* Dewan akan panggil Distan
SERANG, TRIBUN - Aset sawah seluas 400 hektar milik Pemerintah Kabupaten Serang di Kelurahan Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, banyak dikuasai oleh para mantan pejabat yang berasal dari lingkungan Pemkab Serang. Citra para mantan pejabat tersebut sebagai "orang kuat" diduga telah membuat pelaksanaan pungutan sewa sulit dilakukan.
"Awalnya kebanyakan yang nyewa sawah itu para mantan pejabat. Saya menduga kemudian para pejabat tersebut menjualnya ke orang lain dengan cara di bawah tangan. Sekarang mungkin kepemilikannya sudah ada di tangan ketiga atau keempat," kata Ketua DPRD Kabupaten Serang Hasan Maksudi, Jum'at (5/9).
Diterangkan Hasan, indikasi adanya orang-orang kuat tersebut bisa dilihat dari pernah terjadinya demo besar-besaran oleh masyarakat penggarap sawah tersebut ke Pemkab Serang pada periode pemerintahan Kabupaten Serang sebelumnya. "Waktu itu saya masih di Komisi C. Demo besar-besaran mereka, karena saat itu Pemkab Serang mau menerapkan Perda (Peraturan Daerah) yang mengatur tentang bagi hasil pada aset sawah tersebut. Mereka enggak mau itu, maunya tetap sewa saja seperti diatur dalam Perda sebelumnya. Kita menduga itu digerakan oleh orang-orang kuat tadi. Ya akhirnya begini, bagi hasil enggak, sewa juga nihil," papar Hasan.
Oleh karena itu, Hasan mengusulkan agar Pemkab Serang melakukan pemutihan atau melarang sawah tersebut digarap oleh siapapun hingga beberapa tahun kedepan, sebagai cara penyelesaian permasalahan. "Putihkan aja sambil dicari tahu siapa siapa saja sebenarnya penyewa yang sah dan mau membayar," imbuhnya.
Secara terpisah anggota Komisi A DPRD Kabupaten Serang Thamrin Aof, mengaku, pihaknya akan melakukan pemanggilan kepada Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Serang untuk mengklarifikasi perihal tidak masuknya pendapatan daerah dari sektor penyewaan aset berupa sawah di kelurahan Sawah Luhur tersebut. "Tahun ini nggak masuk sama sekali. Tahun sebelumnya, biarpun sedikit tapi tetap ada. Kita akan tanyakan itu ke Distan, karena memang mereka yang berwenang," ujarnya.(idm)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar