encep, kini pihaknya tengah berupaya untuk mendorong agar kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat menjadi tinggi, sehingga desa mereka bisa segera beranjak menjadi desa siaga.

Encep menjelaskan, pada prinsipnya konsep yang diterapkan pada desa siaga adalah mengenai bagaimana masyarakat di desa tersebut bisa melakukan upaya bersama dalam mencegah penyakit, bukan pada bagaimana mengobatinya. "Tapi ya di desa siaga juga diprogramkan bagaimana warganya itu harus bisa menanggulangi penyakit," imbuhnya.

Berbeda dengan encep, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Serang E. Hafadzah justru menengarai masih sedikitnya jumlah desa siaga tersebut disebabkan oleh tidak adanya urun rembug terkait pendanaan dari Pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah pusat. "Ini kan program nasional. MoU nya terkait pendanaan itu di share antara pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat. Nah Pemkab Serang sendiri sudah maksimal, provinsi dan pusat yang justru komitmennya kurang," katanya.

Dipaparkan Hafadzah, desa siaga adalah desa percontohan di sektor kesehatan, dimana desa-desa tersebut harus memiliki sarana dan prasarana kesehatan yang lengkap, mulai dari Poskesdes, Posyandu, peralatan medis, obat-obatan, dokter, bidan hingga kader kesehatan. Menurut Hafadzah, kedepan arahnya semua desa di Kabupaten Serang harus menjadi desa siaga seperti yang ditargetkan oleh pemerintah pusat.(idm)

90 persen balon DPD Banten memenuhi syarat

SERANG, TRIBUN - Hasil verifikasi faktual yang dilakukan KPU Banten menunjukan setidaknya 70 dari 77 atau 90 persen bakal calon DPD Banten memenuhi persyaratan. Sementara itu, 7 bakal calon sisanya dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.

"Tapi semuanya akan kita bawa ke rapat pleno di KPU pusat besok (red-hari ini) untuk ditetapkan menjadi DCS (Daftar Calon Sementara)," kata Ketua Pokja Pencalonan DPD Banten di KPU Banten, Lukman Hakim, Kamis (28/8).

Dijelaskan Lukman, KPU ditingkat provinsi memang tidak punya kewenangan untuk menyatakan seorang bakal calon DPD lolos atau tidak menjadi calon DPD. Kewenangan tersebut, kata Lukman, ada di rapat pleno KPU pusat. Pengumuman DCS nya sendiri baru akan dilakukan 10 hari setelah penetapan dalam rapat pleno KPU pusat tersebut. Setelah ditetapkan menjadi DCS, seleksi calon DPD akan dilakukan dengan cara membuka pengaduan atau laporan dari masyarakat terkait jejak rekam sang calon. "Dari pengumuman DCS di KPU provinsi itu kan nanti misalnya ada yang lapor bahwa calon A pernah terlibat pidana. Nah pengaduan tersebut nanti akan diverifikasi. Kalau ternyata benar, ya KPU akan menyatakan calon yang bersangkutan gugur," papar Lukman mencontohkan.

Setelah melalui tahapan tersebut, lanjut Lukman, pada 31 Oktober 2008 DCT (Daftar Calon Tetap) akan diumumkan, untuk kemudian calon DPD diperbolehkan melakukan kampanye.

Terkait 7 bakal calon DPD Banten yang tidak memenuhi persyaratan, menurut Lukman, mereka diantaranya tidak bisa memenuhi persyaratan 30 persen dukungan dari jumlah pemilih di Provinsi Banten. Bahkan, lanjutnya, ada bakal calon yang sama sekali tidak melampirkan persyaratan dukungan tersebut.

Sementara itu salah seorang bakal calon DPD Banten, Ali Surohman atau yang dikalangan aktivis mahasiswa di Banten dikenal dengan nama Ali Suro, yakin dirinya bisa lolos menjadi calon DPD Banten. Hal itu mengingat dia berhasil mengumpulkan dukungan lebih dari syarat minimal 30 persen dari jumlah pemilih tadi. Suro juga mengungkapkan, sebelumnya dia memang termasuk kedalam kelompok bakal calon DPD Banten yang diminta KPU Banten untuk memperbaiki dukungan. "Beberapa hari lalu saya sudah serahkan perbaikan dukungan itu," ujarnya.(idm)

Perangi Kemaksiatan

Masa Forum Komunikasi Peduli Umat Banten menggelar aksi di depan pendopo Gubernur Banten, Kamis (28/8). Mereka menuntut kemaksiatan lebih gencar diperangi memasuki Ramadhan tahun ini.

Dana pendidikan tidak akan lagi dibagi rata

SERANG, TRIBUN - Pemerintah kabupaten atau kota yang punya perhatian tinggi terhadap sektor pendidikan seperti adanya program pendidikan gratis, akan mendapat dana dekonsentrasi lebih besar dari Pemerintah Provinsi Banten. Hal ini berbeda dari sebelumnya dimana dana dekonsentrasi tersebut dibagi secara merata kepada seluruh kabupaten/kota yang ada.

Demikian diungkapkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah kepada wartawan usai menghadiri acara deklarasi kampanye damai partai politik peserta pemilu 2009 di alun-alun barat Kota Serang, Kamis (28/8). Ditegaskan Atut, hal tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN 2009 oleh pemerintah pusat. "Ini juga sebagai komitmen Pemprov Banten dalam mendukung kabupaten dan kota di Banten yang berupaya keras dalam mencapai target program wajar dikdas (wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun)," katanya.

Atut menyebut pemerintah kabupaten dan kota yang memiliki perhatian tinggi terhadap sektor pendidikan sehingga akan mendapatkan alokasi dana dekonsentrasi lebih besar adalah Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Sementara Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak tidak termasuk. "Tapi nanti kita lihat lagi ya, apakah daerah yang belum masuk itu benar-benar kurang perhatiannya terhadap pendidikan," imbuhnya.

Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Serang Najib Hamas menyambut baik pernyataan Gubernur tersebut. Pasalnya menurut dia, pada tahun-tahun sebelumnya Pemprov Banten nyaris tidak memiliki komitmen terhadap sektor pendidikan. "Tahun ini, Pemprov Banten bahkan tidak memenuhi komitmennya untuk berbagi beban dalam meningkatkan pendidikan di kabupaten kota. Komitmen tersebut menyatakan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota di Banten akan urun rembug mendanai pendidikan. Tapi persentase urun rembug dananya itu saya lupa," paparnya.

Selain itu, kata Najib, memang sudah menjadi suatu keharusan bagi pemerintah provinsi untuk mengalokasikan dana dekonsentrasi bagi sektor pendidikan kepada pemerintah kabupaten dan kota, sebagai tindak lanjut dari penetapan alokasi anggaran pendidikan tahun 2009 sebesar 20 persen oleh pemerintah pusat. Namun demikian, menurut Najib, sebenarnya alokasi dana pendidikan dari pemerintah provinsi tersebut juga didasarkan kepada proposal yang diajukan oleh pemerintah kabupaten dan kota sebelumnya.(idm)

Obor Nusantara

Satgas Taruna Siaga Bencana yang mengirab api Obor Nusantara melintas di jalan Yusuf Marta Dilaga, Kota Serang, Kamis (28/8)

36 parpol deklarasi kampanye damai

SERANG, TRIBUN - Dua dari 38 partai politik peserta pemilu 2009 di Provinsi Banten tidak turut menghadiri dan menandatangani deklarasi kampanye damai parpol peserta pemilu 2009 yang diadakan di alun-alun barat Kota Serang, Kamis (28/8). Kedua parpol tersebut adalah PPNUI dan PPIB.

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dalam sambutannya pada acara tersebut, meminta KPU Banten untuk segera mengklarifikasi faktor ketidakhadiran kedua parpol itu. "Tentu saja kalau memang tidak ada alasan yang prinsip, semua parpol harus menandatangani deklarasi kampanye damai ini," ujarnya. Pasalnya, menurut Atut, di dalam deklarasi tersebut tercantum komitmen parpol peserta pemilu 2009 untuk menjaga kondusifitas iklim politik di Banten sepanjang masa kampanye, dimana rentan terjadi gesekan. Atut berharap semua parpol bisa menjunjung nilai-nilai sportivitas dan tanggung jawab selama masa kampanye ini. "Silahkan mengambil simpati masyarakat sekuat tenaga, tapi hendaknya dengan cara-cara yang santun dan beretika. Kedepankan rasa tanggung jawab dan memiliki Banten. Jaga agar banten tetap kondusif," paparnya.

Atut juga meminta para kepala daerah di Banten yang menjabat di pucuk pimpinan parpol untuk bisa berlaku mengayomi semua parpol peserta pemilu. "Bupati, Walikota, juga wakil-wakilnya yang menjadi pimpinan parpol supaya bisa membedakan fungsinya saat sedang menjadi kepala daerah dengan saat sedang menjadi pimpinan parpol," ujarnya.

Bagi PNS, Atut juga mengingatkan agar tidak sekali-kali terlibat dalam kampanye parpol tersebut. Jika ada PNS yang kedapatan terlibat dalam kampanye, Atut berjanji akan menjatuhkan sangsi sesuai dengan tingkat keterlibatannya.

Ketika disinggung mengenai apakah dirinya akan menjadi juru kampanye mengingat kapasitasnya sebagai salah satu fungsionaris DPP Partai Golkar, Atut mengaku dirinya masih akan menunggu isyarat dari DPP Partai Golkar.

Sebelum memberikan sambutan, Atut terlebih dahulu didaulat untuk menyaksikan penandatangan deklarasi kampanye damai oleh para pimpinan parpol tingkat Banten tersebut. Usai penandatanganan, Atut menyalami satu-persatu para pimpinan parpol tersebut sembari mengucapkan selamat mengikuti pemilu 2009.

Ketua Pokja Kampanye KPU Banten Nasrullah usai acara kepada wartawan mengatakan, dirinya berharap Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Banten bisa segera bekerja untuk mengawasi pelaksanaan kampanye pemilu 2009 yang sebenarnya sudah dimulai sejak 12 Juli 2008 dan akan berakhir 12 April 2009 mendatang tersebut. "Deklarasi ini kan sifatnya etika saja. Pelaksanaannya aturannya sendiri yang akan mengawasi ya Panwaslu," katanya.

Diketahui, anggota Panwaslu Banten terpilih, hari ini akan dilantik di Jakarta oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Mereka adalah Ranthy Pancasasti, H. Taufik, dan Syis Dharnanto.(idm)

BCB dan situs arkeologi di Serang memprihatinkan

SERANG, TRIBUN - Sejumlah benda cagar budaya (BCB) dan situs arkeologi di Kabupaten Serang diyakini dalam kondisi rusak dan tidak terawat. Pengrusakan diduga dilakukan oleh anggota masyarakat yang terdesak kebutuhan ekonomi dengan cara mengambil bagian-bagian dari BCB atau situs arkeologi tersebut untuk dijual. Adapun tidak terawatnya BCB dan situs arkeologi tersebut disebabkan karena tidak adanya perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Serang sendiri.
Demikian diakui wakil Bupati Serang Andi Sujadi saat membuka acara seminar sehari bertajuk Upaya penyelamatan dan pendayagunaan BCB dan situs arkeologi di Serang, di aula Setda II Kabupaten Serang, Rabu (27/8). "Terakhir saya dilapori kalau bendung pamarayan yang termasuk sebagai salah satu benda cagar budaya itu, sekarang kondisinya memprihatinkan. Besi-besinya banyak dicuri orang," katanya memberi contoh.
Untuk itu, Andi memandang perlu segera dimilikinya sebuah Peraturan Daerah yang mengatur tentang perelindungan BCB dan situs arkeologi tersebut. Namun demikian, Andi juga berharap agar pemerintah pusat memberikan dukungan terhadap upaya tersebut, misalnya dengan memberikan bantuan dana. Sebab, lanjutnya, tidak adanya perawatan seperti yang diharapkan itu salah satunya disebabkan oleh ketiadaan dana yang memadai.
Seminar yang digelar oleh LSM Rekonvasi Bhumi itu menghadirkan pembicara Gede Surate dari Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri, Roseri Putri, Ali Fadilah dan Tibagus Najib. Tiga pembicara yang disebutkan terkahir berasal dari Direktorat Jenderal Kepurbakalaan dan Museum Departemen Pariwisata dan Kebudayaan.
Dewan Pembina LSM Rekonvasi Bhumi Aman Sukarso disela-sela acara kepada wartawan mengaku prihatin oleh kondisi yang menimpa BCB dan situs arkeologi di Serang tersebut. Untuk itu, kata Aman, sebagai langkah awal pihaknya akan mengupayakan agar BCB dan situs arkeologi tersebut bisa diinventarisir terlebih dahulu keberadaannya. "Soalnya sampai sekarang Pemkab Serang itu belum punya datanya sama sekali terkait itu," imbuh Aman. Melalui seminar tersebut, menurut Aman, pihaknya dengan seluruh stake holder yang terkait seperti Dinas Pariwisata Kabupaten Serang dan Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Serang akan mencari formulasi penanganan BCB dan situs arkeologi tersebut. "makanya hari ini kta datangkan ahli-ahlinya, agar kita tahu apa itu BCB, apa itu situs arkeologi, bagaimana merawatnya, bagaimana melindunginya dan sebagainya," pungkasnya.(idm)

Penundaan eksekusi mati ditanggapi dingin

SERANG, TRIBUN - Keputusan Kejaksaan Agung untuk menunda pelaksanaan eksekusi mati para terpidana kasus bom Bali I sampai batas waktu yang belum ditentukan sebagaimana disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum Abdul Hakim Ritonga di Jakarta kemarin, ditanggapi biasa-biasa saja oleh kuasa hukum dan keluarga Imam Samudra.
"Biasa saja. Prinsipnya kami dari dulu juga mempersilahkan jika eksekusi mau dilakukan kapan pun. Asal prosedur hukumnya terpenuhi," kata Ketua Tim Pembela Muslim (TPM) Banten Agus Setiawan, kemarin sore. Namun demikian, Agus berharap keputusan penundaan pelaksanaaan eksekusi mati tersebut lebih didasarkan kepada alasan-alasan hukum, seperti terkait tengah diajukannya uji materi UU No 2/PNPS/1964 tentang pelaksanaan hukuman mati ke Mahkamah Agung oleh TPM. "Kalau untuk alasan tersebut tentu kami sangat mengapresiasinya. Jangan hanya karena alasan politis," ujarnya.
Menurut Agus, yang lebih mendesak saat ini adalah segera diberikannya ijin untuk membesuk para terpidana kasus tersebut. Pasalnya, kata Agus, silaturahmi pada saat menjelang bulan puasa sangat dianjurkan dalam Islam.
Secara terpisah adik kandung Imam samudra yang juga sekaligus juru bicara keluarga, Lulu Jamaludin, mengatakan, dirinya sejak awal yakin jika pelaksanaan eksekusi tersebut tidak akan pernah terjadi hingga prosedur hukumnya dipenuhi terlebih dahulu.
Selain terkait tata cara eksekusi mati, pemenuhan prosedur hukum yang dimaksud Lulu adalah terkait digunakannya UU No 1/2002 tentang pemberanbtasan tindak pidana terorisme dalam mengadili para pelaku bom Bali I, serta terkait tidak dihadirkannya para terpidana kasus tersebut saat pengadilan pengajuan PK. "Sejak awal kami yakin Kejaksaan Agung tidak akan berani mengeksekusi," kata Lulu.
Seperti diketahui, hal-hal tersebut hingga saat ini masih dipermasalahkan oleh keluarga dan TPM. Mereka menilai penggunaan UU 1/2002 adalah telah melanggar azas retroaktif dari UU itu sendiri, karena UU tersebut lahir setelah peristiwanya sendiri terjadi. Mereka lebih setuju jika para pelaku bom Bali I tersebut dijerat dengan KUHP. Mereka juga mempermasalahkan tidak dihadirkannya para terpidana kasus tersebut pada saat pengadilan pengajuan PK dilakukan. Menurut mereka, hal tersebut tidak sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Demikian juga dengan tata cara hukuman mati. Mereka mempermasalahkan potensi terjadinya penyiksaan jika pelaksanaan eksekusi hukuman mati dilakukan dengan cara ditembak sebagaimana diatur dalam UU 2/PNPS/1964.
Untuk itu, Lulu mengaku, pihaknya tidak sedikitpun melakukan persiapan-persiapan selayaknya yang dilakukan oleh keluarga para terpidana hukuman mati lainnya di Indonesia, saat rencana eksekusi sudah mendekati pelaksanaan.
Sebelumnya diberitakan sejumlah warga Serang telah menawarkan lahan miliknya untuk menjadi tempat dimakamkannya Imam samudra jika eksekusi dilakukan. Salah satunya adalah Kholid Mifdar, aktivis FKPN Pontirta, yang menawarkan lahan miliknya untuk tempat pemakaman tersebut, karena mengganggap Imam samudra adalah pahlawan agama Islam dari Banten. Namun tawaran tersebut tidak ditanggapi serius oleh pihak keluarga Imam Samudra.(idm)

Mentan : pasokan bahan pokok selama puasa aman

SERANG, TRIBUN - Meski awalnya sempat terjadi kekhawatiran akan terjadinya kekurangan pasokan telur ayam selama bulan puasa dan lebaran kali ini, namun setelah dilakukan rapat koordinasi antar Departemen Pertanian, Departemen Perdagangan dan Industri, asosiasi pemasok, serta seluruh pemerintah daerah, pasokan telur ayam tersebut ternyata mencukupi.
Demikian diakui Menteri Pertanian Anton Apriantono saat ditanya wartawan disela-sela kunjungannya ke industri pengolahan daging ayam , PT Charoen Phokpand Indonesia di Kawasan Industri Modern Cikande, Serang, Rabu (27/8). "Awalnya sempat ada kekhawatiran (langkanya telur ayam) itu, tapi setelah rapat koordinasi beberapa hari kemarin ternyata cukup kok," katanya. Selain telur ayam, bahan pokok yang dipastikan pasokannya aman selama bulan puasa dan lebaran kali ini adalah daging ayam dan beras. Meski begitu untuk lebih memastikan, Anton mengaku akan langsung melakukan pemeriksaan ke sentra dan pemasok bahan-bahan pokok tersebut. "Habis ini saya mau langsung meninjau ke gudang Bulog dan penggilingan padi," imbuhnya.
Sementara itu data Departemen Pertanian menunjukan, memasuki bulan September produksi sejumlah bahan pokok mengalami penurunan. Produksi beras misalnya, pada bulan September tercatat 2.367.000 ton, menurun dari bulan ini yang mencapai 2.843.000 ton. Sementara kebutuhannya sendiri bulan September diperkirakan sebanyak 3.328.000 ton. Angka kebutuhan ini diprediksi akan terus meningkat hingga akhir tahun. Begitu juga dengan komoditas gula pasir dan telur ayam. Meski begitu Departemen Pertanian menyatakan kekurangan produksi pada tiga komoditas bahan pokok tersebut akan dipenuhi oleh kelebihan produksi bulan-bulan sebelumnya atau dengan impor, sehingga diyakini hingga akhir tahun ketersediaan ketiga komoditas bahan pokok tersebut akan surplus.
Anehnya meski ketersedian bahan pokok tersebut dilaporkan mencukupi, namun masih menurut data Departemen Pertanian, harga bahan-bahan pokok tersebut pada bulan ini mengalami kenaikan 2 hingga 8 persen. Kenaikan harga tertinggi terjadi pada telur ayam yang mencapai 8,16 persen, dari Rp 13.328 per kg pada bulan lalu menjadi Rp 13.525 per kg pada bulan ini. Kenaikan harga bahan pokok tersebut disusul berikutnya oleh komoditas daging ayam dan daging sapi yang masing-masing naik 5,38 persen dan 2,37 persen.
Terkait kenaikan harga pada komoditas daging ayam, Bussines Director PT Charoen Phokpan Indonesia Rusmin Riyadi mengatakan, hal itu disebabkan oleh naiknya harga pakan ternak pasca kenaikan harga BBM bulan Mei lalu. "Apalagi kebutuhan ayam ini kan 74 persennya memang dipenuhi oleh pedagang-pedagang di pasar tradisional, yang tentu saja fluktuasi harganya sulit dikendalikan. Perusahaan seperti kita ini hanya mengcover sisanya yang 26 persen," imbuhnya.(idm)

Najib Hamas : Silpa untuk pendidikan dan jalan

Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Serang Najib Hamas meminta Silpa (Sisa lebih penggunaan anggaran) APBD Kabupaten Serang 2007 yang sudah ditetapkan yakni Rp 176 Miliar, agar dialokasikan untuk belanja di sektor layanan publik, seperti pendidikan dan pembangunan fisik yang merupakan kebutuhan langsung masyarakat.

Di sektor pendidikan, yang masih memerlukan anggaran adalah rehabilitasi gedung SD dan peningkatan mutu guru. Hal itu diperlukan untuk menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar (wajar dikdas). Pembangunan fisik lainnya yang dinilai Najib masih memerlukan anggaran adalah pembangunan jalan poros desa. Terlebih, menurut Najib, pembangunan jalan poros desa itu memang tidak dianggarkan di APBD 2008. "Ini untuk mempermudah akses ekonomi, pendidikan, sosial dari masyarakat sendiri yang kalau jalannya rusak tentu saja untuk mengkases hal-hal tersebut sulit," ujarnya, Selasa (26/8).

Penetapan Silpa APBD Kabupaten Serang 2007 tersebut sudah dilakukan DPRD Kabupaten Serang saat memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2007 dalam rapat paripurna, Senin (25/8) lalu.(idm)

Penyidikan kasus korupsi dana perumahan dewan tahap 3 dilanjutkan

SERANG, TRIBUN - Setelah sempat tertunda beberapa waktu lamanya, penyidikan kasus korupsi dana perumahan anggota DPRD Banten 2001-2004 tahap 3 dengan sembilan tersangka kembali dilanjutkan.

Selasa (26/8), tim penyidik Kejaksaan Tinggi Banten memeriksa sejumlah saksi untuk menguatkan dugaan keterlibatan sembilan tersangka yang juga merupakan anggota DPRD Banten 2001-2004 tersebut. Kesembilan tersangka tersebut adalah Toto Heryanto, Maman Prihatna, Yaya Sanusi, M Nasir, Rasyid, James Tanghka, Elly Supriyadi, Encep Daden Ibrahim, dan Irsyad.

"Sembilan tersangka ini kita bagi kedalam tiga kelompok, sesuai keterlibatannya masing-masing. Kelompok pertama adalah Toto Heryanto, Maman Prihatna, Yaya Sanusi, dan M Nasir. Kelompok kedua Rasyid, dan James Tanghka. Dan kelompok ketiga Elly Supriyadi, Encep Daden Ibrahim dan Irsyad," kata Kepala Seksi Penyidikan Kejati Banten Edi Dikdaya saat dikonfirmasi.

Menurut Edi, berkas dakwaan kasus korupsi dana perumahan dewan tahap 3 tersebut saat ini dalam proses finalisasi. Hal itu, lanjutnya, untuk mengejar target agar berkas kasus korupsi tersebut bisa segera dilimpahkan ke pengadilan pada bulan September mendatang. "Penyidikannya memang agak tersendat karena kita akhir-akhir ini fokus ke kasus suap Pandeglang," imbuhnya.

Adapun sejumlah saksi yang diperiksa di Kejati Banten terkait kasus itu, kemarin, adalah dua orang anggota DPRD Banten yakni anggota Fraksi PDI P Riril suhartinah dan anggota Fraksi Bulan Bintang Peduli Umat (BBPU) Buety Nasir. Keduanya juga merupakan anggota DPRD Banten

2001-2004. Anggota DPRD Banten 2001-2004 yang juga diperiksa sebagai saksi kemarin adalah Eli Supriyadi. Selain mereka, ada dua mantan pejabat Pemerintah Provinsi Banten yang juga turut diperiksa. Mereka adalah mantan Kepala Biro Keuangan Heri Suhaeri, dan mantan pemegang kas DPRD Banten Supomo.

“Kita hanya memperdalam keterangan dari mereka. Pada pemeriksaan sebelumnya, kami merasa keterangan mereka masih banyak yang kurang,” kata Edi ketika ditanya seputar isi pemeriksaan.

Edi juga mengungkapkan, pihaknya menerima informasi yang mengatakan salah seorang tersangka kasus korupsi dana perumahan dewan tahap 3 yakni M Nasir telah meninggal dunia. Namun, menurut Edi, pihaknya tidak akan mempercayai begitu saja informasi tersebut, melainkan akan melakukan investigasi ke lapangan sesuai prosedur, yakni meminta surat keterangan meninggal dunia dari rumah sakit yang mengurus jenazah tersangka.(idm)

12.000 warga miskin tidak tercover Jamkesmas

SERANG, TRIBUN - Sebanyak 12.000 warga miskin di Kabupaten dan Kota Serang dipastikan tidak akan tercover program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang rencananya akan efektif mulai 1 September mendatang. Pasalnya kuota yang diberikan pemerintah pusat yakni sebanyak 151.000 warga miskin, tidak sebanding jumlah warga miskin yang diajukan pemerintah daerah masing-masing untuk menjadi peserta Jamkesmas.

"Masing-masing untuk kabupaten dan kota ada 6.000 warga miskin yang tidak tercover," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Encep Mukardi, Selasa (26/8). Namun begitu, menurut Encep, untuk Kabupaten Serang, warga miskin yang tidak tercover Jamkesmas itu akan dilayani dengan program berobat gratis di kelas III RSUD Serang yang memang sudah lama diluncurkan Pemerintah Kabupaten Serang. "Nah yang di Kota Serang ini nih yang belum dapat solusinya," imbuh Encep.

Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kota Serang Asep Misbach ketika dikonfirmasi, membenarkan hal tersebut. Namun demikian, menurut Asep, Pemerintah Kota Serang baru akan bisa menyediakan dana untuk keperluan tersebut pada tahun depan. "Sementara ini mungkin kita berharap Pemkab serang mau bantu dulu," ujarnya.

Diketahui, mulai tahun 2008 program jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin (JPKMM) yang biasa disebut Askeskin diubah namanya menjadi Jaminan Kesehatan Masyarakat atau Jamkesmas. Dalam program Jamkesmas, akan dilakukan pemisahan fungsi pengelola dan pembayar dimana penyelenggaraannya dilakukan bersama oleh Depkes atau Dinkes dan PT. Askes (Persero). Pembayaran klaim juga akan ditata dan dipercepat dengan menempatkan pelaksana verifikasi di setiap pemberi pelayanan kesehatan (PPK) dan penyaluran dana langsung dari Kas Negara kepada PPK. Pemerintah juga akan membentuk tim pengelola dan tim koordinasi Jamkesmas di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Adapun penetapan warga miskin yang menjadi peserta jamkesmas akan diajukan oleh bupati/walikota kepada pemerintah pusat. Berikutnya warga miskin peserta Jamkesmas tersebut akan diberikan kartu peserta jamkesmas. Untuk diketahui salah satu prioritas yang harus dilayani melalui Jamkesmas ini adalah pelayanan ibu hamil miskin.(idm)

Kekeringan ancam ketersediaan beras

SERANG, TRIBUN - Kekeringan yang melanda akhir-akhir ini diduga telah membuat realisasi tanam padi tahun 2008 baru mencapai 82.000 hektar dari 88.000 hektar yang telah ditargetkan oleh Pemerintah Kabupaten Serang. Jika terus dibiarkan bukan tidak mustahil kebutuhan beras tahun ini yakni sebesar 297 juta ton, sulit dipenuhi.

"Dengan jumlah penduduk sebanyak 1,4 juta jiwa, Kabupaten Serang tahun ini membutuhkan beras sebanyak 297 juta ton. Kekeringan yang melanda, sedikit banyak akan mengganggu upaya kita menyediakan kebutuhan beras tersebut," kata Bupati Serang Taufik Nuriman dalam acara penyerahan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) program Jaringan irigasi tingkat usaha tani (Jitet) dan Jaringan irigasi desa (Jides) Kabupaten Serang 2008, di Desa Margasana, Kecamatan Kramatwatu, Selasa (26/8). Hadir dalam acara tersebut sejumlah kelompok tani penerima bantuan.

Pemerintah pusat melalui Departemen Pertanian tahun ini kembali memberikan BLM Jitut dan Jides, yakni bantuan dana kepada kelompok tani padi untuk dipergunakan merawat dan membuat saluran irigasi disawah mereka yang sering disebut saluran irigasi cacing. Luas sawah yang mendapatkan BLM Jitut dan Jides ini masing-masing 1.000 hektar dengan alokasi Rp 1 juta untuk setiap satu hektarnya. Dengan demikian total dana bantuan tersebut sebesar Rp 2 Miliar. Untuk Jitut, bantuan diberikan kepada 48 kelompok tani yang tersebar di 20 kecamatan. Sementara untuk Jides,bantuan diberikan kepada 36 kelompok tani di 11 kecamatan. Dengan adanya bantuan ini, Bupati berharap permasalahan kekeringan bisa diatasi.

Namun begitu, menurut Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Serang Endang Kurnia, luas sawah yang mendapatkan bantuan tahun ini mengalami pengurangan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Endang menduga, pengurangan tersebut disebabkan oleh adanya BLM jenis baru yang diluncurkan Departemen Pertanian mulai tahun ini. "Tahun ini BLM itu ada yang disalurkan melalui program SLPTT atau Sekolah Lapang Pertanian Tanaman Terpadu. Kita mendapatkan bantuan SLPTT itu berupa benih padi untuk sawah seluas 15.000 hektar dan benih jagung untuk lahan seluas 525 hektar," ujarnya.

Terkait upaya menanggulangi kekeringan, Endang mengaku, pihaknya hingga saat ini belum melakukan apapun. Padahal, lanjut Endang, seharusnya Pemkab Serang melakukan upaya penanggulangan dengan menurunkan pompa untuk mengebor air dari dalam tanah disejumlah wilayah yang dilanda kekeringan. "Masalahnya sekarang ini kita cuma punya dua unit pompa itu. Tahun depan rencananya kita akan minta anggaran untuk pembelian sedikitnya 10 unit pompa," imbuhnya.(idm)

Dewan setuju tarif PDAM Serang naik

SERANG, TRIBUN - Kenaikan tarif air bersih PDAM Serang sebesar 30 persen tinggal menunggu keputusan Bupati Serang. Pasalnya DPRD Kabupaten Serang sendiri telah memberikan persetujuan terhadap rencana tersebut.

Panitia Khusus DPRD Kabupaten Serang terkait itu kemarin dalam sebuah rapat paripurna menyatakan persetujuan diberikan karena tingginya tingkat kebocoran yang dialami PDAM Serang dari tahun ketahun. Hal itu menunjukan persediaan air baku yang dimiliki PDAM Serang sebenarnya sanagt tinggi. Namun karena tidak ditunjang dengan infrastruktur yang memadai akibat dari rendahnya harga jual dan sedikitnya jumlah pelanggan, persediaan air baku tersebut tidak bisa dikelola secara optimal. "Tahun 2005 kebocoran sebesar 24,17 persen, 2006 31,54 persen dan 2007 31,66 persen," kata Tina Martiana, sekertaris panitia khusus, membacakan laporan pembahasan pihaknya atas rencana kenaikan tarif air bersih PDAM Serang tersebut.

Meski begitu, kenaikan sebesar 30 persen tersebut hanya akan berlaku bagi kelompok pelanggan nonsubsidi.

Dalam persetujuannya, DPRD Kabupaten Serang menyebutkan tarif bagi kelompok pelanggan bersubsidi tetap akan berkisar dari Rp 700 hingga Rp 1.000 permeter kubik. Sedangkan untuk kelompok pelanggan non subsidi tarif akan dikenakan mulai dari harga dasar yakni Rp 1.800 hingga Rp 6.000.

Direktur Utama PDAM Serang Ahmad Rohendi mengatakan kenaikan tarif tersebut mengacu kepada naiknya harga dasar atau biaya produksi dari Rp 1.800 menjadi Rp 2.000. Dengan demikian, lanjutnya, nilai subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan bersubsidi menjadi meningkat. Adapun biaya untuk mensubsidi tersebut diambil dari tarif yang dikenakan kepada kelompok pelanggan non subsidi. "Mudah-mudahan dengan kenaikan tarif ini kita bisa meningkatkan mutu layanan dan jumlah pelanggan," imbuhnya.(idm)

Zaenal Abidin Afif : Bersabar dan terus komunikasi

Beberapa waktu belakangan ini Pemerintah Kabupaten Serang kerap didemo masa dari Pemerintah Kota Serang. Masa menuding Pemkab Serang setengah hati dalam menerima kelahiran Kota Serang sebagai daerah pemekaran baru dari Kabupaten Serang. Tudingan setengah hati itu merujuk kepada masih belum dilimpahkannya sejumlah aset dan kewenangan yang menjadi hak Pemkot Serang. Lebih dari itu, yang memicu semua ini sebenarnya adalah permasalahan dimana para pegawai dan pejabat di Pemkot Serang kehilangan haknya untuk menerima tunjangan fungsional atau struktural, yang menurut masa hal tersebut menjadi kewenangan Pemkab Serang untuk memberikannya. Nampaknya memanasnya suhu hubungan kedua pemerintahan ini tidak hanya terjadi di jalanan, melainkan juga ditingkat elit para pejabatnya. Untuk mengetahui duduk perkaranya, berikut ini wartawan Tangerang Tribun Idham Gofur mewawancarai Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Serang Zaenal Abidin Afif, dimana komisinya adalah yang mengurusi masalah aset dan keuangan.

Tribun : Bagaimana sebenarnya duduk perkara permasalahan ini?

Zaenal : Saya melihat (tuntutan) itu lebih didorong oleh fakta yang menunjukan bahwa ternyata para pegawai dan pejabat yang pindah ke Pemkot Serang justru kini malah kehilangan sebagian haknya yang waktu di daerah asalnya mereka dapatkan. Yaitu tadi, tunjangan-tunjangan itu. Tapi itu sah saja. Mengingat kehilangan hak itu memang berat. Namun saya rasa seyogyanya mereka (pegawai dan pejabat di Pemkot Serang) melakukan cara-cara yang elegan dengan tidak membiarkan masa terus-terusan mendemo Pemkab Serang.

Tribun : jadi sebenarnya sah tuntutan-tuntutan mereka itu?

Zaenal : Tentu. Tapi seharusnya mereka bisa bijak menghadapinya mengingat permasalahan ini memang harus dipilah-pilah. Misalnya, bagi para pegawai dan pejabat Pemkot Serang yang berasal dari pemkab Serang, tentu saja hak mereka atas gaji dan tunjangan masih harus dipenuhi oleh Pemkab Serang, sepanjang Pemkot Serang sendiri belum punya PAD sendiri. Tapi ini tentu tidak berlaku bagi mereka yang berasal dari provinsi dan kabupaten atau kota lain. Hak mereka ya ada di pemerintah daerah asalnya itu, karena pemerintah daerah asal mereka tentu saja telah menganggarkan biaya untuk mereka dalam APBD nya masing-masing.

Tribun : Kalau terkait aset bagaimana?

Zaenal : Terkait Aset sebenarnya yang perlu dilakukan Pemkot Serang adalah menyiapkan pranata hukumnya agar pada saat diserahkan mereka sudah siap mengoperasikannya. Pemkab Serang sendiri sebenarnya sejak awal sudah siap melimpahkan sejumlah aset. Namun Pemkot Serang sendiri yang mengatakan belum siap waktu itu. Bahkan untuk aset-aset yang berada di wilayah Kota Serang dan bersifat bisa diserahkan secara langsung seperti sekolah, Puskesmas atau kendaraan operasional secara de facto kan memang sudah diserahkan. Hanya secara de jure, atau legalitasnya belum. Ya ayo sekarng kita urus masalah legalitasnya itu.

Tribun : Kalau terkait program pembangunan di Kota Serang yang masih dilakukan Pemkab Serang, bagaimana itu?

Zaenal : Nah itu karena memang program-program pembangunan itu penganggarannya masih di APBD Kabupaten Serang tahun ini. Untuk itu pertanggungjawabannya pun tentu masih ada di kita. Jadi saya kira semua ini hanya karena sedang masa peralihan saja. Sebaiknya semua pihak bersabar dan terus berkomunikasi.

Pemkot minta Pemkab bantu dana Rp 24,6 Miliar

SERANG, TRIBUN - Pemerintah Kota Serang meminta Pemerintah Kabupaten Serang untuk memberikan bantuan dana sebesar Rp 24,6 Miliar. Pemkot Serang membutuhkan dana tersebut untuk membayar Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP) pegawai fungsional Rp 18,6 Miliar, tunjangan struktural pejabat Rp 650 juta dan biaya kegiatan DPRD Kota Serang Rp 5,5 Miliar.

Demikian diungkapkan Sekertaris Kota Serang Sulhi Choir dalam pertemuan Pemkot Serang dengan Pemkab Serang di ruang rapat paripurna DPRD kabupaten Serang, Senin (25/8). "Sejak Kota Serang lahir, yakni sekitar delapan bulan tidak pernah menerima hak mereka berupa tunjangan tersebut," katanya.

Mengacu kepada UU 32/2007 tentang pembentukan Kota Serang, lanjut Sulhi, sebenarnya dana yang kini diminta oleh pihaknya tersebut adalah memang merupakan hak para pegawai di Pemkot Serang. "Tapi ya sudah lah, kita tidak usah meributkan masalah itu. Yang penting bagaimana cara dana sebesar itu bisa segera dicairkan oleh Pemkab Serang kepada kita. Makanya kita ajukannya juga sebagai dana bantuan," imbuhnya.

Menanggapi permintaan tersebut, Sekertaris Daerah Kabupaten Serang RA Syahbandar mengatakan Pemkab Serang menyanggupi untuk memberikan bantuan untuk keperluan pembayaran TPP pegawai fungsional dan tunjangan struktural pejabat saja, atau tidak termasuk dana untuk kegiatan DPRD Kota Serang.

Hal itu, lanjutnya, mengingat undang-undang 32/2007 tentang pembentukan Kota Serang memang menyebutkan bahwa gaji dan tunjangan pegawai di Pemkot Serang masih menjadi tanggungjawab daerah asal pegawai tersebut sepanjang daerah pemekaran tersebut belum mempunyai pendapatan asli daerah dan APBD sendiri. "Nah bagi para pegawai yang bukan berasal dari Pemkab Serang ya sebaiknya minta ke pemerintah daerah asalnya masing-masing," imbuhnya.

Terkait tidak diberikannya dana bagi kegiatan DPRD Kota Serang, Syahbandar mengatakan, hal itu menjadi kewenangan DPRD Kabupaten Serang untuk menanggapinya.

Menanggapi pernyataan Syahbandar itu, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Serang Munib Awab yang juga hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan, pihaknya juga siap untuk memberikan bantuan dana bagi kegiatan DPRD Kota Serang tersebut. Hanya saja, Munib meminta agar DPRD Kota Serang melakukan pengajuan secara resmi terkait permintaan dana tersebut. "Jadi Ajukan saja ke kita. Mudah-mudahan itu di perubahan (APBD-P 2008) itu bisa dikaomodir," katanya.(idm)

Dukungan 12 kades disayangkan

SERANG, TRIBUN - Sejumlah elemen masyarakat di Kecamatan Padarincang menyayangkan langkah 12 kepala desa disana yang telah menyatakan dukungan terhadap pembangunan pabrik Aqua-Danone di Desa Curug Go'ong.

Menurut Masykurdi Sidik dari Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah Kabupaten Serang, langkah para kepala desa tersebut sama sekali tidak merepresentasikan keinginan masyarakat yang sesungguhnya. "Menyikapi itu hari ini (red-kemarin sore) kami IMM, FLB (Forum Lintas Barat) dan LMR (Lembaga Misi Recasery) Banten tengah membahasnya," kata Masykurdi saat dihubungi melalui ponselnya, Senin (24/8).

Masykurdi menambahkan, pihaknya kini tengah berupaya menggalang dukungan dari elemen masyarakat lain untuk tetap melakukan penolakan pembangunan pabrik tersebut. Bahkan Masykurdi menyebut pihaknya akan meminta bantuan dari sejumlah LSM di luar Serang yang juga getol menolak keberadaan pabrik Aqua di daerah mereka. "Seperti dari Sukabumi dan dari Klaten," imbuhnya.

Diketahui pada Jum'at (21/8) malam lalu, 12 dari 13 kepala desa di Kecamatan Padarincang menyampaikan dukungannya terhadap pembangunan pabrik Aqua, kepada Bupati Serang Taufik Nuriman. Mereka meminta Bupati untuk mencabut surat pemberhentian sementara pembangunan pabrik tersebut yang sebelumnya pernah dikeluarkan Bupati menanggapi penolakan masyarakat. Dalam pertemuan yang difasilitasi oleh tokoh masyarakat setempat yang juga Ketua DPRD kabupaten Serang, Hasan Maksudi, tersebut, mereka juga mengajukan sejumlah persyaratan untuk dipenuhi perusahaan sebagai kompensasi dari dukungan mereka itu.

Ketua FKKD Kecamatan Padarincang Haromen yang tidak hadir dalam pertemuan tersebut menilai dukungan para kepala desa tersebut tidak mengatasnamakan FKKD yang dia pimpin, melainkan atas nama masing-masing kepala desa yang bersangkutan. "Undangannya telat. Kebetulan saya juga ada keperluan malam itu," katanya memberi alasan ketidakhadirannya dalam pertemuan yang dilangsungkan di sebuah restoran di Cilegon itu.

Secara terpisah Coorporate Secertary PT Tirta Investama Parmaningsih mengaku bersyukur dengan adanya dukungan dari para kepala desa tersebut. Pasalnya, sudah hampir selama dua bulan ini pembangunan pabrik tersebut terpaksa harus berhenti. Parmaningsih juga mengatakan akan mewujudkan janji perusahaannya untuk mengucurkan dana kompensasi sebesar Rp 1 Miliar melalui program CSR begitu pembangunan pabrik dilanjutkan dan beroperasi. "Sesuai janji Pak Bernard (Presiden Direktur PT Tirta Investama Bernard Ducros) kami akan salurkan Rp 500 juta begitu pembangunan dilanjutkan dan Rp 500 juta lagi setelah pabrik beroperasi," katanya.(idm)

Bus rombongan wisata tabrak pantat dump truk di tol

* Dua tewas, belasan luka-luka

SERANG, TRIBUN – Bus pariwisata Hiba Utama B 7865 BW yang mengangkut sekitar 60 karyawan PT. Kharisma Toys, Jati Asih, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (23/8), mengalami kecelakaan di Tol Jakarta-Merak. Bus yang dikemudikan Suherman (41) tersebut menghantam bagian belakang kendaraan dump truk yang mengangkut bahan kosmetik KM 74 jalan tol tersebut.
Akibat kecelakaan tersebut dua penumpang bus tewas serta belasan lainnya mengalami cidera berat. Korban tewas diketahui bernama Ating Sumitra (62), kenek bus, dan Ningsih (37), karyawan PT. Kharisma Toys yang merupakan warga Kampung Bojong Sari, Jati Asih, Pondok Gede, Bekasi. Peristiwa tragis yang menimpa rombongan karyawan yang hendak berlibur ke Pantai Anyer tersebut terjadi sekitar pukul 09.30. Bus yang dikemudikan Suherman (41) melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Jakarta menuju Merak. Diperoleh informasi, karyawan pabrik boneka di Bekasi tersebut pada hari itu berencana untuk berwisata ke pantai Anyer dengan mengajak keluarga. Mereka menggunakan tiga bus dan berangkat dari Bekasi sekitar pukul 08.00. Bus yang dikemudikan Suherman kebetulan berjalan paling depan memimpin perjalanan.
Tiba dilokasi kejadian, yakni di jalan tol jakarta –merak KM 74, di wilayah Kelurahan Kaligandu, Kota Serang, bus yang dikemudikan Suherman itu berniat menyalip kendaraan dump truk B 9914 QO yang dikemudikan Jalil (47) yang berada di jalur lambat. Naas, begitu bus bergerak ke jalur cepat didepannya ada kendaraan jenis sedan yang tidak diketahui identitasnya.
Menghindari tabrakan dengan sedan, Suherman kemudian membanting stir ke kiri. Akibat terlalu kuat membanting stir, bus menghantam bagian belakang dump truk yang posisinya di jalur lambat tersebut kemudian sudah berada di depan bus kembali. Akibat benturan keras tersebut bagian dinding bus sebelah kiri terkelupas sehingga sejumlah penumpang yang duduk dibagian itu terpental keluar bus.
Anggota PJR Induk Serang Timur dan petugas patroli PT. Marga Mandala Sakti, perusahaan penyelenggara jalan tol Jakarta –Merak, langsung mengevakuasi korban luka parah ke RSUD Serang dengan menggunakan enam kendaraan patroli mereka, beberapa saat setelah kejadian. Sementara korban luka ringan ataupun selamat dipindahkan ke dua bus lainnya. Sayang nyawa Ating dan Ningsih tidak bisa diselamatkan. Mereka menghembuskan nafas dalam perjalanan ke RSUD Serang.
Hingga berita ini diturunkan sejumlah korban luka masih dirawat di RSUD Serang. Mereka antara lain Subandi (37), Rokayah (35), Ananta (25), Rino (13), Dina A (7), Endang (34), Aditya (10), Anisa (7), Anipah (32), Saripudin (41), Yoga (5), dan Jaya A (40). Sementara jasad Ating dan Ningsih sendiri, sudah diambil keluarganya untuk dimakamkan di kampung halaman masing-masing.
Sri Mulyati (35), salah seorang penumpang bus, mengaku tidak mengetahui pasti sebab-sebab kecelakaan karena pada saat kejadian, dirinya tengah tertidur. "Tau-tau saya dengar benturan yang sangat keras, dan penumpang pada menjerit," katanya.
Kasubdit Gakkum Polda Banten Kompol Wingky Adhityo ketika dikonfirmasi membenarkan kejadian itu. Meski begitu dia mengaku belum mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. "Dugaan sementara, kecelakaan diakibatkan kelalaian supir bus. Kami masih mengumpulkan keterangan dari para saksi dan menunggu kestabilan kondisi korban untuk dimintai keterangan," ujarnya.(idm)

Penerapan RTRW baru, dijanjikan sebelum lebaran

SERANG, TRIBUN - Hasil pembahasan pemerintah pusat terhadap Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Serang 2008-2018 menemukan adanya sejumlah kesalahan redaksional. Akibatnya hingga empat bulan setelah disahkan DPRD Kabupaten Serang, Perda tersebut masih belum bisa dipergunakan.
"Misalnya di Perda tersebut tertulis masa berlaku 10 tahun. Padahal kan menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, masa berlaku RTRW itu 20 tahun," kata Kepala Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang pada Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kabupaten SerangAndi I. Baso, Sabtu (23/8), saat ditanya mengenai hasil pembahasan Perda tersebut oleh pemerintah pusat.
Sebelumnya diberitakan, setelah mendapat persetujuan dari pemerintah Provinsi Banten, Perda RTRW Kabupaten Serang 2008-2018 yang disahkan DPRD Kabupaten Serang pada April 2008 tersebut tengah dibahas ditingkat pemerintah pusat oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang Wilayah II Departemen Pekerjaan Umum. UU Nomor 26/2007 tentang penetapan tata ruang mengharuskan RTRW kabupaten/kota mendapat persetujuan pemerintah provinsi dan pusat terlebih dahulu sebelum akhirnya bisa dipergunakan.
Menurut Andi, saat ini pihaknya tengah melakukan perbaikan sehingga diharapkan Perda tersebut bisa segera dipergunakan selambat-lambatnya akhir September 2008 mendatang atau menjelang lebaran tahun ini.
Secara terpisah, Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Serang mendesak agar proses perbaikan tersebut bisa segera diselesaikan. Pasalnya, menurut dia, penggunaan Perda tersebut sangat ditunggu oleh kalangan investor yang hendak berinvestasi di Kabupaten Serang. Thamrin khawatir berlarut-larutnya pembahasan Perda RTRW tersebut bisa mengurungkan niat para investor tersebut, serta membuat Pemkab Serang sendiri tidak punya pegangan dalam mengeluarkan perijinan. "Jadi saya kira kita harus pro aktif mengejar agar Perda itu cepat selesai. Jangan cuma nunggu," katanya.(idm)

Bensin Habis

Akhir pekan lalu sejumlah SPBU di Kota Serang
tidak mendapatkan pasokan dari Depot Pertamina
di Tanjung Gerem Merak. Tampak sejumlah warga
harus menelan kekecewaan ketika mendapati
bensin habis di SPBU Jalan Yumaga.

Bupati janji tak kecewakan PKS

SERANG, TRIBUN - Bupati Serang Taufik Nuriman berjanji untuk tidak mengecewakan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dalam menjalankan sisa masa pemerintahannya selama satu tahun kedepan. Hal itu, lanjutnya, mengingat PKS adalah salah satu parpol pengusung dirinya bersama Andy Sujadi sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Kabupaten Serang tahun 2005 lalu.
Demikian diungkapkan Bupati saat membuka acara Jambore Kader PKS se-Kabupaten Serang di tempat rekreasi Taman Wulandira Indah, Serang, Sabtu (23/8).
"Kalau pemerintahan berjalan dengan baik dan memuaskan tentu saja yang mendapat kredit poin bukan cuma saya, tetapi juga parpol pengusung. Tentu juga demikian sebaliknya," ujar Bupati.
Pada kesempatan tersebut Bupati juga mengungkapkan sejumlah program pro rakyat yang diharapkan dapat mendongkrak citra pemerintahan dan parpol pengusungnya. Program pro rakyat tersebut diantaranya adalah diberikannya kemudahan bagi masyarakat miskin untuk bisa berobat gratis di Kelas III RSUD Serang, pembuatan dokumen-dokumen kependudukan secara gratis dan pendidikan gratis.
Sementara itu Ketua DPD PKS Kabupaten Serang GR Sumedi mengungkapkan, acara jambore kader yang dilangsungkan selama dua hari itu dimaksudkan untuk konsolidasi kekuatan menjelang Pemilu 2009. Sumedi memaparkan, dalam pemilu 2009 PKS menargetkan untuk mendapatkan sedikitnya 13 kursi di DPRD Kabupaten Serang atau 26,5 persen. Target tersebut, menurutnya, sesuatu yang realistis, mengingat pada Pemilu 2004, PKS yang hanya memiliki kader inti sebanyak 75 orang saat itu mampu meraih 5 kursi. "Sekarang kader inti kami sudah 250 orang," imbuhnya.
Namun demikian, kata Sumedi, hal tersebut tidak lantas membuat PKS berleha-leha. Untuk mewujudkan target nya tersebut, saat ini DPD PKS kabupaten Serang tengah merintis pembentukan kepengurusan ditingkat RW.
Dalam pembukaan acara jambore yang diikuti oleh sekitar 600 kader dari 308 pengurus ranting tersebut juga hadir anggota DPR asal PKS, Zulkiflimansyah.
Dalam sambutannya, Zulkiflimansyah meminta agar kader-kader PKS lebih bisa meningkatkan kedekatannya kepada masyarakat. "Karena dengan itu lah masyarakat bisa mengenal PKS sehingga kemudian tergerak untuk mendukung," katanya.(idm)

Aqua lolos dari "lubang jarum"

SERANG, TRIBUN - Pembangunan pabrik Aqua-Danone di Desa Curug Go'ong, Kecamatan Padarincang, yang sebelumnya sempat terhenti akibat adanya penolakan warga, akhirnya bisa dilanjutkan.
12 dari 13 kepala desa di Kecamatan Padarincang menyatakan dukungannya terhadap pembangunan pabrik tersebut dihadapan Bupati Serang Taufik Nuriman dalam sebuah pertemuan yang difasilitasi oleh tokoh masyarakat setempat yang juga Ketua DPRD Kabupaten Serang, Hasan Maksudi, di sebuah rumah makan di Cilegon, Jum'at (22/8) malam. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Asisten Daerah Bidang Tatapraja Kabupaten Serang Memed Muhamad, Asda Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Serang Lalu Attarusalam Rais, Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Serang Anang Mulyana, sejumlah tokoh pemuda, LSM dan tokoh masyarakat Kecamatan Padarincang.
Dalam surat dukungan yang dibacakan oleh Kepala Desa Batu Kuwung Udin Syafarudin, para kepala desa tersebut menyatakan mendukung pembangunan pabrik Aqua tersebut dengan sejumlah persyaratan yang harus di penuhi oleh pihak perusahaan yakni PT Tirta Investama. Dengan demikian, mereka juga meminta Bupati untuk mencabut surat pemberhentian sementara yang pernah diberikan kepada perusahaan. Adapun persyaratan yang diajukan adalah, tuntutan agar perusahaan mengedepankan etika dalam menjalankan investasinya, perusahaan merekrut tenaga kerja setempat dan memberikan sejumlah kompensasi yang nilai dan teknis pemberiannya akan diatur kemudian. "Tuntutan-tuntutan ini dulu pernah kami sampaikan kepada perusahaan saat mereka mulai membangun, tapi perusahaan menjawab, mereka sudah melakukan segala sesuatunya sesuai prosedur, dan mereka mempersilahkan kami menanyakan hal tersebut kepada pemerintah daerah setempat. Oleh karena itu kami dulu sepakat untuk menolak pabrik itu dengan meminta tolong kepada LSM," ujar Udin menceritakan awal mulanya terjadi penolakan warga terhadap pembangunan pabrik tersebut.
Dalam pertemuan tersebut Hasan Maksudi kemudian juga membacakan surat persetujuan pihak perusahaan atas tuntutan-tuntutan masyarakat tersebut. Dalam surat yang ditandatangi Presiden Direktur PT Tirta Investama Bernard Ducros itu disebutkan, perusahaan bersedia untuk menjaga sumber mata air di sekitar lokasi pabrik, perusahaan akan menggunakan tenaga kerja dari masyarakat sekitar lokasi pabrik sedikitnya 2/3 bagian, ikut memberdayakan masyarakat melalui program CSR dan menghormati kegiatan beribadah masyarakat setempat. "Hal itu ditegaskan perusahaan mengingat ada kekhawatiran dari masyarakat kalau keberadaan pabrik multi nasional itu akan mempengaruhi iklim religius islami yang selama ini menjadi ciri khas masyarakat setempat," imbuh Hasan.
Menanggapi dukungan tersebut, Bupati mengaku lega dan berharap polemik yang terjadi selama ini terkait pembangunan pabriuk tersebut bisa diakhiri. Bupati berjanji akan segera menindaklanjuti dukungan tersebut dengan mengundang pihak perusahaan dalam beberapa hari kedepan.(idm)