paksijaladara

Pulang kampung...

2008-10-06T03:26:00.000-07:00

Polres Serang mulai selidiki kasus karpet DPRD

2008-09-25T07:19:00.000-07:00

SERANG, TRIBUN – Kepolisian Resor Serang akhirnya memulai proses penyelidikan terhadap kasus pengadaan karpet di ruang paripurna DPRD Kabupaten Serang. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sekertariat DPRD Kabupaten Serang Jainal Mutaqin, Kamis (25/9), diperiksa Satreskrim Polres Serang.
Jainal datang ke markas Polres Serang, percisnya gedung Satreskrim, sekitar pukul 10.00 dengan menggunakan mobil dinas kijang kapsul warna hijau nomor polisi A 232. Jainal ditemani seorang koleganya yang berpakaian dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) langsung menuju ruang Unit IV Satreskrim Polres Serang. Di loby gedung Satreskrim tersebut Jainal yang mengenakan safari warna abu-abu diterima oleh Kepala Unit IV Satreskrim Polres Serang, Iptu Samino. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup selama kurang lebih tiga jam.Usai pemeriksaan Jainal langsung menuju mobil dinasnya tanpa meninggalkan komentar sedikitpun kepada wartawan yang berusaha menghadangnya untuk menanyakan jalannya pemeriksaan.
"Langsung saja tanya ke penyidik, semuanya sudah saya ceritakan disana," katanya seraya buru-buru masuk ke mobilnya untuk kemudian meninggalkan markas Polres Serang
Tangerang Tribun yang berupaya menanyakan hasil pemeriksaan ke pihak Polres Serang juga tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Kasat Reskrim Polres Serang AKP Sofwan saat dihubungi mengaku pihaknya belum bisa meberikan keterangan terkait hasil pemeriksaan. Pasalnya. Kata dia, pemeriksaan yang dilakukan pihaknya masih dalam tahap penyelidikan. "Ini kan baru penyelidikan, sifatnya masih rahasia karena belum tentu ada unsur pidananya," katanya.Seperti diberitakan sebelumnya, projek pengadaan karpet senilai Rp 100 juta lebih di ruang paripurna gedung DPRD Kabupaten Serang tersebut dilakukan Sekertariat DPRD tanpa melalui proses tender terlebih dahulu. Padahal menurut Keppres 80/2003, pengadaan barang oleh pemerintah dengan nilai diatas Rp 50 juta harus melalui proses tender atau tidak boleh dilakukan dengan penunjukan langsung.(idm)

Pejabat Pemkab tidak dilarang terima parcel

2008-09-25T07:15:00.000-07:00

SERANG, TRIBUN - Bupati Serang Taufik Nuriman tidak melarang para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang untuk menerima parcel lebaran sepanjang dalam batas-batas kewajaran. Selain tidak melanggar aturan hal tersebut diyakini Bupati sebagai salah satu cara dalam rangka membantu UKM pembuat parcel meningkatkan pendapatannya menjelang lebaran ini.
"Sepanjang masih dalam batas-batas wajar, saya kira tidak apa-apa (menerima parcel). Apalagi lebaran itu kan momen yang ditunggu-tunggu UKM pembuat parcel, ya bantulah itu," katanya menjawab pertanyaan Tangerang Tribun terkait itu, Kamis (25/9).
Menurut Bupati, pihaknya telah mendapatkan kepastian mengenai diperbolehkannya para pejabat menerima parcel lebaran pada saat pertemuan para Bupati dan Walikota se-Indonesia dengan KPK (Komisi pemberantasan Korupsi) di Jakarta belum lama ini. "Waktu itu kita (para Bupati dan Walikota) tanyakan mengenai apakah pejabat di daerah boleh menerima parcel lebaran, KPK bilang boleh-boleh saja asal memang parcel itu nilainya wajar-wajar saja," ujarnya.
Meski KPK sendiri tidak merinci secara jelas mengenai batas-batas parcel yang wajar untuk diterima, namun lanjutnya, semua pihak tentu sudah bisa mengukur batas-batas wajar yang dimaksud tersebut. "Ya selayaknya parcel saja, pastinya berupa bingkisan yang isinya produk makanan atau pakaian. Bukan uang, cek, perhiasan atau mobil misalnya," imbuhnya.
Untuk itu, Bupati mengaku dirinya tidak mengeluarkan sebuah kebijakan terhadap para pejabatnya terkait parcel lebaran tersebut pada tahun ini.Sementara itu Fraksi DPRD Kabupaten Serang secara resmi telah melayangkan surat ke dinas-dinas dan instansi pemerintahan di lingkungan Pemkab Serang yang memberitahukan bahwa anggota fraksinya tidak akan menerima parcel lebaran atau THR (Tunjangan Hari Raya). "Pemberitahuan ini rutin kita lakukan setiap tahun, dari jajaran PKS di tingkat pusat hingga daerah," kata Ketua F PKS DPRD Kabupaten Serang Najib Hamas.
Menurut Najib, keputusan untuk tidak menerima parcel dan THR tersebut dilakukan dalam rangka untuk menjaga independensi PKS dalam mengawasi roda pemerintahan. "Bukan kita menampik niat baik dari orang yang memberi, tapi itu sudah konsekuensi PKS. Soalnya kalau posisi kita bukan anggota dewan atau pejabat, belum tentu kan orang juga kasih kita parcel," imbuhnya.
"Adapun kenapa kami buat surat itu, karena ya memang ada kebiasaan dinas-dinas itu ngasih parcel atau THR kepada anggota dewan. Dalam surat itu kami bilang lebih baik anggaran untuk parcel atau THR itu digunakan untuk kepentingan rakyat," katanya lagi.
Dimintai tanggapannya mengenai hal tersebut, Bupati mengaku tidak pernah menginstruksikan para pejabatnya untuk memberikan parcel atau THR kepada para anggota DPRD Kabupaten Serang. "Tapi kalau ada yang mau ngasih, asal uang pribadi, bukan APBD, ya saya tidak bisa melarang," katanya. Bupati sendiri mengaku dirinya tidak akan memberikan THR kepada para anggota DPRD Kabupaten Serang tersebut.(idm)

Pemkab terbitkan Kepbup pola tanam dan pembagian air

2008-09-25T07:06:00.000-07:00

SERANG, TRIBUN - Pemerintah Kabupaten Serang telah menerbitkan jadwal
pola tanam padi plus pembagian air irigasinya untuk masa tanam
November 2008 – Mei 2009, dan masa tanam April 2009 – September 2009,
melalui sebuah Keputusan Bupati (Kepbup) bernomor
521.22/Kep.615-Huk/2008, pada tanggal 22 September 2008.

"Saya berharap semua pihak yang berkepentingan dalam hal ini untuk
mematuhi dan mengawal jadwal pola tanam dan pembagian air ini, supaya
target tanamnya tercapai sehingga kebutuhan bahan pangan jugaterpenuhi," kata Bupati Serang Taufik Nuriman dalam sambutannya pada
acara sosialisasi Kepbup tersebut di aula Setda 2 Pemkab Serang, Kamis
(25/9).

Menurut Bupati, kebutuhan bahan pangan akan terus meningkat dalam
setiap tahunnya karena faktor pertumbuhan penduduk. Di sisi lain,
lanjutnya, ketersediaan lahan pertanian dan air sebagai penunjang
utama pertanian juga kian menipis dari tahun ke tahun. Hal itu menurut
Bupati dipicu oleh tidak terkendalinya alih fungsi lahan pertanian
menjadi pemukiman, perkantoran dan industri. "Untuk itu mulai sekarang
stop alih fungsi lahan produktif dan patuhilah jadwal pola tanam serta
pengaturan air ini agar kita tidak sampai mengalami defisit bahan
pangan," imbuhnya.

Dalam Kepbup tersebut Pemkab Serang menargetkan luas lahan sawah yang
akan ditanami pada masa tanam November 2008 – Mei 2009 adalah 54.194
hektar. Rinciannya, 20.955 hektar sawah dengan irigasi teknis dari
irigasi Ciujung, 6.447 hektar sawah dengan irigasi teknis non irigasi
Ciujung, 13.638 hektar sawah dengan irigasi pedesaan, dan 13.123 sawah
tadah hujan. Target tanam periode tersebut jauh lebih tinggi dibanding
periode berikutnya, April 2009 – September 2009, yang hanya seluas
31.244 hektar. Hal itu disebabkan pada periode pertama sawah tadah
hujan ditargetkan mengalami peningkatan

produksi yang tinggi karena adanya musim hujan.

Disebutkan, sawah yang mendapatkan air dari irigasi Ciujung adalah
meliputi Kecamatan Pamarayan, Tanara, Carenang, Tirtayasa, Cikeusal,
Kragilan, Ciruas, walantaka, Pontang , Kasemen, Kramatwatu danBojonegara. Untuk sawah yang mendapatkan air dari irigasi non Ciujung
adalah Serang, Cipocok Jaya, Kopo, Padarincang, Ciruas, Petir, Kasemen
dan Walantaka.

Mengingat beberapa wilayah dimana lahan sawah tersebut kini sudah ada
yang menjadi bagian dari Kota Serang, menurut Bupati, selepas masa
berlaku Kepbup ini berakhir maka pengaturan pola tanam padi dan
pembaian air irigasi ini akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi
Banten.

Terkait anggaran pemeliharaan irigasi yang dicoret dari APBD P 2008,
seperti diberitakan Tangerang Tribun sebelumnya, Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Serang Achmad Arslan mengaku yakin hal
tersebut tidak akan mengganggu jadwal tanam yang telah ditetapkan.
"Lagian kan (pemeliharaan irigasi) itu akan lebih dibutuhkan untuk
masa tanam berikutnya. Ya mudah-mudahan nanti bisa dianggarkan di APBD
2009," katanya.(idm)

Pemkot akan bentuk badan perijinan satu atap

2008-09-24T06:48:00.000-07:00

SERANG, TRIBUN – Dari 100 jenis perijinan dunia usaha yang ada, Pemkot Serang baru akan mengusulkan 10 jenis perijinan yang terbilnag pokok saja, untuk dibahas menjadi Peraturan Daerah oleh DPRD Kota Serang.

Menurut Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal (Disperindagkop PM) Kota Serang Khaerul Saleh, Rabu (25/9), hal tersebut disebabkan keterbatasan anggaran pembeuatan Perda yang dimiliki Pemkot Serang saat ini. Selain itu, 10 perijinan yang diajukan tersebut dinilai perlu mendapat prioritas mengingat kebutuhan yang ada di Kota Serang.

“ Ya kita sesuaikan lah dengan kemampuan anggaran dan kebutuhan yang ada,” katanya seraya menyebutkan jenis perijinan tersebut diantaranya adalah IMB (ijin mendirikan bangunan) dan SIUP (surat ijin usaha penerbitan).

Lebih lanjut Khaerul mengungkapkan, 10 Rancangan Perda perijinan tersebut nantinya akan ditangani secara satu atap oleh sebuah SOTK bernama Badan Perijinan Terpadu (BPT). “Ya kita belajar dari yang sudah-sudah lah, bagaimana investor sangat terbebani dengan keharusan mengurus ijin di banyak pintu hingga akhirnya itu merugikan daerah sendiri,” ujarnya.

Secara terpisah Ketua DPRD Kota Serang Suryadi membenarkan pihaknya telah menerima usulan 10 Raperda perijinan plus BPT. Untuk itu, kata dia, dalam waktu dekat ini Pansus pembentukan BPT yang akan segera dibentuk diproyeksikan untuk melakukan studi banding ke Kota Padang, Sumatera Barat. “Padang sudah terbukti berhasil mengelola perijinan melalui sebuah badan layanan satu atap,” katanya mengutarakan alasan akan dipilihnya Kota Padang sebagai tempat studi banding Pansus BPT.(idm)

Tunjangan Ketua RT mulai bisa dicairkan

2008-09-24T06:47:00.000-07:00

SERANG, TRIBUN - Dana tunjangan Ketua RT sebesar Rp 50.000 per bulan dari Pemerintah Kabupaten Serang yang sepanjang tahun ini belum pernah dibagikan, akhirnya sudah bisa dicairkan mulai Rabu (25/9).

Pencairan oleh para Ketua RT bisa dilakukan di 22 kantor Pos yaang ada di Kabupaten dan Kota Serang.

"Untuk Ketua RT yang ada di Kota Serang juga masih kita yang anggarkan dari APBD 2008,” Kata Asisten Daerah Bidang Tatapraja Kabupaten Serang Memed Muhamad kemarin. Namun demikian, lanjutnya, dana tunjangan Ketua RT yang sudah bisa dicairkan tersebut baru tunjangan untuk dua tri wulan pertama tahun 2008. “Sisanya Insya Alloh dalam waktu dekat ini,” imbuhnya seraya mengatakan pengiriman dananya ke kantor pos sendiri sudah dilakukan sejak tanggal 22 September lalu.

Lebih jauh Memed mengungkapkan pemberian tunjangan kepada Ketua RT tersebut merupakan bentuk perhatian Pemkab Serang terhadap tugas yang diemban oleh aparatur pemerintahan yang berada paling bawah tersebut.

Secara terpisah Ketua Forum Silaturahmi Rukun Warga Kelurahan Serang, H Tribowo Widyastanto, mengatakan, sebagian besar Ketua RT belum mengambil tunjangan tersebut karena memang belum mengetahui kalau dana tersebut sudah bisa dicairkan. “Saya juga baru tahu tadi (red-kemarin), kebetulan tadi saya ke kelurahan,” katanya.

Lebih lanjut Tribowo berharap, tunjangan tersebut bisa ditingkatkan lagi nilainya pada tahun-tahun mendatang mengingat beban kerja para Ketua RT juga semakin berat.(idm)

DPRD harus membuat jumlah SOTK berkurang

2008-09-24T06:46:00.000-07:00

SERANG, TIBUN - DPRD Kabupaten Serang diminta untuk membentuk SOTK sejumlah yang memang benar-benar diperlukan atau mengurangi jumlah dari yang diajukan oleh Bupati Serang Taufik Nuriman. Pasalnya PP 41/2007 tentang SOTK yang menjadi dasar pembentukan SOTK baru oleh pemerintah daerah jelas-jelas mengamanatkan agar asas efesiensi dikedepankan.

Demikian diungkapkan peneliti dari Community Development Institute (CDI) Bogor yang juga pengajar di Untirta Serang, Agus Sjafari, Rabu (25/9).

Sehari sebelumnya Bupati bersikukuh bahwa jumlah SOTK yang dia ajukan dalam Rancangan Perda SOTK terkait adanya PP 41/2007, sudah sesuai kajian dan kebutuhan Pemkab Serang. Bupati juga menepis anggapan bahwa pembentukan SOTK yang terlalu banyak itu akan menyulitkan keuangan daerah, karena menurutnya hal tersebut bisa dipenuhi dengan anggaran milik Pemkab Serang yang cenderung meningkat dalam setiap tahunnya. Hal tersebut diungkapkan Bupati dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Serang dengan agenda tanggapan Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda SOTK yang sebagian besar berpendapat bahwa jumlah SOTK ajuan Bupati tersebut masih terlalu banyak sehinga dikhawatirkan akan menyulitkan keuangan daerah. Adapun jumlah SOTK yang diajukan Bupati tersebut adalah 16 dinas daerah, 11 lembaga teknis daerah, dengan 28 kecamatan. Meningkat dari SOTK yang ada sekarang, yakni yang mengacu kepada PP 8/2003 dimana hanya terdapat 13 dinas daerah dan 7 lembaga teknis daerah, dengan 34 kecamatan.

Menurut Agus, DPRD harus konsisten dengan pendiriannya yang menyatakan bahwa jumlah SOTK ajuan Bupati tersebut terlalu gemuk. Caranya, kata Agus, dalam pembahasan Raperda tersebut nantinya, Panitia Khusus harus berani mengurangi jumlah SOTK dari yang diajukan oleh Bupati. “Kalau pengurangannya tidak signifikan, ya patut dicurigai, jangan-jangan ini memang permainannya DPRD sendiri,” katanya.

Anggota DPRD, kata Agus, baik atas nama fraksi maupun atas nama komisi, dimungkinkan untuk memiliki kepentingan terhadap terbentuknya sebuah SOTK dengan tujuan agar bisa menempatkan orang-orangnya di SOTK tersebut. “Di (pemerintah) pusat yang kaya gini kan bukan rahasia. Di departemen, di BUMN. Partai menempatkan orang-orangnya untuk kepentingan partai dalam rangka mendapatkan logistik,” paparnya.

Lebih jauh Agus mengungkapkan idealnya jumlah dinas daerah hanya berkisar antara 9 sampai 11 saja. Sebagaimana semangat diterbitkannya PP 41/2007 itu sendiri adalah dalam rangka untuk lebih mengefesiensikan anggaran yang harus dialokasikan oleh pemerintah pusat bagi pemerintah daerah, dimana anggaran tersebut cenderung meningkat tak terkendali seiring maraknya pemekaran daerah. Selain itu PP 41/2007 diterbitkan oleh pemerintah pusat sebagai reaksi dari sewenang-wenangnya pemerintah daerah dalam membentuk SOTK sesuai keinginannya sendiri-sendiri. “PP ini diterbitkan untuk dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam pembentukan SOTK agar tidak semaunya sendiri. Jadi kalau bisa digabungkan antara dua dinas yang hampir berfungsi sama kenapa tidak. Intinya kan bagaimana SOTK ini bisa optimal dala melakukan pelayanan masyarakat,” paparnya. Terkait bantahan Bupati bahwa pembentukan SOTK yang diajukannya tidak akan mempengaruhi keuangan daerah meski berjumlah banyak, Agus mengatakan alasan tersebut sangat klise. Agus meyakini pembentukan SOTK dalam jumlah yang banyak pada saatnya akan membuat keuangan daerah menjadi terganggu.(idm)

PT PPIT harus bayar pesangon 1 PMTK

2008-09-24T06:44:00.000-07:00

SERANG, TIMUR - Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang telah mengeluarkan surat anjuran terkait perselisihan yang tengah dialami antara PT Panca Plaza Indo Textile dengan para buruhnya. Dalam surat tersebut Disnaker Kabupaten Serang selaku mediator menganjurkan agar perusahaan membayarkan uang pesangon sebesar satu kali PMTK.

“Sudah, baru tadi pagi (red-kemarin) suratnya diambil sama SPN (Serikat Pekerja Nasional),” kata Kabid Perselisihan Hubungan Industrial Disnaker Kabupaten Serang Mapar Suparyadi, Rabu (24/9).

Diterangkan Mapar, keputusan memerintahkan perusahaan untuk membayarkan pesangon sebesar satu kali PMTK tersebut didasarkan kepada UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan. “Dalam pasal 164 undang-undang tersebut itu peraturannya memang begitu,” imbuhnya.

Dengan telah diterbitkannya surat anjuran tersebut, kata Mapar, pihak buruh diperbolehkan untuk menuntut haknya tersebut, bahkan hingga ke jalur hukum sekalipun. Menurutnya, buruh bisa menggugat perusahaan ke pengadilan hubungan industrial jika perusahaan kemudian tidak menjalankan anjuran tersebut.

Terkait itu, anggota Komisi B DPRD Kabupaten Serang Ahmad Habibi, mengaku pihaknya telah melakukan kunjungan ke pabrik PT PPIT di Cikande. “Tujuan utamanya memang uji petik pemberian THR. Tapi kebetulan surat anjuran itu sudah keluar ya kita sekalian juga menyoroti hal itu tadi,” katanya.

Menurut Habibi, pihak menejemen perusahaan mengakui telah menerima surat anjuran tersebut. Meski begitu, lanjutnya, perusahaan berencana akan membayar pesangon tersebut dengan cara pembayaran dimuka sebesar 10 persen, dan sisanya dicicil selama 36 bulan. “Perusahaan beralasan mereka tengah mengalami kesulitan keuangan yang serius,” imbuhnya.

Setelah merundingkan hal tersebut dengan pihak buruh, kata Habibi, pihaknya kemudian mendesak perusahaan agar membayarkan pesangon tersebut sekaligus alias tidak dicicil.

Terkait sidak pemberian THR, diterangkan Habibi, hal itu dilakukan terkait dengan seruan Menteri Tenaga Kerja sebelumnya yang mengharuskan perusahaan membayarkan THR minimal pada h-7 lebaran. “Tadi kita sidak ke sejumlah perusahaan di Serang Timur. Alhamdulillah semuanya sudah membayarkan THR nya,” pungkasnya.(idm)

Karpet DPRD dipasang sebelum tender

2008-09-23T07:18:00.000-07:00

SERANG, TRIBUN – Meski proses tendernya sendiri belum dilakukan, namun pengadaan barang berupa karpet ruang rapat paripurna gedung DPRD Kabupaten Serang, sudah dilakukan. Karpet dengan nilai melebihi Rp 100 juta tersebut bahkan sudah terpasang dan digunakan sejak sepekan ini.

Menurut Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sekertariat DPRD Kabupaten Serang Jainal Mutaqin pengadaan dan pemasangan karpet tersebut dilakukan oleh salah satu pihak pengusaha yang berencana akan mengikuti tender pengadaan barang dimaksud. “Dia datang ke kita dan bilang kalau mau masang karpet, ya kami persilahkan. Kami bilang ke dia kalau tender nya baru akan dilakukan habis lebaran, tapi dia maksa dan bersedia mengambil lagi karpetnya kalau nanti ternyata dia gak menang tender,” katanya ketika dimintai konfirmasi, Selasa (23/9).

Ditempat yang sama Ketua Sekertariat DPRD Kabupaten Serang Rahmat Juhri membenarkan jika proses tender untuk pengadaan barang berupa karpet ruang paripurna tersebut baru akan dilakukan setelah lebaran, percisnya setelah APBD P 2008 disahkan. Untuk itu, kata Rahmat, pihaknya hingga saat ini belum memulai proses tender seperti membuka pendaftaran bagi pengusaha. “Anggaran untuk pengadaan karpet itu adanya di APBD P. Sekarang kan APBD P nya saja belum disahkan. Jadi belum ada proses pendaftaran tender sama sekali,” katanya.

Terkait sudah dipasangnya karpet tersebut oleh salah satu pengusaha yang berminat mengikuti tender, Rahmat mengaku tidak bisa melarang. Terlebih, lanjutnya, pengusaha tersebut juga sudah sepakat akan mengambil kembali karpetnya jika kemudian dinyatakan kalah dalam proses tender.

Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Serang mengaku tidak mengetahui proses pengadaan karpet tersebut. “Saya malah nggak tahu. Tahu-tahu pulang dari pembahasan APBD P di Bogor minggu lalu, karpet di ruang paripurna sudah baru aja. Tapi itu memang dianggarkan,” kata Ayip Fauzi, anggota Komisi D.

Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, projek pengadaan karpet ruang paripurna tersebut dianggarkan dalam APBD P 2008 di pos Sekertariat DPRD Kabupaten Serang untuk pemeliharaan rutin gedung kantor yang seluruhnya bernilai Rp 387 juta. Anggaran tersebut dibagi menjadi Rp 30 juta untuk belanja pegawai dan Rp 356 untuk belanja barang.(idm)

GBS tagih tunjangan daerah jatah tahun ini

2008-09-23T07:17:00.000-07:00

SERANG, TRIBUN - Sejumlah guru bantu sekolah (GBS) yang bertugas di Kabupaten Serang, Selasa (23/9), kembali mendatangi kantor Pemerintah Kabupaten Serang. Namun demikian kedatangan mereka kali ini bukan untuk meminta agar mereka segera diangkat menjadi PNS seperti yang kerap dilakukan sebelumnya. Kedatangan mereka kali ini ternyata dalam rangka mempertanyakan tunjangan daerah sebesar Rp 500.000 per tahun yang biasanya diberikan oleh Pemkab Serang setiap sebelum lebaran.

Bertempat di aula setda 2 Pemkab Serang, para GBS itu pun akhirnya diterima oleh Asisten Daerah Bidang Keuangan, Tanto Sriyono, dan Kepala Bidang Keuangan Badan Pengelola Kekayaan Daerah, M. Soleh.

“Biasanya kami sudah menerima tunjangan tersebut setiap pertengahan puasa. Tapi sekarang kok sudah hampir seminggu menjelang lebaran masih belum juga? Kami berharap tunjangan yang tidak seberapa itu jangan samapi dihapus, karena bagi kami itu sangat berarti untuk nambah-nambah uang lebaran,” kata pimpinan rombongan GBS, Hari Setianto, dalam pertemuan.

Menanggapi hal tersebut Tanto mengakui bahwa pihaknya sempat lupa dengan kewajiban Pemkab Serang untuk memberikan tunjangan daerah kepada para GBS tersebut. “Maklum mungkin Pak Soleh juga sibuk ngurusin yang lain. Apalagi kami para PNS ini juga memang tidak dapat THR. Syukurlah teman-teman datang kesini,” katanya setengah berkelakar.

Karena memang tunjangan daerah bagi para Gbs tersebut sudah rutin dianggarkan dalam setiap tahunnya oleh Pemkab Serang, akhirnya pertemuan yang berlangsung tidak lama itu pun membuahkan hasil yang menggembirakan bagi para GBS di Kabupaten Serang yang jumlah seluruhnya mencapai 416 orang tersebut. Para GBS sudah bisa mulai mencairkan tunjangan daerah tersebut di UPTD Pendidikan di kecamatannya masing-masing pada hari Kamis (25/9) pekan ini.

Tunjangan Ketua RT/RW tahun ini belum dibagikan

Sementara itu secara terpisah Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Serang Thamrin Aof mengaku pihaknya telah mendapatkan pengaduan dari sejumlah Ketua RT dan RW mengenai belum dibagikannya tunjangan rutin perbulan dari Pemkab Serang sepanjang tahun ini. “Ketua RT itu Rp 50.000 per bulan, RW Rp 100.000 per bulan. Dan itu memang dianggarkan setiap tahun,” katanya.

Oleh karena itu, Thamrin meminta agar Pemkab Serang segera mencairkan bantuan tersebut dalam waktu dekat ini.(idm)

Bupati minta penyaluran raskin digenjot

2008-09-23T07:16:00.000-07:00

SERANG, TRIBUN - Bupati Serang Taufik Nuriman meminta penyaluran raskin jatah Kabupaten Serang tahun ini untuk lebih ditingkatkan. Pasalnya, penyaluran raskin tersebut saat ini masih rendah, yakni baru mencapai 36 persen dari pagu sebanyak 10.794 ton.

Permintaan tersebut disampaikan Bupati dihadapan Kepala bagian Perekonomian Kabupaten Serang Sumargan dan Kepala Bidang Pelayanan Publik Perum Bulog Sub Divre Serang Guntur Muayad saat melakukan sidak harga-harga barang kebutuhan pokok di Pasar Kramatwatu, Selasa (23/9). “Sementara kebutuhan masyarakat terhadap raskin tinggi, tapi penyalurannya kok malah rendah,” katanya. Selain itu Bupati juga khawatir sisa jatah raskin tersebut akan hangus alias tidak bisa disalurkan jika sampai akhir tahun masih belum tersalurkan. “Lain cerita kalau misalnya bisa diakumulasikan sisanya itu ke tahun berikutnya misalnya,” imbuhnya.

Menanggapi permintaan Bupati tersebut, Guntur mengaku akhir-akhir ini pihaknya gencar melakukan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan. “Kita sudah minta ke kecamatan-kecamatan untuk segera melakukan pengajuan penebusan raskin,” katanya. Dengan demikian, Guntur berharap jatah raskin Kabupaten Serang tahun ini bisa segera disalurkan seluruhnya.

Sementara itu menurut Sumargan, masih banyaknya jatah raskin yang belum tersalurkan tersebut disebabkan oleh banyaknya desa-desa di Kabupaten serang yang tengah menyelenggarakan pemilihan kepala desa. “Kita memang minta ke desa-desa yang tengah melakukan pilkades itu untuk tidak menyalurkan raskin terlebih dahulu, karena khawatir akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik para calon,” ujarnya. Selain itu, lanjutnya, banyak camat dan kepala desa di Kabupaten Serang yang enggan menyalurkan raskin karena takut tersangkut masalah hukum. “Tapi kita sudah berikan penjelasdan ke mereka, bahwa mereka tidak perlu takut kalau memang tidak menyalahi aturan,” imbuhnya.

Diketahui, sampai September ini jatah raskin kabupaten Serang masih tersisa 8.939 ton yang menumpuk di gudang milik Bulog Sub Divre Serang. Sejumlah kecamatan tercatat tidak menyalurkan raskin sejak Maret tahun ini. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah Kramatwatu dengan 3.574 rumah tangga miskin (RTM), Kopo 4.866 RTM, Anyer 3.717 RTM, Pamarayan 4.741 RTM, Ciomas 3.021 RTM, dan Baros 4.327 RTM. Selain itu masih ada empat kecamatan lainnya lagi yang bahkan sudah sejak Februari 2008 tidak menyalurkan raskin.

Dibandingkan dengan Kota Cilegon dan Kota Serang, Kabupaten Serang adalah wilayah yang penyerapan raskin nya paling rendah di wilayah Bulog Subdivre Serang. bahkan, tahun sebelumnya, jatah raskin yang tidak tersalurkan di Kabupaten Serang tercatat sebanyak 560 ton.(idm)

Diduga ada oknum dari luar birokrasi ikut bermain

2008-09-23T07:15:00.000-07:00

* Bupati dinilai Lambat

SERANG, TRIBUN - Ketua DPRD Kabupaten Serang Hasan Maksudi menyesalkan keputusan PT Tirta Investama, investor pembangunan pabrik Aqua di Desa Curug Go'ong, Kecamatan Padarincang, untuk menghentikan investasinya tersebut dan mengalihkannya ke luar Banten. “Selaku mediator (pertemuan Laguna) dan selaku ketua dewan, saya menyesalkan sekali keputusan hengkangnya Aqua ini,” katanya, Selasa (23/9).

Diketahui, sehari sebelumnya PT Tirta Investama telah mengirimkan surat kepada Bupati Serang Taufik Nuriman, dimana mereka menyatakan untuk menunda investasinya yakni membangun pabrik Aqua di Desa Curug Go'ong, Kecamatan Padarincang, hingga batas waktu yang belum ditentukan dengan alasan agar lebih fokus mengerjakan projek-projek mereka lainnya yang berada di luar Banten. Namun begitu, dalam konfrensi persnya, Senior Plant Manager PT Tirta Investama Heri Pradonggo tidak membantah ketika ditanya oleh wartawan apakah keputusan tersebut lebih disebabkan oleh kekecewaan mereka terhadap iklim investasi yang tidak kondusif. Heri bahkan meminta Pemkab Serang dan Pemprov Banten untuk berupaya membenahi birokrasinya dalam menangani investor yang masuk.

Hengkangnya perusahaan multi nasional air minum yang berbasis di Perancis ini diyakini Hasan akan berpengaruh buruk terhadap citra berinvestasi di Banten, lebih khususnya lagi di Kabupaten Serang.

Selain itu, menurut Hasan, Pemkab Serang juga telah kehilangan potensi pendapatan daerah dari pajak air bawah tanah yang diperkirakan pada tahun pertama pabrik beroprasi saja akan mencapai Rp 1 Miliar. “Belum lagi manfaat lainnya dari keberadaan pabrik itu. Penyerapan tenaga kerja. Terus kita tahu program-program CSR Aqua itu sudah teruji dimana-mana. Saya yakin akan banyak warga kita yang bisa terbantu dengan itu, dan itu sekaligus akan membantu tugas pemerintah daerah,” paparnya.

Lebih lanjut Hasan mengaku bisa memahami kekecewaan pihak perusahaan. Terkait itu Hasan menduga, penyebabnya adalah tidak kunjung diberikannya kepastian oleh Pemkab Serang terhadap kelanjutan proses pembangunan pabrik milik perusahaan pasca dideklarasikannya dukungan dari 12 kepala desa yang ada di Kecamatan Padarincang dalam pertemuan Laguna. “Seharusnya begitu selesai deklarasi, Bupati langsung mencabut itu surat pemberhentian sementara yang pernah dia keluarkan itu,” imbuhnya.

“Kenapa Bupati lambat? Saya juga gak tahu. Tapi saya rasa ini karena ada oknum dari luar birokrasi yang ikut bermain memanfaatkan keadaan, semacam calo lah, karena mungkin dia punya kekuatan dan sebagainya,” katanya lagi tanpa menyebutkan oknum yang dia maksud tersebut.

Dengan demikian Hasan menyangsikan jika keputusan PT tirta Investama untuk hengkang itu disebabkan oleh adanya penolakan dari sekelompok warga. Karena menurutnya, jumlah warga yang menolak tersebut tidak signifikan, serta keabsahannya juga patut dipertanyakan.

Meski juga sama menyesalkan hengkangnya PT Tirta Investama, Bupati Serang Tauifik Nuriman mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. Pasalnya, menurut dia hal tersebut merupakan hak pihak perusahaan sepenuhnya.

Namun demikian Bupati membantah jika hengkangnya perusahaan tersebut disebabkan oleh terlambatnya dirinya menindaklanjuti hasil pertemuan Laguna. “Saya kira tidak begitu (red-lambat). Apalagi memang kan butuh waktu untuk menindaklanjuti (hasil pertemuan) itu. Terutama yang menyangkut meyiapkan kompensasi yang diminta oleh para kepala desa tersebut,” paparnya.

Pada kesempatan tersebut Bupati juga membantah sejumlah kabar miring yang sempat beredar terkait penyebab hengkangnya perusahaan tersebut, seperti dugaan mengenai adanya keterlibatan pihak-pihak di luar birokrasi dalam penyelesaian permasalahan, atau dugaan adanya tawar menawar sejumlah uang dengan pihak perusahaan. “Gak ada itu. Mana ada yang begitu. Kalau yang begitu jangan tanya saya,” ujarnya.(idm)

Pemusnahan hasil operasi maksiat

2008-09-22T06:42:00.000-07:00

Kapolda Banten Brigjen (Pol) Rumiah melemparkan botol miras sebagai tanda dimulainya acara pemusnahan ribuan botol miras, CD bajakan dan peatasan hasil operasi Polres Serang beberapa bulan terkahir, di markas Polres Serang, Senin (22/9).

Aqua resmi hengkang dari Serang

2008-09-22T06:41:00.000-07:00

* iklim investasi Banten buruk

SERANG, TRIBUN - Investor pembangunan pabrik air mineral merek Aqua di Desa Curug Go'ong, Kecamatan Padarincang, PT Tirta Investama, akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana investasinya tersebut alias memilih untuk hengkang dari Banten.

Menurut Senior Plant Manager PT Tirta Invesatama yang menggelar konfrensi pers, Senin (22/9) malam, keputusan untuk hengkang tersebut sudah disampaikan secara resmi kepada Bupati Serang Taufik Nuriman yang disampaikan melalui surat yang langsung ditandatangani oleh Presiden Direktur Aqua Golden Missisipi, induk perusahaan PT Tirta Investama, Bernard Ducros. “Sore tadi suratnya sudah kami sampaikan melalui staf bupati. Surat itu kami juga tembuskan ke Gubernur Banten dan Ketua DPRD Kabupaten Serang,” kata Heri.

Dalam surat bernomor 34/PD/IX/2008 tersebut, PT Tirta Investama mengaku ingin lebih fokus dengan projek-projek mereka di luar Banten. Dengan demikian mereka menyatakan projek pembangunan pabrik di Kabupaten Serang akan ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Dari isi surat itu juga tersirat bahwa keputusan untuk hengkang tersebut dilandasi kekecewaan mereka terhadap proses perijinan yang tidak kunjung ada kepastian, meski secara prosedural semuanya sudah ditempuh. Diterangkan, ijin lokasi telah dikantongi PT Tirta Investama sejak Februari 2007, sehingga sampai hari ini waktu yang ditempuh tersebut sudah mencapai 1,5 tahun. “Amdal kita juga sebenarnya sudah turun akhir Agustus lalu. Dan dinyatakan bahwa aktifitas industri kami tidak mengganggu sedikitpun ketersediaan air di lokasi pabrik dan sekitarnya. Tapi semuanya sudah terlambat,” imbuh Heri seraya mengatakan PT Tirta Investama akan mengalihkan investasinya ke wilayah Jawa Barat.

Meski begitu, kata Heri, PT Tirta Investama tetap akan melaksanakan komitmen mereka untuk memberikan bantuan pengadaan air bersih terhadap 1.200 kepala keluarga di sekitar lokasi pabrik.

Ketika didesak apakah keputusan hengkang tersebut juga disebabkan oleh tidak kondusifnya iklim investasi di Banten, Heri tidak membantahnya. Menurut dia, banyak hal dalam birokrasi di Banten, khususnya di Kabupaten Serang yang harus dibenahi.

Diketahui, rencana investasi PT Tirta Investama berupa pembangunan pabrik air mineral merek Aqua di Desa Curug Go'og tersebut mendapatkan tentangan dari warga. Kelompok warga yang menolak beralasan kehadiran pabrik tersebut akan mengganggu ketersediaan air dan kehidupan sosial masyarakat sehingga warga meminta proses pembangunan pabrik yang tengah berjalan agar dihentikan. Alhasil saat itu bupati juga sempat mengeluarkan surat pemberhentian sementara aktivitas pembangunan pabrik tersebut.(idm)

Jumlah SOTK ajuan Bupati dinilai gemuk

2008-09-22T06:38:00.000-07:00

SERANG,. TRIBUN - Jumlah SOTK yang diajukan oleh Bupati Serang Taufik Nuriman dalam Rancangan Peraturan Daerah mengenai SOTK terkait PP 41/2007, dinilai terlalu gemuk. Selain tidak efektif, jumlah SOTK yang gemuk itu dikhawatirkan akan bersebrangan dengan keinginan Pemerintah Kabupaten Serang sebelumnya yang ingin melakukan penguatan organisasi kecamatan.

Demikian benang merah pemandangan umum Fraksi PKS DPRD Kabupaten Serang yang dibacakan oleh anggotanya, Tina Martiana, dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda SOTK, Senin (22/9). Untuk diketahui dalam Raperda SOTK, Bupati mengajukan pembentukan sekertariat daerah, sekertariat DPRD, 16 dinas daerah, Satpol PP, kecamatan dan 10 lembaga teknis daerah yang terdiri dari delapan badan daerah, inspektorat dan RSUD.

Usai rapat Ketua Fraksi PKS, Najib Hamas, kepada wartawan menerangkan, PP 41/2007 diterbitkan oleh pemerintah pusat sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam pembentukan SOTK, sehingga SOTK yang dibentuk bisa berfungsi secara efesien dan optimal. "Nah masalahnya sekarang kita ingin buat 16 dinas. Memang itu dimungkinkan, karena PP nya sendiri mengatur maksimal 18 dinas. Tapi untuk kita, 16 dinas dengan tambahan delapan lembaga teknis daerah, itu masih terlalu gemuk. Sebaiknya kita kaji lagi agar pembentukan SOTK ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan bukan karena kepentingan politik" ujarnya.

Najib melanjutkan, pembentukan SOTK dengan jumlah yang terlalu gemuk itu juga akan mereduksi komitmen Pemkab Serang sebelumnya yang ingin melakukan penguatan terhadap SOTK kecamatan, dengan akan dilimpahkannya kewenangan dan anggaran yang lebih besar dari dinas-dinas ke kecamatan. "Nah kalau jadinya dinas menjadi tambah banyak, bagaimana kecamatan mau kuat?" imbuhnya.

Lebih jauh Najib dan fraksinya juga mempertanyakan nasib dua buah SOTK yang sebelumnya sudah disahkan Perdanya. Kedua SOTK tersebut adalah kantor pelayanan satu atap dan kantor pemadam kebakaran. "Jadi tadi dalam pemandangan umum, kami juga minta Bupati menjelaskan nasib kedua SOTK yang sampai sekarang belum dilaksanakan pembentukannya itu. Dalam Raperda SOTK yang sekarang ini, kedua SOTK itu posisinya dimana?" katanya.

Selain F PKS, fraksi yang juga menyoroti mengenai gemuknya jumlah SOTK ini adalah Fraksi PDI P. Dalam pemendangan umumnya, F PDI P mempertanyakan konsekuensi anggaran yang muncul dengan gemuknya jumlah SOTK tersebut. Menurut juru bicara F PDI P, Mandaliun, konsekuensi anggaran yang akan muncul dengan gemuknya jumlah SOTK tersebut adalah terkait anggaran untuk infrastruktur dan operasional SOTK yang dipastikan akan semakin membengkak. "Pertanyaannya apakah Pemkab Serang siap dengan konsekuensi itu?" katanya.(idm)

Dinas PU butuh lebih banyak dana untuk meterisasi PJU

2008-09-22T06:37:00.000-07:00

SERANG, TRIBUN - Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang Muhamad Arslan, Senin (22/9), mengakui pihaknya pernah mendapatkan anggaran untuk program meterisasi PJU atau penerangan jalan umum dari APBD 2007 sebesar Rp 500 juta.

Meski begitu, menurutnya, anggaran tersebut hanya cukup untuk melakukan meterisasi PJU tidak lebih dari 10 persen dari seluruh PJU yang ada di Kabupaten Serang. Untuk itu, kata Arslan, dirinya berharap pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Kabupaten Serang bisa menganggarkan dana lebih banyak lagi bagi program meterisasi PJU tersebut. “Tapi angka pastinya saya gak tahu. Harus dihitung dulu itu. Saya rasa milyaran rupiah itu,” katanya. Arslan mengaku sepakat jika program meterisasi ini bisa diberlakukan terhadap semua PJU. Pasalnya, menurut dia, hal tersebut bisa membuat terjadinya penghematan dalam pembayaran rekening listriknya. Tidak seperti yang terjadi selama ini, dimana Pemkab Serang harus membayar rekening litrik PJU ke PLN secara kontrak atau senilai yang telah disepakati sebelumnya, bukan berdasarkan jumlah pemakaian tenaga listrik pada masing-masing PJU. “Sekarang ini kita bayarnya flat. Dipakai gak dipakai ya segitu, sesuai nilai kontrak yang disepakati sebelumnya. Makanya sebetulnya itu merugikan,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, dengan adanya meterisasi tersebut, pencurian listrik dari PJU yang saat ini marak terjadi, bisa segera terdeteksi.

Sebelumnya diberitakan anggota DPRD Kabupaten Serang Ubaidillah Khabier mempertanyakan program meterisasi PJU yang telah didanai APBD 2007 sebesar Rp 500 juta. Pertanyaan Ubaidillah ini dipicu oleh fakta banyaknya PJU yang tidak berfungsi dengan baik, sementara Pemkab Serang masih harus terus membayar rekening listriknya ke PLN secara kontrak. Menurut Ubaidillah, jika program meterisasi berjalan sehingga pembayaran rekening bisa sesuai dengan jumlah pemakaian, maka PJU yang tidak berfungsi tentunya tidak perlu dibayarkan rekening listriknya. Dengan demikian Ubaidillah meyakini Pemkab Serang bisa melakukan penghematan di sektor tersebut. Bahkan jika semua PJU berfungsi dengan baik, penghematan masih tetap bisa dilakukan hingga 30 persen oleh karena program meterisasi tersebut.(idm)

Puasa dan lebaran, stok darah kurang

2008-09-21T04:59:00.000-07:00

SERANG, TRIBUN – Kebutuhan stok darah di PMI Serang selama bulan puasa ini mengalami kekurangan. Pasalnya selama bulan puasa ini praktis PMI Serang tidak bisa melakukan kegiatan donor darah kepada umat muslim. Dari sekitar 300 kantng ebutuhan stok darah setiap harinya, hanya sekitar 70 kantung saja yang terpenuhi.

Namun begitu, menurut Kepala Laboraturium Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Cabang Serang Entis Sutisna, PMI Serang sudah melakukan strategi untuk bisa memenuhi kebutuhan stok darah tersebut yakni dengan cara melakukan kegiatan donor darah di tempat beribadah umat non muslim seperti di vihara atau gereja. “Tapi ya tetep masih kurang. Soalnya kan donor darahnya cuma bisa pas jadwal peribadatan mereka saja. Sabtu, Minggu, misalnya,” ujarnya, Minggu (21/9).

Selain jadwal peribadata umat non muslim yang terbatas, kata Entis, jumlah umat non muslim di Serang juga tidak sebanyak jumlah umat muslim.

Strategi lainnya yang dilakukan PMI Serang selama bulan puasa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan stok darah tersebut, menurut Entis, adalah dengan menggelar kegiatan donor darah di luar daerah, seperti di Tangerang atau di Jakarta. Namun hal tersebut juga tidak bisa berlaku optimal, sebab PMI Serang hanya bisa melakukan hal tersebut di daerah-daerah yang jarak tempuhnya tidak lebih dari enam jam dari Serang. “Tempat penyimpanan darah kita yang mobile baru bisa menyimpan dengan baik stok dara tersebut tidak lebih dari enam jam,” katanya menerangkan alasan mengenai tidak blehnya kegiatan donor darah dilakukan di daerah yang jarak tempuhnya lebih dari enam jam dari Serang.

“Tapi biasanya selama puasa dan lebaran, permintaan juga turun sih. Kalau terpaksa ya kita minta keluarga pasien yang menyediakan,” imbuhnya.(idm)

Penolak Aqua datangi Komnas HAM dan KLH

2008-09-21T04:29:00.001-07:00

SERANG, TRIBUN - Tim Advokasi Penolakan Pembangunan Aqua (Tampa Aqua) telah mendatangi kantor Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan kantor Komnas HAM, keduanya di Jakarta, akhir pekan lalu. Tampa Aqua bermaksud menyampaikan penolakan warga Kecamatan Padarincang terhadap pembangunan pabrik Aqua-Danone di Desa Curug Go'ong. Tampa Aqua sendiri adalah sebuah wadah baru yang sengaja dibentuk untuk mengadvokasi perjuangan penolakan pembangunan pabrik Aqua tersebut.

Adapun sejumlah lembaga advokasi yang sudah bergabung di Tampa Aqua sejauh ini adalah LBH Paham Banten, LBH Jakarta, YLBHI, Walhi dan Kontras.

Demikian diungkapkan juru bicara Tampa Aqua, Abdul Basit kepada wartawan, Minngu (21/9). Diterangkan Basit, kedatangan pihaknya ke kantor KLH saat itu disambut oleh Deputi Bidang Penataan Lingkungan Hidup, Ilyas As'ad. Setelah mendapatkan penjelasan terkait maksud kedatangan Tampa Aqua, menurut Basit, Ilyas berjanji pihaknya akan segera melakukan peninjauan ke lokasi pabrik dalam waktu dekat ini. “Menurut Pak Ilyas, sebelumnya KLH sudah minta konfirmasi terkait ini ke DLHD Banten, tapi tidak di respon,” imbuh Basit.

Basit melanjutkan, rombongan Tampa Aqua yang terdiri dari sekitar 20 orang kemudian bergerak ke kantor Komnas HAM di jalan Latuharhary, Jakarta Pusat. Di sana rombongan diterima oleh Wakil Ketua Komnas HAM M Ridha Saleh. Menurut Basit, kepada rombongan, Ridha mengaku akan membantu penolakan warga tersebut mengingat mendapatkan air adalah hak warga yang harus dilindungi.

Dihubungi secara terpisah, Ketua LBH Jakarta Hermawanto, membenarkan hal tersebut. Menurutnya, pembangunan pabrik Aqua tersebut hanya akan merugikan warga. Untuk itu, lanjutnya, LBH Jakarta mau membuat komitmen untuk membantu perjuangan warga dalam menolak pembangunan pabrik Aqua tersebut. “Setelah kami kaji, ternyata ini memang lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya. Jadi kami sepakat untuk bantu,” katanya.

Sebelumnya gerakan elemen masyarakat di Kecamatan Padarincang yang menolak pembangunan pabrik Aqua itu sempat tidak terdengar pasca digelarnya pertemuan Laguna, pertengahan Agustus lalu. Dalam pertemuan di restoran Laguna Cilegon yang difasilitasi oleh Ketua DPRD Kabupaten Serang Hasan Maksudi itu, 12 dari 13 kepala desa di Kecamatan Padarincang menyatakan dukungannya terhadap pembangunan pabrik Aqua tersebut dihadapan Bupati Serang Taufik Nuriman. Para kepala desa tersebut bahkan meminta agar Bupati segera mencabut surat pemberhentian sementara pembangunan pabrik Aqua tersebut, yang pernah dikeluarkan Bupati sebelumnya karena desakan warga.(idm)

PT Wika bantah projek bendung Pamarayan tak sesuai RAB/SAB

2008-09-21T04:28:00.000-07:00

* 4 tahun bendung Pamarayan telan Rp 49,6 Miliar

SERANG, TRIBUN - PT Wijaya Karya (Wika) membantah projek pembangunan pengaman bendung Pamarayan yang tengah dikerjakannya tidak sesuai RAB/SAB, seperti yang diduga LSM Jarak Banten sebelumnya.

Muhamad Tino, Humas PT Wika, Minggu (21/9), kepada wartawan mengatakan, PT Wika telah mengerjakan segala sesuatunya dalam projek tersebut sesuai dengan kontrak yang diberikan oleh Departemen PU melalui Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian.

Terkait tidak digunakannya tanah merah dalam pengurukan, dimana LSM Jarak Banten mensinyalir hal tersebut mengakibatkan adanya penguapan anggaran karena harga tanah merah lebih mahal dari tanah yang digunakan PT Wika untuk menguruk, Tino mengatakan hal tersebut dilakukan hanya sementara saja, mengingat pihaknya harus menjaga agar intensitas pengurukan berjalan cepat. “Jadi kalau harus ngambil tanah merah yang lokasinya jauh, intensitas pengurukan lambat dan itu berpotensi merusak tumpukan tanah yang sudah ada. Makanya sementara ini kami pakai tanah dari sekitar lokasi,” ujarnya.

Lebih jauh Tino mengakui jika tanah merah merupakan material terbaik untuk pengurukan. Untuk itu, lanjutnya, setelah tiang pancang terpasang pengurukan akan kembali menggunakan tanah merah.

Ketika disinggung mengenai selisih biaya yang ditimbulkan dengan tidak digunakannya tanah merah saat ini, Tino mengatakan, hal tersebut tidak otomatis terjadi. Pasalnya, tanah yang digunakan untuk menguruk saat ini, meski harganya lebih murah namun pihaknya harus mengeluarkan biaya lebih untuk biaya ganti rugi pepohonan yang tanahnya diambil untuk menguruk.

Demikian juga terkait dugaan LSM Jarak Banten mengenai digunakannya mnaterial lama dalam projek tersebut, Tino membantahnya. Menurut dia, semua material yang digunakan seperti blok beton dan tiang pancang adalah baru. “Semua baru. Seperti blok beton itu kami buat baru semua. Tiang ancang yang kami dapatkan dengan cara membeli itu juga baru, sesuai dengan tanggal produksi yang tertera,” katanya.

Tino juga membantah kalau di lokasi projek tidak terdapat direksi kit serta tidak dicantumkannya nilai projek di papan nama projek. “Tapi kalau soal mendapatkan RAB atau SAB ya harus langsung ke pemilik projek lah, ke PU, atau mungkin ke balai besar,” imbuhnya.

Pada perkembangan yang sama, data hasil investigasi LSM Jarak Banten menunjukan selama empat tahun, yakni sejak 2005 hingga 2008, pengerjaan proyek di bendung Pamarayan telah menelan dana sebesar Rp 49,6 Miliar yang semua dananya berasal APBN.

Pengerjaan projek tersebut meliputi perbaikan bagian hilir bendung dengan dana Rp 3,2 Miliar, operasi dan pemeliharaan rutin bendung sebesar Rp 265 juta, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber air sebesar Rp 300 juta, rehabilitasi saluran induk Pamarayan utara sebesar Rp 5 miliar, dan pembangunan pengamanan bendung sebesar Rp 10 miliar.(idm)

Anggaran pemeliharaan irigasi Rp 400 juta dicoret dari APBD P 2008

2008-09-19T03:53:00.001-07:00

SERANG, TRIBUN - Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Serang Ayip Fauzi menyesalkan tidak disetujuinya anggaran untuk pemeliharaan irigasi sebesar Rp 400 juta dalam APBD P 2008. Menurut Ayip, anggaran yang diajukan oleh Bagian Pengairan Dinas Pekerjaan Umum tersebut sebetulnya sangat dibutuhkan mengingat kondisi sejumlah irigasi di Kabupaten Serang dalam keadaan rusak dan butuh perbaikan. “Ya anda tahu sendiri kan bagaimana petani kita di pantura itu terus-terusan berteriak kalau mereka tidak bisa mengairi sawahnya karena irigasi dangkal,” katanya sebelum mengikuti rapat paripurna penetapan APBD P 2008, Jum'at (19/9). Dengan tidak disetujuinya ajuan anggaran tersebut, lanjut Ayip, pemeliharaan irigasi harus menunggu hingga tahun 2009.

Sementara itu dalam rapat paripurna, anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Serang Najib Hamas membacakan hasil pembahasan tim panitia anggaran gabungan (legislatif-eksekutif) terhadap Rancangan APBD P 2008. Dipaparkan Najib, anggaran pendapatan pada APBD perubahan disepakati bertambah sebesar Rp 12,7 Miliar dari anggaran di APBD murni sebelumnya yang sebesar Rp 122,9 Miliar. Namun demikian jika diakumulasikan dengan sumber pendapatan yang lainnya, sepanjang tahun anggaran 2008 ini, anggaran pendapatan adalah sebesar Rp 1,02 Triliun.

Sementara itu anggaran belanja juga bertambah pada APBD perubahan ini sebesar Rp 152,5 Miliar, sehingga total anggaran belanja sepanjang tahun anggaran 2008 ini, setelah ditambahkan dengan anggaran belanja pada APBD murni, mencapai R1,19 Triliun. Meski terjadi defisit dalam APBD perubahan ini yakni sebesar Rp 166,5 Miliar, namun defisit tersebut bisa ditutup dengan Silpa 2007 yang sebesar Rp 175,6 Miliar.

Adapun rincian anggaran belanja pada APBD perubahan yang sebesar Rp 152,5 Miliar tersebut adalah, belanja tidak langsung Rp 110,9 Miliar dan belanja langsung Rp 41,6 Miliar.

Seluruh fraksi yang ada yakni F PG, F PPP, F PDI P, F PKS dan F Pembaharuan, dalam pandangan umumnya mengaku bisa menyetujui rancangan APBD P 2008 tersebut untuk disahkan dengan sejumlah catatan.(idm)

Pemkab buat deadline baru pengembalian mobdin dari Pemkot

2008-09-19T03:53:00.000-07:00

SERANG, TRIBUN - Pemerintah Kabupaten Serang akhirnya memutuskan untuk memberikan tenggat waktu pengembalian mobil dinas dari Pemerintah Kota Serang pada 15 Oktober mendatang. Padahal sebelumnya Pemkab Serang telah sangat memberikan kelonggaran kepada Pemkot Serang dalam hal pengembalian mobil dinas tersebut. Terbukti, saat masa pinjam mobil-mobil dinas tersebut habis pada akhir Agustus lalu, Pemkab Serang kembali mau memperpanjangnya.

Adapun kepastian mengenai keputusan untuk memberikan tenggat waktu pengembalian mobil dinas kepada Pemkot Serang pada 15 Oktober itu sendiri, Jum'at (19/9), disampaikan Kepala Bidang Inventarisir Bagian Aset dan Kekayaan pada Setda kabupaten Serang M. Iskandar kepada wartawan. “Suratnya sekarang sedang kita buat. Tidak lama lagi akan segera kita kirimkan,” katanya.

Diterangkan Iskandar, alasan yang digunakan dalam pemberian tenggat waktu pengembalian mobil dinas tersebut adalah fakta dimana saat ini masih banyak pejabat eselon III di Kabupaten Serang yang tidak memiliki mobil dinas, termasuk sejumlah camat.

Namun begitu, sejumlah informasi menyebutkan, alasan Pemkab Serang ingin segera mengambil mobil dinas tersebut lebih karena khawatir mobil-mobil dinas tersebut akan sulit diminta jika jabatan Walikota di Kota Serang sudah resmi dijabat oleh salah satu pemenang pilkada. “Ya mungkin itu juga ada benarnya,” jawab Iskandar ketika dimintai tanggapannya mengenai hal tersebut.

Diketahui jumlah mobil dinas yang dipakai oleh para pejabat eselon III Pemkot Serang yang berasal dari Pemkab Serang adalah 34 unit. Awalnya Pemkab Serang meminta agar mobil-mobil dinas tersebut segera dikembalikan. Namun kemudian disepakati mobil-mobil dinas tersebut oleh Pemkab Serang dipinjampakaikan hingga akhir Agustus kepada Pemkot Serang dengan pertimbangan pemkot Serang belum mempunyai anggaran untuk membeli mobil dinas sendiri. Akhir Agustus ternyata Pemkot Serang masih belum mau mengembalikan mobil-mobil dinas tersebut. Pemkab Serang pun akhirnya memberikan toleransi dengan meminta Pemkot Serang untuk melakukan pengajuan perpanjangan peminjaman mobil-mobil dinas tersebut. Menurut Bupati Serang Taufik Nuriman, toleransi tersebut diberikan kepada Pemkot Serang sebagai bentuk perhatian dan dukungan terhadap lahirnya Kota Serang yang selama ini banyak disangsikan oleh sejumlah kalangan. Untuk mematahkan kesangsian sejumlah kalangan yang terwujud dalam berbagai aksi unjuk rasa itu, Pemkab Serang bahkan merelakan mobil-mobil dinas miliknya yang dipakai oleh pejabat eselon II Pemkot Serang untuk tidak dikembalikan. Selain itu, Pemkab Serang juga tidak meminta pengembalian seluruh aset yang berada di enam kecamatan di Kota Serang, baik yang bergerak maupun tidak.(idm)

BPR di 6 kecamatan digabungkan

2008-09-18T06:02:00.002-07:00

SERANG, TRIBUN - Sejak 9 September lalu Pemerintah Kabupaten Serang telah menggabungkan enam BPR (Bank Perkreditan Rakyat) miliknya yang ada di enam kecamatan, menjadi BPR Serang. Keenam BPR yang telah digabungkan tersebut adalah BPR Carenang, BPR Pontang, BPR Cinangka, BPR Kragilan, BPR Kasemen, BPR Anyer dan BPR Serang sendiri. Dengan penggabungan ini diharapkan BPR Serang bisa lebih berperan dalam melayani masyarakat serta bisa berkembang sejajar dengan bank-bank nasional atau asing yang ada di Serang.

Selanjutnya, menurut Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Serang Zainal Abidin Afif, kamis (18/9), kepada wartawan, Pemkab Serang perlu melakukan upaya ekstra untuk mendukung BPR Serang. Bentuk dukungan tersebut, kata Zainal, bisa dimulai dengan pemberian anggaran untuk pembangunan kantor pusat BPR Serang murni sebagai bantuan keuangan, bukan merupakan penyertaan modal. “Sebagai institusi perbankan yang ingin maju, kantor yang representatif tentu adalah salah satu syaratnya. Tapi ya itu tadi jangan bentuknya penyertaan modal, karena kalau penyertaan modal sama aja bohong,” paparnya.

Pada kesempatan tersebut Zainal juga meminta warga Kabupaten Serang untuk mendukung keberadaan BPR Serang tersebut dengan menjadi nasabahnya. “Selama ini kan masyarakat di daerah misalnya tahunya BRI (Bank Rakyat Indonesia) saja. Padahal jelas-jelas kita (Pemkab Serang) punya bank sendiri,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, anggota Komisi C, Else Atmasari, bahkan mengusulkan agar Pemkab Serang mulai tahun ini mau menyimpan dana APBD di BPR Serang, sebagai bentuk dukungan lainnya terhadap keberadaan BPR Serang. “Sebagai perusahaan daerah, kalau BPR serang mengelola uang yang banyak kemudian untung, kan tentu saja yang diuntungkan Pemkab Serang sendiri,” katanya memberikan alasan terkait usulannya itu.

Sementara itu Direktur Utama BPR Serang Rasmin ketika dihubungi secara terpisah mengatakan, untuk tahap awal ini pihaknya menargetkan untuk lebih memperbanyak nasabah dan mengembangkan sayap dengan mengeluarkan produk-produk perbankan lainnya. “Pertama saya rasa sosialisasi yang penting sekarang ya. Soalnya masyarakat masih terbiasa dengan bank-bank nasional. Kalau yang lainnya seperti usulan-usulan anggota Komisi C itu, saya memilih untuk tidak berkomentar dulu,” katanya.(idm)

Anggaran Rp 500 juta program metirisasi JPU dipertanyakan

2008-09-18T06:02:00.001-07:00

SERANG, TRIBUN - Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Serang Ubaidillah Khabier mempertanyakan anggaran program meterisasi lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Serang sebesar Rp 500 juta pada tahun 2007. Pasalnya, kata Ubaidillah, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Serang masih melakukan pembayaran rekening lampu PJU tersebut dengan sistem kontrak alias tidak berdasarkan pemakaian.

“Tahun 2007 kita pernah anggarkan untuk meterisasi PJU itu Rp 500 juta. Jadi lampu JPU itu dipasangi alat meteran seperti alat meteran listrik di gedung atau rumah, sehingga pembayaran rekening listrik nya sesuai yang dipakai saja,” katanya kepada wartawan, Kamis (18/9).

Padahal, menurut Ubaidillah, berdasarkan hasil studi banding pihaknya saat hendak membuat Peraturan Daerah terkait hal tersebut saat itu, ke sejumlah daerah yang sudah menerapkan sistem serupa, dengan program meterisasi JPU, pembayaran rekening listrik nya bisa di hemat hingga 30 persen.

Dijelaskan Ubaidillah, dirinya mempertanyakan hal tersebut karena dipicu oleh keheranannya terhadap banyaknya lampu JPU yang dalam keadaan tidak terawat saat ini, sehingga menjadi tidak berfungsi alias mati. Akibatnya wilayah-wilayah dimana lampu JPU nya mati itu kini kerap terjadi tindak kriminal pencurian di malam hari, terutama terhadap ternak milik warga seperti kambing, sapi dan kerbau.

Wilayah-wilayah yang demikian tersebut, kata Ubaidillah, diantaranya adalah sejumlah kecamatan di Serang Timur, Serang Selatan hingga Serang Barat. “Semua, dari Pamarayan, Cikeusal, Petir, sampai ke Baros, terus ke Mancak, semuanya begitu,” katanya.

Sementara itu Kepala Dinas PU Kabupaten Serang Muhamad Arslan, dimana isntansi nya merupakan SKPd yang bertanggung jawa terhadap opersional lampu JPU, hingga berita ini diturunkan tidak berhasil di konfirmasi. Telepon genggamnya selalu dalam keadaan tidak aktif.(idm)

Rp 11,1 Miliar untuk Dinas PU di APBD P 2008

2008-09-18T06:02:00.000-07:00

SERANG, TRIBUN - Dinas Pekerjaan Umum mendapatkan anggaran belanja sebesar Rp 11,1 Miliar dalam APBD P 2008. Anggaran sebesar itu sebagian besar akan dipergunakan untuk pemeliharaan jalan dan jembatan serta pembangunan jalan poros desa.

Demikian antara lain hasil pembahasan gabungan Panitia Anggaran legislatif dan eksekutif Pemerintah Kabupaten Serang terhadap Rancangan APBD P 2008 di Bogor pada 14 – 16 September lalu. Rencananya Rancangan APBD P 2008 itu akan disahkan menjadi Peraturan Daerah dalam sebuah rapat paripurna di DPRD Kabupaten Serang hari ini.

Menurut seorang anggota PAL, Najib Hamas, dalam pembahasan sebelumnya Dinas PU sebenarnya hanya mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp 7 Miliar. “Tapi lalu ternyata ada anggaran sisa dari APBD Murni seperti anggaran MTQ Nasional 2008. Akhirnya itu kita sepakat untuk dialokasikan ke Dinas PU,” katanya, Kamis (18/9).

Pengalokasian sisa anggaran dari APBD murni seluruhnya untuk Dinas PU dalam APBD P kali ini, menurut Najib, karena panitia anggaran gabungan melihat kebutuhan akan pemeliharaan jalan dan jembatan serta pembangunan jalan poros desa perlu diprioritaskan.

Ditambahkan Najib, pada APBD P 2008 ini panitia anggaran gabungan juga menyepakati untuk mengalokasikan anggaran bantuan kepada Pemerintah Kota Serang sebesar Rp 21,1 Miliar. Rinciannya , bantuan Pilkada putaran kedua sebesar Rp 1,5 Miliar, bantuan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) PNS sebesar Rp14,2 Miliar, bantuan kegiatan pemerintahan sebesar Rp 2 Miliar, dan bantuan kegiatan operasional kecamatan sebesar Rp 3,4 Miliar. Menurut Najib , dalam memberikan bantuan kepada Pemkot Serang, Pemkab Serang tidak bisa menganggarkannya secara satu per satu. “Jadi nomenclaturnya pos bantuan ke Pemkot gitu. Totalnya sekian. Adapun itu nanti sama Pemkot mau dipakai apa terserah,” katanya.

Diketahui, selain permintaan bantuan yang sudah dipenuhi Pemkab Serang dalam APBD P tersebut, Pemkot Serang juga sebelumnya berharap Pemkab Serang mau memberikan bantuan dana untuk mengcover kekurangan kuota program Jamkesmas dan bantuan dana kegiatan DPRD Kota Serang.(idm)

Sidak daging glonggongan

2008-09-17T06:49:00.000-07:00

Tim gabungan dari Disindagkop Provinsi Banten dan Kota Serang melakukan sidak ke lapak penjual daging di Pasar Induk Rau, Rabu (17/9). Meski tidak menemukan adanya daging glonggongan, tim menemukan sejumlah daging ber PH dibawah normal. Daging ber PH dibawah normal itu disebabkan penyimpanan tidak dilakukan didalam freezer sehingga daging akan cepat busuk

Yahya Sanwani : Usut dugaan penyimpangan pembangunan pengaman bendung pamarayan

2008-09-17T06:38:00.000-07:00

Tokoh masyarakat Kecamatan Pontang yang juga anggota DPRD Kabupaten Serang Yahya Sanwani meminta semua pihak turut mengawasi dan mengawal projek pembangunan pengaman bendung Pamarayan. “Kalau perlu aparat hukum ya harus segera bertindak,” katanya, Rabu (17/9).

Permintaan tersebut dilontarkan Yahya menyusul adanya dugaan dari LSM Jarak Banten bahwa dalam projek milik Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian, senilai Rp 10 Miliar tersebut dindikasikan ada penyimpangan.

Menurut Yahya, keberadaan bendung Pamarayan tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di Banten, terutama petani. “Jadi kan ironis ya, sementara selama ini masyarakat teriak-teriak gak ada air sampai gagal panen dan sebagainya, tiba-tiba kok projek untuk kepentingan itu malah di korupsi,” tandasnya.(idm)

Pemkab dan Pemkot tidak akan berikan THR

2008-09-17T06:36:00.000-07:00

SERANG, TRIBUN - Jika di sejumlah daerah lain di Indonesia, seperti Kabupaten Bekasi dan Kota Cilegon, pemerintah daerahnya telah memutuskan untuk mengalokasikan anggaran untuk pemberian THR kepada pegawainya, di Kabupaten dan Kota Serang hal itu tidak terjadi. Para pegawai di Kabupaten dan Kota Serang dipastikan tidak akan mendapatkan THR menjelang lebaran kali ini.

Bupati Serang Taufik Nuriman, Rabu (17/9), kepada wartawan mengatakan, Pemerintah Kabupaten Serang tidak menganggarkan dana untuk kepentingan pemberian THR itu karena memang secara aturan hal tersebut tidak diperbolehkan oleh pemerintah pusat. “Itu ada Kepmendagri nya (Keputusan Menteri Dalam Negeri No 13/2006) yang mengatakan bahwa pemberian THR tidak diperbolehkan mengambil anggaran dari APBD. Kalau tidak dari APBD lantas mau dari mana?” katanya.

Ketika disinggung bahwa di sejumlah daerah lain pemberian THR disiasati dengan menganggarkannya dari APBD melalui pos-pos tunjangan pegawai seperti tunjangan kinerja atau tunjangan prestasi, Bupati mengaku Pemkab Serang tidak berani melakukan hal tersebut karena khawatir dinilai sebagai penyimpangan anggaran. “Nanti niatnya mah bener, mau ngasih THR, tiba-tiba malah jadi temuan BPK, kan repot,” imbuhnya.

Terlebih, lanjutnya, pemberian tunjangan pegawai seperti tunjangan kinerja atau tunjangan prestasi, sudah dilakukan Pemkab Serang dalam setiap bulannya.

Secara terpisah Penjabat Walikota Serang Asmudji HW mengungkapkan hal serupa, bahwa Pemkot Serang tidak akan memberikan THR kepada para pegawainya menjelang lebaran ini. Sama dengan Bupati Serang, Asmudji mengaku pihaknya tidak memiliki dasar hukum untuk bisa menganggarkan pemberian THR tersebut. “Tapi biasanya dulu waktu saya di provinsi (Pemerintah Provinsi Banten) masing-masing SKPD itu akan memberikan THR. Ya biasanya itu disiasati oleh masing-masing SKPD nya. Sekarang juga tidak menutup kemungkinan, kalau ada SKPD yang mau seperti itu, ya dipersilahkan,” paparnya.(idm)

Posisi Pandji Tirtayasa sebagai kepala Bapeda digantikan Irawan Noor

2008-09-17T06:35:00.000-07:00

SERANG, TRIBUN - Posisi Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Serang yang sempat dijabat oleh pejabat pelaksana harian yakni Asisten Daerah Bidang Tataparaja, Memed Muhamad, setelah ditinggalkan oleh Pandji Tirtayasa karena mencalonkan diri dalam Pilkada Kota Serang, akhirnya kini dijabat oleh Irawan Noor. Irawan yang sebelumnya adalah Kepala Bagian Pengendalian dan Pembangunan pada Sekertariat Daerah dilantik menjadi Kepala Bapeda oleh Bupati Serang Taufik Nuriman di pendopo Kabupaten Serang, Rabu (17/9). Bersama Irawan, Bupati juga melantik 48 orang pejabat struktural dan fungsional lainnya yang terdiri dari dua orang pejabat eselon III, 19 orang eselon IV, 12 orang kepala sekolah, tujuh orang penilik sekolah, enam orang pengawas sekolah dan dua orang Arsiparis.

Dalam sambutannya, Bupati, mengatakan, akhir-akhir ini banyak hal di masyarakat yang menuntut abdi masyarakat untuk selalu berupaya memberi pengertian kepada masyarakat, seperti kondisi di masyarakat menjelang pemilihan umum tahun 2009, dan masalah kelangkaan minyak tanah. Untuk itu, lanjutnya, para pejabat yang baru dilantik tersebut mampu menjelaskan kepada masyarakat mengenai permasalahan-permasalahan yang dimaksud sekaligus mencarikan jalan keluarnya. Khusus kepada kepala sekolah, penilik, dan pengawas sekolah, Bupati mengingatkan, bahwa masa depan pendidikan masyarakat bertumpu di pundak mereka . ”Oleh karena itu saya berharap anda mampu mengoptimalisasikan tugas dan kewenangan yang ada dipundak anda ini untuk terus menggali semua potensi,” imbuhnya.

Terkait posisi Pandji Tirtayasa yang dipastikan akan kembali ke Pemkab Serang setelah kalah dalam pencalonannya di Pilkada Kota Serang, kepada wartawan Bupati usai pelantikan mengatakan, hal tersebut masih dalam pembahasan oleh pihaknya. ”Kita masih bahas itu. Sementara ini memang belum ada jabatan yang kosong untuk Pak Pandji,” ujarnya.(idm)

Ijin usaha mini market bisa dicabut

2008-09-17T06:31:00.000-07:00

SERANG, TRIBUN - Ijin usaha mini market atau toko serba ada bisa dicabut setelah tiga kali diberikan peringatan namun masih tetap memperdagangkan barang-barang yang dapat membahayakan konsumen.

Demikian diungkapkan Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serang Hedi Tahap disela-sela menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah mini market di wilayah Serang Timur, Rabu (17/9). Di Kabupaten Serang sendiri terdapat sekitar 25 mini market. “Tapi sampai sejauh ini kami belum mendapati adanya mini market yang membandel itu sehingga perlu dicabut ijinnya. Biasanya mereka kalau sudah ditegur, langsung baik,” katanya.

Terkait sidak yang tengah dilakukan, Hedi menjelaskan, hal tersebut sebagai tindak lanjut dari telah dikirimkannya surat himbauan kepada para pengusaha mini market agar dalam menjelang lebaran ini mereka kembali meneliti dan memastikan barang dagangannya tidak membahayakan konsumen. “Menjelang lebaran kan biasanya banyak mini market yang membuat parcel. Nah potensi diperjualbelikannya barang-barang yang tidak layak itu biasanya ada di situ (parcel). Untuk itu tanggal 12 September kemarin kita layangkan surat himbauannya ke para pengusaha mini market. Hari ini (red-kemarin) kita sidak, untuk mengetahui apakah benar mereka mematuhi himbauan kita?” paparnya.

Hedi menambahkan sidak kali ini juga melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Serang untuk memeriksa barang dagangan jenis obat-obatan. Dalam sidak tersebut tim menemukan sejumlah produk makanan dan obat-obatan yang tidak layak jual karena misalnya tidak mencantumkan ijin industri rumah tangga, ijin dari Departemen Kesehatan, tanggal kadaluarsa dan kandungan produk. Selain itu sejumlah produk tersebut juga ada yang sudah kadaluarsa serta kemasannya dalam keadaan rusak.
Tim kemudian mengambil produk-produk tersebut sebagai sample untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kepada para pengusaha dimana mini marketnya ditemukan produk-produk tersebut, tim meminta agar produk-produk tersebut tidak diperjualbelikan lagi.

Wahyudi, kepala toko serba ada Mitra Nusa di Ciruas, dimana di toko nya ditemukan produk-produk yang tidak layak jual, mengatakan, pihaknya akan segera menarik produk-produk tersebut dari tokonya. Selain itu, dia juga mengaku akan meminta pemasok produk-produk tersebut untuk mencantumkan hal-hal yang belum tercantum pada kemasan produk yang mereka pasok. “Sepanjang mereka belum cantumkan itu kita gak ngambil dulu. Dan kebetulan surat himbauan dari Disindagkop ini juga baru kita terima kemarin, tanggal 16 September. Jadi kita baru sempat menyisir barang-barang kita itu hari ini. Yang ketemu pada saat sidak itu belum sempat kita sisir” ujarnya.(idm)

Projek pengaman bendung pamarayan diduga tak sesuai RAB/SAB

2008-09-16T06:06:00.002-07:00

SERANG, TRIBUN - Projek pembangunan pengaman bendung Pamarayan milik Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian, senilai Rp 10 Miliar oleh PT Wika Wijaya Karya diduga menyalahi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Satuan Anggaran Biaya (SAB).

Demikian diungkapkan Sekjen Jarak Banten Abdul Latif kepada wartawan usai berusaha menemui pihak balai besar untuk beraudiensi, Selasa (15/9). “Kita sudah dua kali kesini. Setiap kali mau kesini juga selalu mengajukan permohonan bertemu. Via telepon, mereka (pejabat balai besar) mengaku mau menerima, nyatanya malah pada ngumpet,” kata Latif mengungkapkan kekecewaannya.

Diterangkan Latif, dugaan mengenai adanya ketidaksesuaian pelaksanaan projek tersebut dengan RAB dan SAB nya merupakan hasil investigasi sebuah tim yang sengaja dibentuk pihaknya untuk itu. Ketidaksesuaian tersebut antara lain terlihat dari dipergunakannya material batu dan tiang pancang bekas, tanah urug yang dipergunakan bukan tanah merah, tidak adanya direksi kit dan tidak dicantumkannya nilai projek pada papan nama projek. “Kami menduga anggaran yang menguap dari adanya ketidaksesuaian ini sudah mencapai 40 persen. Terutama dari tanah urug yang tidak sesuai spek itu,” ujarnya.

Lebih lanjut Latif mengatakan, karena ketiadaan direksi kit di lokasi projek sebagai pusat informasi pelaksanaan projek, alhasil pihak nya pun kesulitan dalam mendapatkan dokumen RAB dan SAB dari projek tersebut. Padahal, lanjutnya, setiap projek negara yang dibiayai oleh APBN atau APBD diwajibkan untuk membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat.

Sementara itu Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian, Billy Pramono hingga berita ini diturunkan tidak berhasil dimintai konfirmasinya. Meski telepon genggamnya selalu dalam keadaan aktif saat dihubungi, namun Billy tidak menjawab panggilan tersebut.(idm)

Disnaker jangan terburu-buru keluarkan anjuran

2008-09-16T06:06:00.001-07:00

SERANG, TIBUN - Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Serang E. Hafadzah meminta Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang selaku mediator dalam proses mediasi antara buruh PT Panca Plaza Indo Textile dengan pihak menejemen perusahaan tersebut, untuk tidak buru-buru mengeluarkan surat anjuran. Hafadzah khawatir anjuran tersebut justru pada gilirannya malah akan merugikan pihak buruh. “Anjuran itu nantinya akan bersifat mengikat. Sementara itu saya melihat Disnaker tidak punya dasar untuk membuat anjuran sesuai keinginan buruh yakni memberikan pesangon satu kali PMTK. Bagaimana kalau tiba-tiba anjuran yang dikeluarkan Disnaker itu ternyata lebih pro pengusaha? Pengusaha kan selalu punya cara untuk tidak rugi,” katanya, Selasa (16/9).

Untuk itu, menurut Hafadzah, Disnaker saat ini sebaiknya tetap bertindak sebagai pengawas dan pengawal apa yang menjadi tuntutan buruh, yaitu tuntutan agar perusahaan memberikan uang pesangon sebesar satu kali PMTK. “Kalau perusahaan terus mengelak, ya buruh sebaiknya menyita aset perusahaan yang ada di pabrik untuk membayar kewajiban perusahaan kepada buruh. Dan Disnaker harus mengawal itu,” imbuhnya.

Sebelumnya Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Kabupaten Serang Mapar Suparyadi mengatakan, pihaknya akan segera menurunkan surat anjuran dalam dua tiga hari yang akan datang. Hal itu, menurutnya, sesuai dengan amanat UU No 2/2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dimana jika terjadi kebuntuan dalam proses mediasi, tahap berikutnya mediator akan menerbitkan surat anjuran.

Adapun mengenai isi surat anjuran itu sendiri, Mapar mengatakan, saat ini belum bisa diberitahukan mengingat pihaknya masih terus mengkaji bahan-bahannya dari kedua belah pihak yang berselisih. “Kami masih mengumpulkan keterangan-keterangan dari buruh dan menejemen perusahaan. Mudah-mudahan dalam dua tiga hari ini, itu bisa kita terbitkan,” katanya.

Meski begitu, menurutnya, isi surat anjuran tersebut tidak akan melenceng jauh dari yang diatur oleh UU NO 13/2003 tentang ketenagakerjaan. “Itu kan jelas ada aturannya. Jadi dalam menerbitkan surat anjuran itu kami akan mengacu kepada aturan tersebut,” imbuhnya.

Diketahui, buruh PT PPIT dan pihak menejemen berselisih mengenai besaran pesangon setelah menejemen memutuskan untuk tetap menutup perusahaan dengan alasan tidak berhasil mendapatkan investor baru sepeninggal Pan Brother Tbk. Buruh bersikeras menginginkan agar perusahaan membayarkan pesangon sebesar satu kali PMTK, sementara perusahaan hanya menyanggupi seperempatnya. Buruh kemudian menduduki pabrik yang terletak di Desa Parigi, Kecamatan Cikande agar perusahaan tidak mengeluarkan aset-asetnya dari lokasi pabrik. Pada Senin lalu buruh juga menggelar unjuk rasa di lokasi pabrik. Meski sempat ada audiensi antara buruh dengan pihak menejemen perusahaan, namun kesepekatan tetap tidak bisa diambil. Para buruh pun akhirnya sepakat untuk tetap menduduki pabrik sambil menunggu turunnya surat anjuran dari pihak mediator. Jika perselisihan ini tidak kunjung ada jalan keluarnya, buruh dengan didampingi SPN juga mengaku akan menggugat perusahaan ke PHI.(idm)

Tenaga medis praktek tak berijin divonis 3 bulan

2008-09-16T06:05:00.001-07:00

SERANG, TRIBUN – Kepala Puskesmas Carenang Sodikin dan perawat Puskesmas Binuang Raudatul Hikmat akhirnya divonis 3 bulan penjara dengan masa percobaan selama 6 bulan. Keduanya dinyatakan bersalah sesuai dakwaan JPU sebelumnya yakni melanggar pasal 84 UU RI No 23/1992 tentang kesehatan.

Demikian vonis yang dibacakan oleh ketua mejlis hakim yang memimpin persidangan kasus tersebut kemarin di PN Serang, Naomi Manggalatung.

“Berdasarkan fakta dalam persidangan kedua terdakwa melanggar pasal 84 UU RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan karena telah menyelenggarakan praktek medis tanpa ijin sehingga dihukum selama 3 bulan dengan masa percobaan 6 bulan,”kata Naomi.

Meski begitu vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU Ina Mammu dan Ratna Sibarani yang menuntut keduanya hukuman penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun.

“Ya tapi kita terima itu, karena kesalahan terdakwa kan hanya tidak punya ijin praktek, yah ibaratnya dia nggak punya SIM lah,”kata Ina Mammu usai sidang.

Sementara itu kedua terdakwa langsung menyatakan menerima vonis tersebut.

Diketahui, Sodikin pada Maret lalu telah merawat seorang pasien bernama Nur Asma, di tempat praktiknya yang tak lain adalah kediaman pribadinya. Kepada pasein, Sodikin memberi infus dan obat. Keesokan harinya, pasien meninggal dunia.

Kesulitan ekonomi sebabkan gizi Buruk

2008-09-16T06:03:00.000-07:00

SERANG, TRIBUN – Mengatasi gizi buruk tak hanya cukup dilakukan dengan pemberian makan bergizi dan bernutrisi, melainkan harus dibarengi dengan perbaikan kualitas pendidikan dan ekonomi. Karena dua faktor inilah penyebab munculnya gizi buruk. “Ya rendahnya pendidikan dan kesulitan ekonomi lah penyebab munculnya gizi buruk,” ujar Penjabat Walikota Serang Asmudji HW, Selasa (16/9), pada acara penandatanganan memorandum of understanding (MoU) program perbaikan gizi dan kesehatan masyarakat dengan Yayasan Jaribu, di Aula Pemkot Serang.

Dijelaskan Asmudji, persoalan gizi buruk tidak bisa diatasi oleh pemerintah saja, tapi juga elemen masyarakat lainya, sebab permasalahan gizi buruk tersebut cukup kompleks, dan melibatkan banyak pihak.

“Kerjasama yang dilakukan meliputi penanganan, perbaikan, dan peningkatan gizi untuk warga Serang,” katanya.

Masih menurut Asmudji, melalui MoU ini, para kader yang tersebar di 10 Puskesmas di Kota Serang sekaligus mendapat kesempatan menjadi tenaga penyuluh profesional dalam rangka peningkatan gizi dan kesehatan.

Di tempat yang sama, Ketua Umum (Ketum) Yayasan Jaribu Haryo U Kustianto mengungkapkan, berdasarkan fakta yang ada, masalah gizi tidak hanya dialami orang dari keluarga miskin atau keadaan financial pas-pasan, tapi juga dari keluarga berada alias orang kaya. “Ini disebabkan gaya hidup yang tidak sehat dan asupan gizi yang tidak baik,” kata Haryo.

Ditambahkan Haryo, kerjasama dengan Pemkot Serang akan difokuskan pada penanganan gizi balita, yakni dengan penyuluhan di bidang gizi dan kesehatan serta penyelenggaraan training for trainer. Hal ini dilakukan karena angka balita yang menderita gizi buruk di Kota Serang cukup tinggi.

Lebih jauh dikatakan Haryo, melalui MoU ini, pihaknya bisa mendapatkan kesempatan menggunkan fasilitas pemerintah Kota Serang dalam rangka penyuluhan gizi kepada masyarakat. “Saya kira ini merupakan bantuan yang sangat berharga,” pungkasnya.(idm)

Taufiqurrahman Rukie : Berjuang bisa dimana saja

2008-09-15T05:30:00.000-07:00

Muncul pertanyaan dibenak sejumlah kalangan saat nama mantan Ketua KPK Taufiqurrahman Rukie tercatat sebagai pendaftar calon anggota DPD RI di KPU Banten. Bukan apa-apa, soalnya menurut sejumlah kalangan tersebut, Rukie sudah sepantasnya mengikuti ajang pertarungan di kancah politik nasional yang lebih besar ketimbang hanya mendaftar menjadi calon anggota DPD, seperti ikut bursa nama calon wakil presiden misalnya. Maklum, Rukie bukan hanya merupakan nama besar di Banten, melainkan juga di tingkat nasional. Sepak terjang KPK di bawah kepemimpinan Antazari Azhar saat ini, tidak lain merupakan peninggalan buah tangan Rukie. Untuk menjawab pertanyaan sejumlah kalangan tersebut, wartawan Tangerang Tribun Idham Gofur belum lama ini mewawancarai dia di tengah-tengah dia menggelar acara sosialisasi pencalonnya menjadi anggota DPD.

Tribun : Sejumlah kalangan menyayangkan pencalonan anda menjadi anggota DPD, menurut mereka anda lebih pantas ikut bursa cawapres. Tanggapan anda?

Rukie : Sebelumnya tentu saya ingin mengapresiasi pandangan tersebut. Tentu saja saya ingin mengucapkan terima kasih atas pandangan tersebut. Hanya saja menurut saya berjuang untuk rakyat dan negara itu bisa dimana saja dan dengan menjadi apa saja. Saat ini jujur keinginan saya yang terdalam adalah bagaimana memajukan tanah kelahiran saya, Banten.

Tribun : Tapi bukankah kalau ingin memajukan daerah, anda akan lebih punya power dan potensi jika menjadi kepala daerah?

Rukie : Ya itu tadi jawabnya. Berjuang untuk rakyat itu bisa dengan menjadi apa saja dan dimana saja. Sebenarnya tidak perlu menjadi kepala daerah dulu untuk bisa memajukan daerah. Dari kita-kita ini saja dulu sebagai warga, itu sudah sangat bisa. Jadi mulai lah dari diri sendiri dari yang kecil-kecil saja. Bagaimana menjaga kebersihan, ketertiban atau keamanan lingkungan misalnya. Bagaimana untuk tidak menyuap jika sedang berurusan dengan birokrasi dan sebagainya.

Tribun :Bukankah wewenang DPD saat ini sangat kecil, bagaimana anda mensiasatinya?

Rukie : Saya kira seberapa kecilnya pun wewenang yang dimiliki DPD, namun secara substansi wadah yang namanya DPD itu sudah benar. Kita (anggota DPD) nanti tinggal menyamakan persepsi saja untuk bagaimana caranya agar lembaga ini berdaya dobrak tinggi. Kalau semua anggota DPD sudah memiliki visi yang sama mengenai apa yang harus kita perbuat, saya yakin semua akan menjadi mudah. Tidak seperti DPD sekarang yang nyaris tidak ada bunyinya. Mungkin kita bisa mulai dengan merevisi undang-undang tentang DPD.

Tribun : Apa target anda jika nanti berhasil duduk sebagai anggota DPD dari Banten?

Rukie : Sebenarnya saya kurang setuju dengan istilah target yang anda gunakan. Saya kira jangan lah kita ini selalu terfokus dengan target ini dan itu, yang penting niat dan usaha nya. Begini, kita harus akui Banten masih jauh tertinggal seperti kebanyakan daerah-daerah lain di Indonesia. Sebagai anggota DPD dari Banten tentu saya ingin agar Banten bisa mengejar ketertinggalan itu. Bagaimana dunia pendidikan maju, semua rakyat Banten bisa bersekolah. Saat ini angka putus sekolah dan anak usia sekolah yang tidak bersekolah saya dengar masih lumayan tinggi. Berikutnya, bagaimana rakyat banten bisa mendapatkan akses kesehatan yang memadai dan terjangkau. Bagaimana infrastruktur jalan dan lainnya bisa berfungsi dengan baik. Itu saja dulu untuk tahap awal. Saya akan perjuangkan itu. Karena kalau hal-hal yang elementer tadi bisa dibenahi, kesananya sudah tinggal ngikutin.

Penyelidikan korupsi Pasar Anyer berlanjut

2008-09-15T05:29:00.000-07:00

Kabag keuangan pemkab diperiksa Polda

SERANG, TRIBUN – Penyelidikan Polda Banten terhadap kasus dugaan korupsi dalam projek relokasi Pasar Anyer senilai Rp 2,3 Miliar masih terus berlanjut. Setelah sebelumnya sejumlah pejabat teras Pemkab Serang diperiksa, kemarin giliran Kepala Bagain Keuangan Setda Pemkab Serang Emi Karmi yang dimintai keterangannya di Polda Banten.

Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan Emi datang ke Polda Banten pada pukul 10.00. Dia langsung memasuki ruang Unit I Sat III Reskrim Tipikor di lantai dua gedung markas besar polisi di Banten tersebut.

Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Pemkab Serang Pampang Rara ketika dimintai konfirmasinya membenarkan pemeriksaan Emi tersebut. Menurutnya, pertanyaan yang diajukan kepada Emi masih bersifat umum alias belum mengarah pada pokok permasalahan. “saya sendiri hanya mengatra saja tadi, sebagai staf dari Bagian Hukum Pemkab Serang,” katanya.

Sementara itu Kanit I Sat III Reskrim AKP Jules Abraham Abast ketika hendak dimintai konfirmasinya sedang tidak berada di tempat. Menurut informasi sejumlah stafnya Jules tengah berada di BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Jakarta untuk menanyakan hasil audit BPKP mengenai seberapa besar kerugian negara akibat dugaan tindak pidana korupsi relokasi Pasar Anyer tersebut.

Untuk diketahui, projek relokasi Pasar Anyer ini terjadi pada tahun 2003. Pemkab Serang mengambil anggaran untuk projek relokasi Pasar Anyer ini dari APBD tahun tersebut, percisnya dari pos dana tak tersangka, yakni sebesar Rp 2,3 milliar.

Sejumlah pejabat teras Pemkab Serang yang pernah diperiksa di Polda Banten terkait ini diantaranya adalah Asda Bidang Tatapraja Memed Muhamad dan Kepala Bapeda Pandji Tirtayasa. Pekan lalu Kepala BPKD Toto Suharto kabarnya juga telah diperiksa Polda Banten.(idm)

Pemotongan BLT diduga libatkan oknum kantor pos

2008-09-15T05:28:00.000-07:00

SERANG, TRIBUN - Pemotongan dana BLT atau bantuan langsung tunai tahap ke-2 di sejumlah tempat di Kabupaten Serang diduga melibatkan oknum pegawai kantor pos setempat.

Di Desa Pancanagara, Kecamatan Pabuaran, warga mengaku dana BLT yang mereka terima telah dipotong sebesar Rp 10.000 sejak masih di loket pengambilan di kantor pos Pabuaran. Alhasil uang yang mereka terima hanya Rp 390.000 dari Rp 400.000 yang seharusnya. Sesampainya di rumah, aparat RT setempat tiba-tiba juga meminta Rp 10.000 dari dana BLT yang diterima warga itu dengan alasan untuk uang administrasi. “Katanya memang sudah kesepakatan dengan (aparat) desa nya memang seperti itu,” kata Haidir, tokoh pemuda setempat, Selasa (15/9).

Pemotongan serupa juga terjadi di Desa Pegandikan, Kecamatan Pontang. Bedanya di desa ini warga mengambil dana BLT jatah mereka dengan cara dikoordinir oleh aparat desa. Warga di desa tersebut terpaksa hanya meneriman dana BLT tersebut sebesar Rp 375.000 saja. Pasalnya yang Rp 25.000 sudah dipotong oleh aparat desa yang mengkordinir pengambilan tersebut dengan alasan untuk diberikan kepada pihak kantor pos Pontang dan pihak Desa Pegandikan.

Kepala Kantor Pos Serang Ki Agus Muhamad Amran ketika dimintai klarifikasinya, mengaku pihaknya belum menerima laporan adanya pemotongan dana BLT tahap ke-2 ini yang melibatkan oknum kantor pos kecamatan. Namun demikian, Amran yakin praktek pemotongan oleh kantor pos tersebut tidak pernah terjadi. Pasalnya, menurut dia, pihak kantor pos akan memberikan uang kepada penerima BLT berupa uang kertas pecahan Rp 100.000 sebanyak empat lembar, sesuai dengan pasokan dari kantor pos Serang. “Tapi kalau memang ada, adukan saja ke polisi,” katanya.

Secara terpisah, Asisten Daerah Bidang Pembangunan dan Ekonomi Kabupaten Serang Lalu Attarusalam mengatakan, Pemkab Serang telah dengan sangat tegas memerintahkan kepada aparat desa untuk tidak melakukan pemotongan dana BLT dengan dalih apapun. “Kan Pak bupati (Bupati Serang Taufik Nuriman) sendiri yang bilang begitu. Kalau ada yang melanggar tentu akan diberi tindakan yang sesuai,” katanya. Disinggung mengenai dugaan adanya keterlibatan oknum pegawai kantor pos kecamatan dalam praktek pemotongan dana BLT ini, Lalu mengaku, masih akan mempelajari dulu kebenaran dari dugaan tersebut. “Kalau memang ada tentu kita akan koordinasikan dengan instansi terkait untuk mengambil sikap,” pungkasnya.(idm)

Buruh PPIT demo, kesepakatan tetap buntu

2008-09-15T05:27:00.000-07:00

SERANG, TRIBUN - Ratusan buruh PT Panca Plaza Indo Textile (PPIT) menggelar unjuk rasa di halaman pabrik yang terletak di Desa Parigi, Kecamatan Cikande tersebut, Selasa (15/9). mereka menuntut perusahaan agar mau membayar uang pesangon sebesar satu kali PMTK.

Aksi yang dimulai sekitar pukul 09.00 itu diisi dengan berbagai orasi dari para buruh. Selain membentangkan sejumlah poster berisi tuntutan-tuntutan mereka, juga tampak sejumlah bendera SPN (Serikat Pekerja Nasional). Meski sempat terjadi aksi bakar ban, namun secara keseluruhan aksi tersebut masih bisa dikendalikan oleh puluhan aparat dari Polres Serang dan Polsek Cikande yang memang sejak pagi sudah berjaga-jaga di lokasi tersebut. Sekitar pukul 10.30, akhirnya pihak menejemen perusahaan meminta agar pengunjuk rasa mengirimkan beberapa orang perwakilan untuk melakukan audiensi di dalam kantor PT PPIT.

Namun hingga akhirnya para perwakilan buruh keluar ruangan pertemuan pada pukul 13.00, kesepakatan tidak kunjung di dapat. Perusahaan tetap hanya mau memberi pesangon sebesar yang pernah mereka tawarkan sebelumnya yakni seperempat PMTK.

“Paling banter mereka cuma mau sepertiga PMTK. Ya udah kami keluar (ruang pertemuan) aja. Gak ada gunanya diterusin,” kata Ketua SPN Kabupaten Serang Asep Syaefulloh yang bertindak sebagai salah satu perwakilan buruh.

Diterangkan Asep, para buruh akhirnya memutuskan untuk terus menduduki pabrik hingga tuntutan mereka dikabulkan. Sebelumnya para buruh memang sudah menduduki pabrik sejak perusahaan memutuskan untuk menutup pabrik dan merumahkan buruh dengan kesanggupan membayarkan pesangon seperempat PMTK itu. Para buruh melakukan penjagaan di pabrik tersebut untuk memastikan perusahaan tidak membawa keluar aset-aset perusahaan.

Asep juga kembali mengaskan sikap para buruh yang akan melakukan gugatan ke PHI (Pengadilan Hubungan Industrial) Serang jika setelah keluar anjuran dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Serang terkait permasalahan ini, namun perusahaan tetap tidak mau mengindahkan. “Disnaker selaku mediator biasanya akan mengeluarkan anjuran sesuai Undang-undang. Dalam hal ini seharusnnya Disnaker mengeluarkan anjuran agar perusahaan membayarkan pesangon satu kali PMTK,” ujarnya. Lebih jauh Asep mengungkapkan kecurigaan para buruh, bahwa sesungguhnya perusahaan tidak benar-benar bangkrut, melainkan hany berniat memindahkan pabrik ke daerah yang ber-UKM rendah seperti Sukabumi dan Sragen. Tudingan tersebut merujuk kepada penutupan lima pabrik lainnya di Jabotabek yang masih berada dalam satu grup dengan PT PPIT, yang dikemudian hari diketahui bahwa pabrik-pabrik tersebut dipindahkan ke daerah ber-UKM rendah.

Sementara itu pihak menejemen perusahaan yang melakukan audiensi dengan para perwakilan pengunjuk rasa yakni Luciana, Juanda dan Nainggolan tidak berhasil di mintai klarifikasinya.(idm)

Menjadi bupati dengan niat ibadah

2008-09-14T06:14:00.000-07:00

Kebenaran sebuah firasat hanya akan teruji jika sudah terwujud. Firasat yang seperti itu pula lah yang nampaknya menghampiri Kepala Pembinaan Mental Markas Komando Kopasus Cijantung Letnan Kolonel Taufik Nuriman saat dirinya bersama sang istri, Eneng Ratna, menunaikan ibadah haji di tanah suci pada tahun 1999. Betapa tidak, firasat tersebut akhirnya mewujud setahun berikutnya. Taufik terpilih menjadi Wakil Bupati Serang, mendampingi Bunyamin.

"Waktu saya sedang wukuf, saya melihat bayangan saya memakai baju serba putih ada di pendopo Kabupaten Serang. Nah ketika tahun 2000 para sesepuh Banten minta saya maju jadi calon Bupati Serang, saya berfikir mungkin ini arti firasat saya itu," kata Taufik.

Adalah Prof Dr. HMA Tihami MA, MM, dan H. Embay Mulya Syarief, dua sesepuh Banten yang pada tahun 2000 menemui Taufik di rumah dinasnya di Jakarta. "Awalnya saya memang ditawari menjadi Bupati oleh beliau-beliau itu. Tapi proses politik kemudian akhirnya menjadikan saya wakil bupati," ujarnya.

Sebagai seorang tentara dengan karir militer yang tidak bisa dibilang rendah, memutuskan berhenti dari militer untuk maju menjadi calon kepala daerah, tentu bukan perkara mudah. Taufik pun mengkonsultasikan hal ini dengan orang-orang terdekatnya, yakni istri dan orang tua. "Istri dan orang tua ternyata mendukung. Ya akhirnya dengan bismillah saya terima deh tawaran itu. Apa lagi kalau inget punya firasat yang waktu naik haji itu," katanya seraya tertawa.

Hanya berhasil menduduki jabatan wakil bupati, tidak membuat Taufik patah semangat. Kemauan belajar nya yang keras serta kesunguh-sungguhannya dalam menjalankan tugas kemudian menjadi kredit poin dimata warga Kabupaten Serang. Alhasil ketika pada periode berikutnya, dia memutuskan untuk berpisah dengan Bunyamin dan maju menjadi calon bupati, berpasangan dengan Andi Sujadi, dia pun terpilih.

Sebagai daerah yang terkenal dengan nilai-nilai keislamannya, warga Kabupaten Serang saat itu nampaknya menemukan figur pemimpin yang islami pada diri Taufik. Pilihan tersebut nampaknya tidak meleset. Sebagai bupati, Taufik tampak sangat concern terhadap islam dengan selalu mengeluarkan kebijakan-kebijakan pembangunan yang berwawasan islam.

Sebagai pribadi, Taufik nampak begitu menguasai dan menjalani nilai-nilai islam dalam setiap gerak dan langkahnya. "Sebenarnya semua itu bagaimana niatnya. Saya ini jadi bupati niatnya ibadah. Mewakafkan apa yang saya punya dan miliki, materiil-immateriil untuk masyarakat yang saya pimpin. Soalnya tanggungjawab menjadi pemimpin itu berat. Tapi ini amanah, cara yang diberikan oleh Alloh kepada saya untuk beribadah," katanya.(idm)

Memberi contoh dengan perbuatan...

2008-09-14T06:07:00.000-07:00

"Gila ya!! hari minggu gini kegiatan nya padet banget." Kalimat tersebut spontan meluncur dari seorang teman, sesama wartawan, saat sepeda motor yang kami tumpangi pada hari minggu itu disalib mobil dinas Bupati Serang Haji Ahmad Taufik Nuriman di jalan raya Serang-Cilegon. Bupati dan kami baru saja usai menghadiri acara sebuah partai politik. Bedanya, kalau kami berdua memutuskan untuk pulang, Taufik Nuriman justru masih harus menghadiri acara pembukaan pasar rakyat yang diadakan oleh sebuah bank plat merah. Kabarnya, setelah itu, dia masih harus menghadiri sebuah acara silaturahmi yang diadakan oleh sebuah yayasan pondok pesantren.

"Terkadang anak-anak suka protes juga. Tapi akhirnya mereka ngerti sendiri kalau bapaknya ini milik semua warga Kabupaten Serang," ujar Taufik saat membuka perbincangan dengan Tangerang Tribun pada suatu sore di teras rumahnya yang asri di bilangan Ciracas, Kota Serang.

Sebenarnya, menurut Taufik, sejak kecil kedua anaknya yakni Esa Kurniati dan Eki Baihaki sudah terbiasa ditinggal-tinggal. Maklum waktu itu Taufik adalah tentara di kesatuan khusus TNI, Kopasus. Kalau sudah begitu, sang istri, Eneng Ratna, yang akan memberikan pengertian kepada anak-anak, bahwa sang ayah pergi untuk menunaikan tugas dari negara. Mungkin karena terbiasa menjadi anak "kolong" itu pula lah, akhirnya ketika sang ayah menjadi Bupati sekalipun, kedua anak Taufik jauh dari kesan manja. Alih-alih menuntut waktu yang lebih banyak dari ayah mereka, kedua anak Taufik justru lebih sering memberikan dorongan agar ayahnya itu lebih banyak mengisi waktunya dengan menjalankan tugas sebagai kepala daerah. "Alhamdullih mungkin nilai-nilai hidup mandiri dan berdisiplin yanag saya terpakan ketika di rumah sedikit banyak akhirnya mempengaruhi perilaku dan fikiran mereka," katanya.

Dalam menanamkan nilai-nilai disiplin kepada anak-anaknya, Taufik mengaku, lebih banyak dengan cara memberi contoh perbuatan ketimbang dengan perkataan. Taufik menyebut, waktu masih jadi tentara dulu, dia kerap membantu sang istri mengerjakan pekerjaan rumah, mulai dari menyapu hingga menyetrika pakaian. Dengan begitu, dia ingin memberi contoh kepada kedua anaknya bahwa hidup menjadi manusia itu tidak boleh terlalu tergantung kepada orang lain. "Kalau sekarang jujur sih udah gak sempet bantuan istri mengerjakan pekerjaan rumah itu. Tapi sekarang anak-anak saya menmgikutinya. Minimal terhadap perabotan milik mereka sendiri. Nyuci mobil sendiri misalnya," imbuhnya.

Meski lama dinas di militer, yakni hampir selama 20 tahun, tidak sedikitpun tampak gaya-gaya khas militer yang kaku pada diri Taufik. Panggilan penuh nada sayang selalu keluar dari mulutnya setiap kali memanggil istri dan anak-anaknya. Mungkin karena itu juga lah, kedua anaknya, diakui sangat terbuka untuk membicarakan permasalahan mereka, meski yang bersifat pribadi sekalipun. "Anak saya itu kalau ada yang suka aja misalnya, layaknya remaja lainnya, ya dia cerita sama saya," kata pria yang hobi main tenis dan berkebun ini.

Menyadari sempitnya waktu untuk bisa berkumpul bersama keluarga, Taufik akhirnya seperti telah memutuskan untuk membuat sebuah peraturan tidak tertulis didalam keluarga. Setiap malam minggu dia selalu berusaha untuk pergi bersama keluarga, meski hanya untuk sekedar makan malam di tempat-tempat favorit. Kalau sudah begitu, si sulung yang sudah tinggal bersama suaminya, Kapten (inf) Romas Herlandes, di Jakarta pun dengan senang hati akan pulang ke rumah di Serang. Begitu juga dengan si bungsu yang kini terpaksa harus tinggal di sebuah kamar kos di dekat kampusnya di Jakarta. Dan rombongan keluarga kepala daerah ini pun siap untuk menyantap makanan kesukaan mereka di tempat-tempat makan yang terkenal kelezatannya di Kota Serang atau di Cilegon. "Kalau saya sih sebenernya suka sayur asem dan ikan asin. Tapi ibu nya dan anak-anak sekarang lagi seneng karaoke, jadi sekarang lebih sering cari tempat makan yang ada karaokenya," ujarnya.

Kegiatan mengisi waktu luang bersama keluarga di setiap akhir pekan itu, kata Taufik, pada akhirnya mampu menjauhkan kedua anaknya dari gaya hidup anak muda yang cenderung hura-hura di malam minggu. Taufik juga yakin kalau kedua anaknya itu selalu bersikap menjaga kehormatan orang tua dengan tidak pernah berbuat sewenang-wenang dengan mengatasnamakan nama besar bapaknya yang seorang Bupati.

Peraturan tidak tertulis lainnya yang dibuat Taufik untuk menjaga keakraban di rumahnya adalah sholat magrib dan subuh berjamaah, serta pengajian Yasin setiap malam Jum'at. "Kalau yang ini berlaku untuk semua orang di rumah. Supir, ajudan, pembantu dan keponakan-keponakan yang kebetulan tinggal disini," katanya.

Kesan Islami yang lekat pada diri pria kelahiran Ciruas 2 Oktober 1953 dari pasangan KH Nuriman dan Hj Sohrabah ini nampaknya tidak hanya di permukaan alias hanya etalase saja. Betapa tidak, banyak sumber Tangerang Tribun yang menyebutkan kalau Taufik tidak pernah alfa menjalankan puasa sunat Senin-Kamis. "Saya kadang nggak enak kalau terpaksa harus menginap di rumah beliau. Habis setiap habis sholat subuh beliau mesti Yasin-an. Terkadang kita kan pengennya tidur lagi kalau abis subuh ya," kata seorang staf pribadi Taufik suatu ketika setengah berbisik seraya terkekeh.

Pengamatan Tangerang Tribun juga menunjukan hal yang tidak jauh berbeda. Hampir dalam setiap sambutannya dalam berbagai acara, tidak harus acara keagamaan, Taufik tidak pernah ketinggalan untuk menyelipkan petatah-petitihnya dengan mengutip ayat-ayat Qur'an atau hadis Nabi Muhammad SAW. "Ya saya ini kan berasal dari keluarga yang Alhamdullilah Islami. Ayah saya itu alumni Pesantren Al-khairiyah Citangkil. Saya sendiri kan pendidikan formalnya serba Islam, mulai dari PGAN (Pendidikan Guru Agama Negeri) sampai IAIN (Institut Agama Islam Negeri)," ujarnya menjelaskan alasan kentalnya nuansa Islami yang melekat pada dirinya.(idm)

Buruh akan gugat Pabrik tekstil ex milik Pan Brother

2008-09-14T06:05:00.000-07:00

SERANG, TRIBUN - Buruh PT Panca Plaza Indo Textile (PPIT) berencana akan melakukan gugatan terhadap perusahaan tempat mereka bekerja tersebut, ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Pasalnya kedua belah pihak tidak kunjung mendapat kesepakatan mengenai besaran uang pesangon pasca akhirnya perusahaan menyatakan ketidaksanggupannya dalam mendapatkan investor baru.

"Mungkin minggu-minggu ini kita akan layangkan gugatan itu. Kita tunggu rekomendasi Disnaker (Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang) dulu selaku mediator," kata Ketua SPN Banten Yeheskiel DY Parabowo, Minggu (14/9). SPN adalah serikat buruh yang melakukan advokasi terhadap buruh pabrik tekstil di Desa Parigi, Kecamatan Cikande tersebut.

Diterangkan Prabowo, baru-baru ini pertemuan antara buruh dan perusahaan yang dimediatori Disnaker terkait keinginan perusahaan yang akan melakukan penutupan pabriknya, kembali dilakukan. Dalam pertemuan tersebut perusahaan menyatakan tetap akan menutup pabriknya karena tidak berhasil menemukan investor baru. Perusahaan juga tetap dengan tawaran mereka semula untuk hanya memberikan uang pesangon sebesar seperempat PMTK. "Kami sudah berulang kali bilang, mengenai mau tutup, itu hak perusahaan. Tapi tolong hak buruh dipenuhi," katanya.

Menurut Prabowo, jika mengacu kepada UU Nomor 13/2003 tentang ketenagakerjaan seharusnya perusahaan memberikan pesangon sebesar dua kali PMTK. Namun demikian, lanjutnya, buruh mencoba memahami keadaan perusahaan yang mungkin dalam kesulitan keuangan, sehingga buruh mau menurunkan besaran uang pesangon yang harus diterimanya menjadi satu kali PMTK saja.

Secara terpisah Kepala Disnaker Kabupaten Serang Suherman A. membenarkan jika dalam pertemuan terkahir antara PT PPIT dan buruh tidak ditemui kata sepakat. Untuk itu, kata Suherman, pihaknya selaku mediator akan segera memberikan anjuran atau rekomendasi kepada kedua belah pihak dalam mendapatkan jalan keluar dari permasalahan tersebut. "Tapi mengenai anjurannya sendiri sampai sekarang masih kami godok," imbuhnya.

Suherman menambahkan, bagi pihak-pihak yang keberatan dengan anjuran dari pihak mediator, proses gugatan bisa dilakukan.

Awal Agustus lalu PT PPIT menyatakan akan menutup pabriknya dengan alasan investor mereka selama ini yakni pemilik konglomerat Pan Brother, Bambang Sutijo, sudah mencabut investasinya. Kepada buruh, perusahaan menawarkan uang pesangon sebesar seperempat PMTK. Buruh mengadukan hal tersebut ke Disnaker Serang. Buruh mempertanyakan alasan penutupan pabrik tersebut sehingga perusahaan diminta untuk tetap beroperasi. Namun jika akhirnya perusahaan tetap memutuskan untuk menutup pabriknya, maka buruh meminta perusahaan untuk membayarkan pesangon sebesar satu kali PMTK. Pada saat itu perusahaan pun menyanggupi akan berupaya untuk mencari investor baru.(idm)

Pemkab diminta tertibkan penambangan pasir

2008-09-14T06:04:00.000-07:00

SERANG, TRIBUN - Pemerintah Kabupaten Serang diminta untuk segera menertibkan aktivitas penambangan pasir darat di Kampung Brambang, Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa. Permintaan dari sejumlah kalangan ini menyusul telah terjadinya pemblokiran jalan di kampung tersebut oleh warga sebagai bentuk protes terhadap aktivitas penambangan pasir darat disana.

Sekertaris Jenderal FKPN Pontirta (Forum Komunikasi Petani dan Nelayan Kecamatan Pontang, Tanara dan Tirtayasa) Iwan Sofwan, Minggu (14/9), mengatakan,pemblokiran yang dilakukan warga tersebut sebagai bukti dari absennya peran Pemerintah Kabupaten Serang dalam menjaga ketertiban di masyarakat. "Kalau masyarakat akhirnya sampai bergerak sendiri, artinya kan pemerintahnya diam saja," ujarnya. Oleh karena itu, kata Iwan, saatnya kini bagi Pemkab Serang untuk bergerak melakukan penertiban terhadap aktivitas penambangan pasir darat tersebut. Lebih lanjut Iwan juga mempertanyakan apakah aktivitas penambangan pasir darat tersebut mengantongi perijinan dari Pemkab Serang atau tidak. "Logikanya kan kalau perijinan ditempuh dengan benar, imbas aktivitas pertambangan itu kan akan minimal. Beda dengan yang tidak ada ijinnya, ya semaunya saja," imbuhnya.

Secara terpisah anggota Komisi D DPRD Kabupaten Serang Najib Hamas juga menyampaikan desakannya. Kata Najib, Bupati Serang Taufik Nuriman harus segera memberikan instruksi kepada dinas terkait untuk melakukan penertiban. "Jangan sampai tindakannya terlambat sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," ujarnya.

Menurut Najib, Pemkab Serang harus berani melakukan penutupan terhadap aktivitas penambangan yang memang tidak memiliki ijin. Penambangan tanpa ijin tersebut, lanjutnya, telah merugikan pemerintah daerah dan warga sekitar lokasi, serta lingkungan. "PAD (Pendapatan Asli Daerah) tidak masuk, lingkungan rusak, masyarakat marah. Nunggu apa lagi?" katanya.

Sebelumnya warga Kampung Brambang telah melakukan pemblokiran jalan di kampung mereka dengan batu-batu besar yang mereka dapatkan dari kali setempat. Pemblokiran tersebut dimaksudkan sebagai bentuk kekecewaan terhadap aktivitas penambangan pasir darat di kampung tersebut yang telah mengakibatkan jalan menjadi rusak parah sepanjang tahun. Akibat pemblokiran tersebut, puluhan mobil pengangkut pasir pun sempat tak bisa lewat sampai akhirnya pihak penambang pasir berjanji akan ikut menjaga kondisi jalan.(idm)

Rp1,5 Miliar untuk rekrutmen CPNS

2008-09-14T06:00:00.002-07:00

SERANG, TRIBUN - Anggaran Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada Tanggal 7 Oktober 2008 mendatang akan menelan biaya Rp1,5 miliar. Hal tersebut setelah ada kesepakatan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang yakni menggelar penerimaan CPNS tersebut secera serentak.

Diakatakan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkot Serang H Ahmad Benbela, sebelumnya diperkirakan biaya tersebut mencapai Rp2,5 Miliar. "Prediksi kami, tadinya anggaran bisa mencapai Rp2,5 Miliar, dengan asumsi pelaksanaan CPNS tidak serentak. Tapi karena diputuskan serempak, maka anggaran bisa dipangkas hingga Rp1,5 Miliar," katanya.

Dia juga mengungkapkan, untuk tes CPNS akan digelar secara serempak pada 23 November. Sedankan, petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) penerimaan CPNS sudah ada. "Untuk pembuatan soal tes CPNS Pemprov Banten akan melakukan MoU dengan perguruan tinggi (PT) yang berpengalaman," ujarnya.

Untuk persyaratan pelamar umum, lanjut Dia, tetap mengacu pada PP No 11/2002 yakni usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Adapun pendidikan minimal Diploma III. "Ini sesuai dengan ketetapakn Men-PAN dan berlaku untuk penerimaan CPNS seluruh Indonesia," jelasnya seraya menegaskan bahwa untuk Kota Serang semua pelamar adalah pelamar umum dan memiliki kesempatan untuk menjadi CPNS. "Bagi para Tenaga Kerja Sukarela (TKS) juga. Jika mendaftar kategorinya juga masuk dalam pelamar umum," pungkasnya. (Idm)

900 ribu buruh dan pekerja wajib dapat THR

2008-09-14T06:00:00.001-07:00

SERANG, TRIBUN – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten Eutik Suarta mengungkapkan untuk lebaran tahun ini, tercatat sekitar 900 ribu buruh dan pekerja yang wajib menerima tunjangan hari raya (THR). Setiap perusahaan diwajibkan memberikan THR, paling lambat H-7 lebaran.

"Jumlah pekerja itu tersebar di beberapa perusahaan yang bergerak di sektor industri, kimia, mebel, hingga konveksi. Dalam waktu dekat kita akan menyurati Disnaker kabupaten dan kota, untuk menyetorkan jumlah pekerja dan perusahaan. Tapi data terakhir menyebutkan, sekitar 900 ribu," katanya, Sabtu (13/9).

Dijelaskan Eutik, selain mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tata cara pemberian dan besaran THR, kelak akan diatur oleh ketentuan Direktorat Jenderal (Dirjen) Depnakertrans.

"Seperti tahun lalu, biasanya nanti Dirjen (Direktorat jenderal) akan menyampaikan anjuran tentang THR itu untuk pemerintah daerah di seluruh Indonesia," imbuhnya.

Lebih lanjut Eutik menambahkan, mengenai perlu tidaknya perusahaan menyediakan angkutan mudik bagi karyawan yang hendak pulang kampung, khususnya ke luar Banten, akan diserahkan kepada kabupaten/kota. Sementara itu pemerintah Provinsi Banten sendiri hanya akan bertindak sebagai fasilitator saja.

Dalam perkembangan yang sama, Koordinator Asosiasi Serikat Pekerja dan Buruh Serang (ASPBS) Hafuri Yahya mengungkapkan, ada kurang lebih 504 perusahaan yang beropersi di Kota dan Kabupaten Serang, yang terikat untuk memberikan THR kepada 105 ribu karyawannya. Hafuri berharap, perusahaan berkomitmen untuk membayarkan THR, karena sudah menjadi hak setiap pekerja. Perusahaan yang mengklaim dirinya dalam kondisi bangkrut, kata Hafuri, wajib menyertakan surat keterangan dari tim ahli. Dengan itu, buruh dan atau pekerja mengerti kenapa mereka tidak menerima THR. "Dalam ketentuan, buruh yang sudah bekerja di atas satu tahun mendapatkan THR sebanyak satu kali gaji. Asumsi dasarnya, rata-rata buruh dibayar sesuai upah minimum kabupaten/kota (UMK) Serang, yakni Rp 927.500," katanya.

Pekerja yang usai kerjanya masih di bawah satu tahun pun, kata Hafuri, dibenarkan untuk menerima THR. "Hitungannya tentu saja harus proporsional dihubungkan dengan prestasinya selama ini. Manajemen perusahaan juga harus terbuka dalam memberikan penilaian terkait itu," imbuhnya

Lebih jauh Hafuri menjelaskan arti pentingnya THR tahun ini adalah mengingat beban perekonomian para pekerja yang bertambah sulit akhir-akhir ini, seiring naiknya BBM yang diikuti dengan kenaikan harga-harga.(idm)

Sekda dipastikan akan segera menjadi terdakwa

2008-09-11T06:10:00.001-07:00

SERANG, TRIBUN – Sekertaris Daerah Kabupaten Serang RA Syahbandar dipastikan akan segera duduk menjadi terdakwa dalam kasus korupsi pengadaan lahan interchange Julang, Cikande.

Selain Syahbandar, dua mantan pejabat Pemkab Serang yang kini berdinas di Pemkot Serang juga akan menjadi terdakwa kasus yang sama. Keduanya adalah Asda II Kota Serang Dedi Kusumayadi, dan Inspektur Kota Serang Martedjo.

Demikian diungkapkan Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Banten Edi Dikdaya kepada wartawan, Kamis (11/9).

Menurut Edi, pihaknya telah melimpahkan berkas perkara penyidikan kasus korupsi tersebut kepada Kejaksaan Negeri Serang. “Sudah. Tadi pagi itu sudah kita limpahkan ke Kejari. Besok (red-hari ini) Kejari akan limpahkan itu ke pengadilan (PN Serang) untuk segera disidangkan,” katanya seraya mengatakan pihak Kejari Serang yang menerima pelimpahan berkas tersebut adalah Kepala Sub Seksi Penuntutan, Rudi Rosady. .

Lebih lanjut Edi mengatakan, ketiga calon terdakwa tersebut akan disidangkan secara bersamaan karena penyidikan dilakukan dalam satu berkas yang sama

Adapun Jumlah Jaksa yang akan menyidangkan kasus ini, kata Edi, akan terdiri dari lima orang dari Kejati Banten dan empat orang dari Kejari Serang. Selain dirinya, menurut Edi, jaksa lainnya dari Kejati Banten adalah Kepala Seksi Penuntutan M Hidayat, Uheksi Sukoco, dan dua jaksa dari Seksi Pidana Khusus yaitu Andri Winanta dan Arnold Atawarman. “Kalau yang dari Kejari, saya belum tahu,” imbuhnya.

Untuk diketahui ketiga pejabat tersebut akan dijerat pasal 2 dan pasal 3 jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah disempurnakan dalam UU RI Nomor 20 tahun 2001 mengenai pemberantasan korupsi, jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pengenaan pasal tersebut terkait tidak dibuatnya tim analisis dan penaksir lahan serta tak menverifikasi data serta status kepemilikan lahan interchange, sehingga merugikan keuangan negara ebesar Rp 3,998 miliar.(idm)

persidangan kasus korupsi lahan KP3B

2008-09-11T05:33:00.000-07:00

Iya dan Beni saling menyalahkan

SERANG, TRIBUN – Dua terdakwa perkara dugaan korupsi pengadaan lahan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), mantan Kabiro Perlengkapan Provinsi Banten Iya Sukiya dan Kasubsi Pengaturan Tanah-tanah pemerintahan BPN Serang Beni Benardi, saling tuding dan masih berkelit tidak mengakui perbuatannya, dalam sidang perkara korupsi mereka di Pengadilan Negeri (PN) Serang, Kamis (11/9).

Dalam kesaksiannya Iya Sukiya yang sepanjang siding didampingi oleh istrinya menuding koleganya Beni yang telah merubah peta pendaftaran nomor 50 tahun 2002 yang didalamnya terdapat bidang 152 yang diklaim Imal Maliki sebagai miliknya.

Selain itu, Iya juga menyalahkan panitia pengadaan lahan yang menurutnya telah mengusulkan agar tanah milik Imal dibayarkan. Apalagi saat itu, uangnya sudah ada di bendahara dan kondisinya dinilai Iya sudah mendesak karena pada tahun 2007 di lahan yang terletak di Desa Sukajaya, Kecamatan Curug itu sudah harus berdiri delapan gedung perkantoran.

Ketika ketua majelis hakim Syamsi SH menyinggung soal penundaan pembayaran sebagaimana diputuskan oleh panitia pengadaan lahan, Iya mengaku tak tahu.“Saya kan bukan pejabat bodoh, kalau tahu ada penundaan tentu tidak akan saya bayar. Saya bahkan baru tahu ada penundaan setelah diperiksa di Polda,”katanya.

Tapi saat salah seorang anggota majelis hakim Yohanes Priyana menanyakan soal ada tidaknya nota dinas dari pinlak yang menjadi syarat utama pembayaran lahan, Iya tak berkutik.

“Iya pak emang nggak ada yang itu, karena saya patokannya waktu itu panitia pernah mengusulkan pembayarannya,”ujar Iya.

Sementara itu, dalam kesaksiannya Beni selain menuding balik Iya yang merubah peta pedaftaran juga berupaya mencari pembenaran atas perbuatannya dengan cara mengajukan dua saksi yang meringankan (ad de charge) yaitu dua pegawai BPN Serang yang dianggap tahu kasus ini.

Kuasa hukum Beni, Adiya SH, memohon kepada majelis hakim agar sudi menghadirkan Suryana AB dan seorang pegawai BPN yang selalu mendampingi Beni saat diperiksa Polda.“Suryana kami harap bisa dihadirkan karena ia yang ditunjuk oleh kepala BPN untuk meneliti lahan Imal Maliki dan seorang lagi karyawan BPN yang mendampingi Beni saat diperiksa Polda. Ia kami ajukan karena beni pernah membuat revisi Berita Acara Pemeriksaan (BAP), tetapi BAP itu tak tercantum dalam berkas yang diajukan dalam persidangan,”beber Adiya.

Namun permohonan Adiya itu ternyata ditolak majelis hakim, dengan alasan majelis hakim memiliki dokumen surat dan data sebagai acuan yang biasa dipakai dalam persidangan.

Sebelum mengakhiri sidang, keua majelis hakim memerintahkan kepada JPU agar menyegerakan tuntutannya. “Tolong dipercepat

hari Rabu (red-tanggal 24 September) yakarena Oktober kasus ini diusahakan sudah diputus,”katanya.(idm)

Pemkab didesak cairkan bantuan MCK Ponpes

2008-09-11T05:32:00.000-07:00

SERANG, TRIBUN - Pemerintah Kabupaten Serang diminta untuk segera mengucurkan bantuan pembangunan MCK Pondok Pesantren. Pasalnya, sejumlah Ponpes kini telah melakukan pembangunan MCK tersebut dengan dana yang diperoleh dari cara berhutang.

“Ya karena kita tahunya kita bakal dapet bantuan, ya akhirnya kita berinisiatif untuk membangun terlebih dahulu pakai dana utangan. Toh fikiran kita nanti kita bisa bayar itu, setelah dana dari Pemkab cair,” kata Ustadz Hasanudin, pimpinan Ponpes Al Asas, Desa Keserangan, Kecamatan Pontang, Kamis (11/9).

Diambilnya inisiatif untuk melakukan pembangunan MCK mendahului pencairan dana tersebut, kata Hasanudin, mengingat kondisi kesehatan di Ponpes sudah sangat menghawatirkan menjelang segera berakhirnya musim kemarau kali ini. Hasanudin khawatir penyebaran penyakit akan merebak tatkala areal yang biasa dipergunakan untuk buang hajat oleh penghuni Ponpes tersiram air hujan.

Secara terpisah, anggota Komisi B DPRD Kabupaten Serang Abdul Muhyi, juga mengungkapkan desakan serupa. Menurutnya, tahun ini Pemkab Serang telah menganggarkan bantuan untuk pembangunan MCK Ponpes tersebut sebesar Rp 1,371 Miliar bagi 47 Ponpes yang tersebar di seluruh Kabupaten Serang. Dari anggaran sebesar itu, masing-masing Ponpes akan mendapatkan Rp 26,3 juta sampai 32,5 juta. Mekanisme pemberian bantuan itu sendiri dimulai dengan dilakukannya permohonan oleh masing-masing Ponpes ke Pemkab Serang. Pemkab Serang melalui Dinas Kesehatan akan melakukan proses verifikasi terhadap Ponpes yang telah melakukan pengajuan tersebut.

Program bantuan itu sendiri, kata Muhyi, didasarkan kepada pemikiran dimana Pemkab Serang ingin stigma jorok yang melekat pada Ponpes bisa hilang. “Dulu kan ada pemeo, katanya kalau belum korengan atau menderiat penyakit kulit lainnya itu belum sah mondoknya. Meski stigma itu salah, tapi kenyataannya memang begitu. Ini yang ingin kita hapuskan,” paparnya. Oleh karena itu. Lanjutnya, sejak empat tahun lalu Pemkab Serang tidak pernah alfa mengucurkan anggaran untuk membantu pembangunan MCK tersebut.(idm)

Pembahasan R APBD-P 2008 digeber

2008-09-11T05:30:00.000-07:00

SERANG, TRIBUN - Pembahasan APBD-P 2008 Kabupaten Serang digelar secara maraton alias di geber. Kemarin, DPRD Kabupaten Serang bahkan menyelenggarakan dua rapat paripurna terkait itu dalam sehari. Pukul 09.30 pagi rapat paripurna digelar dengan agenda pemandangan fraksi-fraksi terhadap nota keuangan Rancangan APBD-P 2008 yang telah disampaikan bupati sehari sebelumnya. Selang beberapa jam kemudian, yakni pada pukul 14.00, rapat paripurna kembali digelar dengan agenda jawaban bupati atas pemandangan fraksi-fraksi. Usai itu, para anggota DPRD yang menjadi Panitia Anggaran langsung berkemas-kemas untuk meluncur ke Bogor, Jawa Barat. Di Bogor, yakni percisnya di sebuah hotel di kawasan Puncak, mereka akan melakukan pembahasan pendahuluan terhadap R APBD-P 2008 tersebut, selama tiga hari, mulai dari tanggal 12 hingga 14 September. Tanpa memasang waktu untuk jeda, selesai pembahasan pendahuluan tersebut, Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Serang langsung akan menggelar pembahasan gabungan dengan Panitia Anggaran eksekutif selama tiga hari hingga 17 September.

Menurut Ketua DPRD Kabupaten Serang yang juga menjabat sebagai Ketua PAL, Hasan Maksudi, digebernya pembahasan R APBD-P 2008, mengingat seharusnya APBD-P sudah disahkan pada bulan Juli dalam setiap tahunnya. “Sementar a, ini sudah September kita baru masih membahasnya,” katanya, Kamis (11/9).

Keterlambatan pengesahan APBD-P 2008 , kata Hasan, disebabkan pembahasan harus menunggu ditetapkannya Silpa (Sisa lebih penggunaan anggaran) 2007, yang terlambat ditetapkan sebagai imbas dari baru selesainya pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terhadap laporan keuangan APBD 2007. “Prinsipnya ini adalah akibat dari buruknya kinerja semua penyelenggara pemerintahan, termasuk kita (DPRD),” katanya.

Keterlambatan penetapan APBD-P ini, menurut Hasan, meski tidak melanggar ketentuan, namun akan membuat program pembangunan menjadi tersendat. Ketersendatan tersebut terutama menyangkut tidak bisanya dilakukan penganggaran untuk program pembangunan fisik, sehingga bisa dipastikan tidak akan ada program pembangunan fisik yang bisa dilakukan dalam sisa waktu tahun anggaran tersebut. “Bagaimana mau menganggarkan untuk pembangunan fisik, lah wong efektifnya paling tinggal tiga bulan lagi. Padahal mungkin kalau pengesahan bisa dilakukan Juli, kita bisa banyak menganggarkan untuk pembangunan fisik yang mungkin perlu dilakukan,” pungkasnya.(idm)

kunjungan belajar ke pendopo

2008-09-10T07:28:00.000-07:00

Bupati Serang Taufik Nuriman berpose bersama siswa-siswi SDIT Al-Izah Serang di halaman pendopo Pemerintah Kabupaten Serang, usai acara kunjungan belajar siswa-siswi tersebut.

Paripurna nota keuangan R APBD-P 2008 diwarnai interupsi dan skor

2008-09-10T07:26:00.001-07:00

SERANG, TRIBUN - Anggota Fraksi Pembaharuan DPRD Kabupaten Serang dari PPD, Zainal Abidin Afif, menyayangkan sikap pihak Sekertariat Dewan yang menyelenggarakan sidang rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2008, lebih cepat dari yang disepakati sebelumnya. Zainal khawatir hasil sidang tersebut menjadi tidak legitimated dan berpotensi menimbulkan temuan penyimpangan oleh BPK pada saat pemeriksaan laporan keuangan.

“Soalnya pimpinan sidang tadi mengatakan sidang tersebut digelar berdasarkan hasil keputusan Panmus (Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Serang) sebelumnya. Padahal Panmus menyepakati sidang bukan hari ini, tapi besok. Ini menyalahi Tatib (Tata Tertib DPRD kabupaten Serang),” katanya usai sidang, Rabu (10/9).

Dalam sidang Zainal memang melakukan interupsi terkait keberatannya tersebut. Interupsi dilakukan saat pimpinan sidang, Ketua DPRD Kabupaten Serang Hasan Maksudi, membacakan susunan acara. Akibat interupsi itu, sidang pun akhirnya di skor sekitar 10 menit untuk memberikan kepada anggota DPRD mengambil keputusan apakah sidang bisa dilanjutkan atau tidak. Beruntung hasil skor akhirnya memutuskan sidang dilanjutkan kembali.

Dalam nota keuangan Raperda Perubahan APBD 2008 yang dibacakan Bupati Serang Taufik Nuriman terungkap, Perubahan APBD 2008 dilakukan antara lain karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD 2008.

Dalam nota keuangan tersebut juga terungkap Perubahan APBD 2008 mengalami defisit sebesar Rp 166,59 Miliar. Hal itu sebagai akibat dari lebih besarnya target belanja sebesar Rp 1,19 Triliun dibanding target pendapatan sebesar Rp 1,02 Triliun.

Bupati dalam nota keuangan tersebut juga mengklaim, anggaran belanja untuk pendidikan merupakan anggaran terbesar dibanding belanja untuk urusan lainnya, yakni mencapai 20,59 persen.(idm)

Dinas Pertanian sengaja menghentikan pungutan

2008-09-10T07:25:00.001-07:00

SERANG, TRIBUN - Pungutan sewa atas aset milik Pemerintah Kabupaten Serang berupa sawah di Kelurahan Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen, sengaja dihentikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Serang mulai tahun ini. Pemberhentian itu dilakukan terkait dengan akan dibentuknya tim inventarisir terhadap aset tersebut oleh Pemkab Serang.

“SK pembentukan tim nya sudah diterbitkan Bupati sejak tahun 2006. Tapi memang karena berbagai kesibukan dan pergantian pejabat, tim itu sampai sekarang belum terbentuk juga. Sementara pembentukan tim belum terlaksana, pungutan sengaja kita berhentikan,” kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Serang Dadang Hermawan, Rabu (10/9).

Rencana pembentukan tim itu sendiri, kata Dadang, dilatarbelakangi oleh kekhawatiran sudah tidak validnya data mengenai aset tersebut yang sejak dilimpahkan pengelolaannya kepada Dinas Pertanian dari Pemkab Serang pada tahun 2000, memang belum pernah diverifikasi. Selain itu, lanjutnya, Pemkab Serang menilai pendapatan daerah dari aset tersebut perlu ditingkatkan karena nilai pungutan sewa yang berlaku masih terlalu murah. “Pungutan sekarang itu kan Rp 300.000 pertahun, perhektarnya. Itu merupakan hasil kesepakatan Pemkab dengan penggarap pada tahun 2.000, setelah sebelumnya penggarap tidak mau Pemkab menerapkan Perda (peraturan daerah) tentang bagi hasil yang baru diterbitkan saat itu. Perda bagi hasil itu sendiri lahir karena Perda pungutan sewa sebelumnya dinilai terlalu murah,” kata dadang.

Terkait adanya pengakuan seorang warga yang mengaku masih membayar sewa pada tahun ini, seperti diberitakan sebelumnya, Kepala UPTD Pengelolaan Kekayaan Daerah Sawah Luhur Taufik Ismail, membantahnya. “UPTD kami selaku yang berwenang memungut, sudah tidak melakukan pungutan itu lagi sejak tahun ini. Kalau ada, silahkan bawa buktinya,” katanya.

Menurut Taufik, pemberhentian pungutan itu sendiri sebetulnya sudah berlangsung sejak SK Bupati tentang pembentukan tim inventarisir diterbitkan, yakni pada tahun 2006. Namun, lanjut Taufik, karena nasib pembentukan tim itu sendiri tampak tersendat, pihaknya masih mau menerima pembayaran sewa yang dilakukan oleh sebagian penggarap. “Makanya tahun 2007 itu masih tercacat ada Rp 4 juta yang masuk. Sebelumnya hasil pungutan ya selalu penuh, sekitar Rp 90 juta-an pertahunnya dari sawah seluas 412 hektar itu,” katanya.

Disinggung mengenai dugaan bahwa sawah-sawah tersebut dikuasai oleh orang-orang kuat yakni para mantan pejabat, sehingga menyulitkan Pemkab Serang untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar dari sektor itu, Taufik mengaku tidak tahu menahu. “Wah kalau yang itu saya nggak tahu,” katanya pendek.(idm)

GBS tidak kebagian kuota PNS

2008-09-10T07:24:00.000-07:00

SERANG, TRIBUN - Keinginan para GBS di Kabupaten Serang untuk diangkat menjadi PNS pada tahun ini nampaknya harus dibuang jauh-jauh. Pasalnya dari kuota perekrutan PNS yang diberikan pemerintah pusat pada tahun ini, yakni sebanyak 538 orang, oleh Pemerintah Kabupaten Serang tidak sedikit pun dialokasikan untuk GBS.

Menurut Kepala BKD Kabupaten Serang Rif'ah Mafhtuti, kuota yang diperoleh itu akan diberikan kepada Tenaga Kerja Kontrak (TKK) dan Tenaga Honorer 88 orang, Sekertaris Desa 106 orang, serta pelamar umum 344 orang. Untuk pelamar umum sendiri, lanjutnya, kuota akan dibagi lagi kepada tenaga pendidik 227, tenaga kesehatan 73 orang dan tenaga teknis 44 orang. “Kuota untuk GBS sebenarnya ada di TKK dan honorer, tapi yang 88 itu sudah habis untuk Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dan tenaga administrasi,” kata Rif'ah dalam pertemuan antar puluhan GBS dengan Bupati Serang Taufik Nuriman, Rabu (10/9). Puluhan GBS tersebut menuntut agar kuota perekrutan PNS tahun ini bisa mengakomodir pengangkatan seluruh GBS yang tersisa di Kabupaten Serang.

Koordinator para GBS tersebut, Burhan, mengungkapkan, saat ini di Kabupaten Serang masih terdapat 387 GBS yang terancam tidak bisa diangkat menjadi PNS. Sisa GBS yang ada ini, kata Burhan, sebagian besar yakni 295 orang adalah para GBS yang namanya tidak tercantum sebagai CPNS di data BKN sebagai kelalaian dalam pengajuan yang dilakukan oleh BKD Kabupaten Serang dan BKD Provinsi Banten. Sementara selebihnya, yakni 92 orang adalah GBS yang sengaja dicoret oleh BKD Kabupaten Serang dari pengajuan dengan alasan tidak terdaftar sebagai GBS yang dibiayai oleh dana dari APBD atau pun APBN.

“Sementara kontrak kami sebagai GBS dari pemerintah pusat akan segera berakhir Desember ini seiring kebijakan mereka yang memang akan menghabiskan GBS untuk diangkat menjadi PNS pada tahun depan,” papar Burhan.

Sementara itu Bupati menilai masih adanya GBS yang belum tercantum sebagai CPNS di data BKN tersebut disebabkan oleh kurang koordinasinya dari BKD Provinsi Banten pada saat meneruskan pengajuan yang dilakukan oleh BKD Kabupaten Serang. “Ini akar permasalahannya dulu BKD provinsi tidak konfirmasi lagi ke kita waktu mau masukin pengajuan dari kita ke pusat. Akhirnya banyak yang tercecer. Jujur saya kecewa,” katanya.

Namun begitu Bupati berjanji, pihaknya akan terus memperjuangkan para GBS tersebut agar segera bisa tercantum sebagai CPNS di data BKN. Bahkan, lanjutnya, Pemkab Serang telah mengupayakan hal tersebut sejak pertama kali permasalahan ini muncul.

“Menurut laporan Bu Rif'ah, konon Pak Menpan (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Taufik Effendi) pernah bilang kalau pemerintah sampai kapanpun dipastikan akan terus melakukan perekrutan PNS, sebab setiap tahunnya kan yang pensiun juga banyak. Jadi gak perlu khawatir. Terkait kontrak yang habis, saya yakin kontrak itu pasti akan diperpanjang lagi oleh pemerintah pusat,” paparnya.(idm)

2 tenaga medis akui tidak punya ijin buka praktik

2008-09-09T04:39:00.000-07:00

SERANG, TRIBUN – Dua tenaga medis yang didakwa tidak memiliki ijin membuka praktik oleh JPU dalam persidangan kasus mereka di PN Serang, Selasa (9/9), mengakui dakwaan JPU tersebut. Keduanya adalah Kepala Puskesmas Carenang Sodikin dan perawat di Puskesmas Binuang, Raudhatul Hikmah.

Sodikin mengakui jika dirinya tidak memiliki izin membuka klinik kesehatan. Sodikin juga mengakui jika dirinya telah melakukan tindakan medis kepada setiap pasien yang datang ke kliniknya, meski tidak ada kewenangan untuk itu.

“Sejak pertengahan tahun lalu saya memang membuka praktik, hingga akhirnya Maret 2008 digerebek polisi karena tidak memiliki izin. Selama itu, saya akui telah melakukan beberapa tindakan medis seperti menjahit luka, pengobatan, dan memberikan obat,” kata Sodikin, menjawab pertanyaan majelis hakim yang diketuai Naomi Manggalatung.

Sedangkan peritiwa pidana yang dilakukan Hikmat juga nyaris serupa. Hikmat mencoba mengobati Ny Haeruddin, yang menderita penyakit paru-paru akut. Sejam berselang, pasien menghembuskan nafas terakhirnya. Atas tindakannya itu, keduanya didakwa melanggar pasal 82 ayat 4, dan pasal 84 ayat 5 UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Usai sidang, jaksa penuntut umum (JPU) Ratna Sirait menjelaskan, kematian dua orang pasien di tempat praktik masing-masing terdakwa tidak ada hubungannya dengan tindakan medis yang dilakukan terdakwa atau malpraktik. “Mereka diadili hanya karena tidak mempunyai izin praktik dari Dinas kesehatan (Dinkes) Kabupaten Serang. Dan itu sekarang sedang dalam proses penyelesaian,” ujar Ratna seraya menegaskan bahwa kedua terdakwa itu juga digerebek polisi karena tidak memiliki ijin, bukan mal praktik.(idm)

Layanan rumah sakit masih banyak yang buruk

2008-09-09T04:22:00.000-07:00

SERANG, TRIBUN - Masih buruknya pelayanan di rumah sakit dan institusi pelayanan kesehatan lainnya terhadap warga miskin perlu disikapi dengan pembentukan sebuah lembaga indipenden pemantau layanan kesehatan.

Hal tersebut diungkapkan Prof. Dr. Mahlil Ruby dari Fakultas Kedokteran UI saat berbicara dalam acara dengar pendapat yang digelar oleh Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Sistem Kesehatan Kabupaten Serang di hotel Le-Dian, Selasa (9/9). “Kita kan masih sering sekali mendengar bahwa banyak sekali pasien miskin yang tidak dilayani dengan baik di rumah sakit. Para perawat jutek, dokter cuek. Saya kira kalau ada lembaga independen yang secara khusus melakukan pemantauan dan advokasi dibidang kesehatan semacam YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), hal seperti itu bisa dieliminir,” katanya.

Keberadaan lembaga tersebut, lanjutnya, semakin dibutuhkan setelah SKK diberlakukan. Pasalnya, pelaksanaan SKK jelas-jelas akan meminta konsekuensi dana yang lebih besar dan membutuhkan kerjasama yang lebih intensif dari semua stake holder yang ada. “Tidak ada SKK saja, mendapatkan pelayanan yang baik adalah hak, apalagi ada SKK, tentu hak itu lebih besar lagi,” ujarnya.

Selain Ruby, dalam acara tersebut juga hadir Dwi Handoyo M. Kes dari UGM, dan perwakilan sejumlah SKPD di Pemerintah Kabupaten Serang.

Menurut Ketua Pansus, E. Hafadzah, acara tersebut digelar untuk menyamakan persepsi diantara instansi yang ada di Pemkab Serang sendiri, terkait SKK. “Dalam pertemuan berikutnya baru kita akan kumpulkan seluruh stake holder termasuk yang berada di luar instansi Pemkab Serang, seperti ulama, ormas, organisasi pemuda, Polres, Kejaksaan dan lain-lain,” imbuhnya.

Jika melihat proses kerja yang sudah dilakukan Pansus sejauh ini, Hafadzah yakin lahirnya Peraturan Daerah tentang SKK hanya tinggal menunggu hari. “Semuanya sudah 95 persen. Insya Alloh setelah sekali lagi menggelar pertemuan dengan para stake holder itu, kita akan segera paripurna (rapat paripurna DPRD Kabupaten Serang) kan Perda ini untuk disahkan,” katanya.

Hafadzah menambahkan, dalam pelaksanaan Perda SKK nanti semua instansi pemerintahan di Kabupaten Serang akan diminta untuk menerapkan wawasan kesehatan dalam setiap program kerjanya. “Misalnya Dinas PU (Pekerjaan Umum), nanti harus membangun jalan, jembatan dengan menerapkan wawasan kesehatan dengan berupaya agar bagaimana caranya jalan yang dibangun itu bisa meningkatkan taraf kesehatan warga pemakainya. Begitu juga stake holder lainnya yang diluar instansi pemerintahan. Selain harus selalu berwawasan kesehatan dalam menerapkan program kerjanya, mereka harus berperan aktif mensukseskan SKK,” paparnya.(idm)

Pemberantasan buta aksara Kabupaten Serang lampaui target

2008-09-09T04:21:00.002-07:00

SERANG, TRIBUN - Pemerintah Kabupaten Serang dinilai telah berhasil melaksanakan program pemberantasan buta aksara. Hal itu terbukti dengan angka buta aksaranya yang pada tahun ini tinggal tersisa 0,1 persen yakni 12.527 orang dari jumlah penduduknya sekitar 1,2 juta.

Untuk itu Bupati Serang Taufik Nuriman, Senin lalu, mendapatkan penghargaan Anugrah Tuntas Aksara tingkat Madya dari presiden dalam acara peringatan hari aksara internasional ke 43 di Bali. Penghargaan dengan berbagai kategori dalam program pemberantasan buta aksara ini juga diberikan kepada 37 bupati dan walikota lainnya di Indonesia.

Menurut Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan kabupaten Serang Jajang Kusmara, prestasi yang diraih Pemkab Serang tersebut bahkan melampaui target yang ditetapkan pemerintah pusat melalui Inpres 5/2006 tentang pemberantasan buta aksara. Dalam Inpres tersebut ditargetkan angka buta aksara di daerah pada akhir 2009 sebesar-besarnya adalah 5 persen. “Alhamdulilah kita sudah bisa melampaui target. Padahal tahun lalau masih (angka buta aksara) 30.000-an loh,” katanya.

Diterangkan Jajang, keberhasilan program pemberantasan buta aksara ini disebabkan Pemkab Serang konsisten dalam menggelar kegiatan belajar kepada para warga yang masih buta aksara di pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yang terdapat di setiap kecamatan. PKBM tersebut terdapat di setiap kecamatan, sehingga di Kabupaten yang ada di setiap kecamatan. “Nah dengan Kota Serang sekarang ini kita punya 38 PKBM,” imbuhnya.

Konsistensi pelaksanaan program pemberantasan buta aksara ini, kata Jajang, juga disebabkan oleh dukungan dana yang memadai dari Pemkab Serang sendiri. Menurut Jajang, setiap tahunnya Pemkab Serang bahkan bisa menganggarkan dana hingga empat kali lipat dari dana yang diperoleh dari pemerintah pusat. “Tahun lalu itu, dana dari APBN cuma bisa untuk biaya mengentaskan 1.200 orang, sementara yang dari APBD Kabupaten Serang bisa untuk 6.000 orang,” ujarnya.(idm)

SPN minta THR dibayarkan sesuai masa kerja

2008-09-09T04:21:00.001-07:00

SERANG, TRIBUN - DPC SPN Kabupaten Serang meminta perusahaan membayarkan THR kepada para pekerjanya disesuaikan dengan masa kerja. Hal itu untuk menjaga agar tidak terjadi kecemburuan diantara pekerja sendiri. Selain itu cara tersebut juga dipandang lebih adil.

“Karena tidak mau rugi, kan banyak tuh perusahaan yang memberikan THR dengan nilai yang sama untuk semua pekerja, satu bulan gaji misalnya. Itu akan membuat pekerja dengan masa kerja lama menjadi cemburu,”kata Ketua DPC SPN Kabupaten Serang Asep Syaefulloh, Selasa (9/9).

Ditambahkan Asep, SPN juga menghimbau agar perusahaan membayarkan THR tepat waktu yakni seminggu menjelang lebaran. Terlambatnya pemberian THR akan menyulitkan dan menambah beban para pekerja. “Misalnya yang seharusnya sudah mudik, karena nunggu THR akhirnya belum bisa mudik. Itu kan menambah beban pekerja, baik secara mental maupun financial,” katanya.

Lebih jauh, SPN, menurut Asep, juga mensinyalir adanya kecenderungan perusahaan yang akan memberikan THR pada tahun ini dengan nilai yang berkurang dari tahun-tahun sebelumnya, dengan alasan kondisi keuangan perusahaan yang kurang sehat karena kenaikan sejumlah biaya produksi.

“Tahun-tahun sebelumnya itu banyak perusahaan yang memberikan THR plus bonus. Nah kami minta yang kaya gini ini diteruskan, jangan karena alasan perusahaan sedang sulit, kebiasaan seperti itu jadfi hilang,” paparnya mencontohkan.

Secara terpisah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang Suherman A. mengaku pihaknya kini masih tengah melakukan verifikasi terhadap kemampuan perusahaan dalam memberikan THR. “Laporan sementara menyebutkan dari 426 perusahaan hanya satu yang agak bermasalah,” ujarnya.

Meski begitu, kata Suherman, pihaknya tetap menghimbau agar perusahaan menyiapkan diri untuk membayar THR para pekerjanya minimal satu bulan gaji. Suherman meminta pembayaran THR tersebut sudah dilakukan selambat-lambatnya tujuh hari menjelang lebaran atau H-7.(idm)

Wabup : Pemegang ijin menggarap harus bayar sewa

2008-09-08T06:33:00.000-07:00

SERANG, TRIBUN - Para penggarap sawah milik Pemerintah Kabupaten Serang di Kelurahan Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen, mengantongi surat ijin yang dikeluarkan oleh Pemkab Serang. Dalam surat ijin tersebut tertera kewajiban para penggarap untuk membayar retribusi sewa kepada Pemkab Serang melalui UPTD Pengelolaan Kekayaan Daerah Sawah Luhur (PKDSL), Dinas Pertanian Kabupaten Serang.

Demikian diungkapkan Wakil Bupati Serang Andy Sujadi, Senin (8/9), saat ditanya mengenai permasalahan menguapnya uang sewa sawah tersebut pada tahun ini. “Setahu saya para penggarap itu memang mengantongi ijin, dan seharusnya mereka memang membayar sewa, dalam hal ini saya kira ke Dinas Pertanian ya” katanya.

Pernyataan Andy mengenai keharusan dibayarkanya sewa atas hak menggarap sawah yang merupakan aset Pemkab Serang tersebut diperkuat dengan adanya pengakuan dari Samsuri (57), seorang warga setempat yang mengaku mengantongi ijin menggarap sawah tersebut seluas satu hektar. Menurutnya, setiap tahun dia selalu membayar sewa sebesar Rp 300.000 kepada UPTD PKDSL. “Ya bayar lah. Bukti pembayarannya juga ada kok saya simpan,” katanya.

Sayang hingga berita ini diturunkan Kepala UPTD PKDSL Taufik Ismail tidak berhasil dikonfirmasi. Meski ketika dihubungi telepon genggamnya dalam keadaan aktif, namun dia tidak menjawab panggilan telepon tersebut.

Pada perkembangan yang sama, sejumlah informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, dikeluarkannya ijin menggarap tersebut dilakukan Pemkab Serang puluhan tahun lalu kepada pihak-pihak yang dianggap berjasa kepada pemeritah sebagai bentuk penghargaan. Biasanya ijin tersebut diberikan kepada mantan petinggi militer yang pernah bertugas di Banten. Sawah-sawah itu sendiri kemudian pada prakteknya digarap oleh petani penggarap setempat dengan sistem bagi hasil dengan para pemegang ijin. Pada periode pemerintahan sebelum ini, Pemkab Serang pernah berinisiatif untuk menertibkan aset sawah tersebut. Hal itu mengingat terlalu kecilnya tarif sewa yang masuk ke Pemkab Serang sehingga Pemkab Serang menggagas untuk menerapkan sistem bagi hasil. Selain itu, Pemkab Serang juga berniat untuk mengalihkan hak menggarap tersebut dari para pemegang ijin sebelumnya kepada petani penggarap sesungguhnya, dengan tujuan untuk membela kepentingan para petani penggarap. Anehnya, para petani penggarap tersebut justru tidak menghendaki itu. Mereka jutru lebih memilih untuk terus mengabdi kepada pemegang ijin menggarap dengan alasan selama ini hidup mereka telah sangat dibantu oleh para pemegang ijin tersebut.(idm)

Ayip Fauzi : SKK cara berbagi peran yang terarah dan adil

2008-09-08T06:32:00.000-07:00

Pembentukan Sistem Kesehatan Kabupaten (SKK) yang ditandai dengan diajukannya rancangan peraturan daerah (raperda) mengenai SKK oleh sejumlah anggota DPRD Kabupaten Serang, tidak sedikit mengundang tentangan dan kritikan. Para penentang dan pengkritik yang sebagian besar berasal dari kalangan DPRD Kabupaten Serang sendiri, beralasan bahwa pembentukan SKK terlalu dipaksakan mengingat secara hirarki pembentukan SKK tersebut tidak didahului oleh adanya sistem serupa di tingkat provinsi. Sehingga, kalangan penentang ragu SKK akan bisa berlaku efektif seperti yang dicita-citakan. Selain itu, kalangan penentang juga khawatir keberadaan SKK akan meminta konsekuensi berupa harus dialokasikannya anggaran yang tidak sedikit. Namun Panitia Khusus (Pansus) SKK DPRD Kabupaten Serang kini sudah terbentuk. Mereka bahkan sudah bekerja dengan diantaranya sudah melakukan studi banding ke Kabupaten Jembrana dan melakukan berbagai dengar pendapat dengan para ahli. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai terus berlanjutnya pembuatan SKK ditengah tentangan dan kritikan, wartawan Tangerang Tribun Idham Gofur mewawancarai Sekertaris Pansus SKK DPRD Kabupaten Serang Ayip Fauzi, kemarin. Berikut petikan wawancaranya.

Tribun : Apa tanggapan Pansus dengan suara-suara yang menentang pembentukan SKK?

Ayip : Prinsipnya kami Pansus berusaha untuk menampung setiap aspirasi yang ditujukan kepada pembentukan SKK, baik itu yang mendukung maupun sebaliknya. Saya rasa itu sah saja dalam iklim demokrasi. Tapi sejauh kita yakin bahwa yang kita lakukan ini adalah untuk kepentingan masyarakat dan dilakukan secara prosedural, tentu tidak ada alasan untuk mundur dong.

Tribun : Sebetulnya apa sih alasan yang paling mendasar dalam pembentukan SKK ini?

Ayip : Alasan yang paling mendasar dalam pembentukan SKK ini adalah bagaimana kita bisa memenuhi hak masyarakat atas kesehatan. Sejauh ini perjuangan memberikan hak berupa kesehatan kepada masyarakat dengan cara-cara konvensional yakni dengan membebankan itu semua kepada Dinas Kesehatan, dirasa masih kurang atau setidaknya dinilai lambat. Hal itu bisa dimaklumi karena memang kesehatan itu persoalan besar dan berat yang tidak bisa hanya dibebankan kepada sati instansi saja. Perlu keterlibatan semua stake holder secara terkoordinasi dan terorganisir.

Tribun : Tapi bagaimana dengan suara-suara yang mengatakan bahwa terbentuknya SKK akan menimbulkan konsekuensi meningkatnya jumlah anggaran yang dibutuhkan?

Ayip : Saya rasa, kalau bicara anggaran, ada atau tidak ada SKK, idelanya memang anggaran kesehatan harus besar. Bukankah kesehatan adalah merupakan urusan wajib dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti halnya pendidikan dan pembangunan fisik. Nah justru dengan adanya SKK ini diharapkan, pengalokasian dan pembagian beban anggaran antar inastansi dan tingkatan pemerintahan akan lebih terarah dan adil. Selama ini kan tidak, seolah-olah hanya Dinas Kesehatan dan Pemerintah tingkat kabupaten atau kota saja yang bertanggungjawab terhadap kesehatan. Mari kita lihat, anggaran kesehatan di Kabupaten Serang hingga tahun ini itu hanya baru bisa sekitar 11 persen dari APBD. Padahal idealnya itu 15 persen. Tapi kita juga harus maklum kalau kebutuhan anggaran yang harus diprioritaskan itu bukan hanya kesehatan, terlebih tentu Pemkab Serang saat ini tentu saja belum mampu melakukan itu. Untuk itu lah perlu adanya pembagian tugas dan beban diantara semua stake holder yang lebih terarah dan adil tadi yakni melalui SKK ini.

Tribun : Kalau dengan suara-suara yang mengatakan bahwa SKK tidak akan efektif karena di tingkat Provinsi Banten belum ada sistem serupa, bagaimana itu?

Ayip : SKK memang seharusnya merupakan turunan dari sistem kesehatan yang ada di tingkat nasional dan provinsi. Tapi saya kira pendapat yang mengatakan SKK tidak bisa efektif karena di provinsi belum ada, itu berlebihan. Kita sudah buktikan itu. Di Jembrana itu, SKK mereka bisa berhasil dengan baik, meski di tingkat Provinsi Bali nya sendiri, belum ada. Jadi saya kira sekarang kita lebih baik bahu-membahu bagaimana caranya SKK ini terwujud, ketimbang selalu under estimate.

Rp 24,9 Miliar untuk memperbaiki pelaporan keuangan

2008-09-08T06:30:00.000-07:00

SERANG, TRIBUN - Pemerintah Kabupaten Serang dalam Perubahan APBD 2008 berencana akan menganggarkan dana sebesar Rp 24,9 Miliar untuk kepentingan memperbaiki pelaporan penggunaan keuangan. Dibandingkan dengan alokasi anggaran untuk urusan-urusan wajib lainnya, alokasi anggaran untuk keperluan perbaikan pelaporan penggunaan keuangan yang masuk kedalam kategori urusan otonomi daerah itu terbilang yang paling besar. Untuk urusan pendidikan dan urusan kesehatan misalnya, masing-masing hanya dianggarkan sebesar Rp 6,2 Miliar dan Rp 11,7 Miliar.

Demikian antara lain tertuang dalam Nota Kesepahaman (MoU) Kebijakan Umum Perubahan APBD 2008 antara Panitia Anggaran Eksekutif (PAE) dan Panitia Anggaran Legislatif dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Serang, Senin (8/9). Penandatangan MoU dilakukan oleh Wakil Bupati Andy Sujadi yang mewakili pihak PAE dan dari PAL diwakili oleh Ketua DPRD, Hasan Maksudi.

Mengenai jauh lebih besarnya anggaran untuk perbaikan laporan keuangan dibandingkan dengan anggaran-anggaran untuk urusan wajib lainnya, anggota PAL, Komaro Syifa'i, kepada Tangerang Tribun mengatakan, hal tersebut sudah menjadi kesepakatan pihaknya dengan PAE dalam mewujudkan tekad mendapatkan penilaian wajar dengan pengecualian dari BPK pada laporan keuangan 2009. “Disclaimer opinian yang diberikan BPK pada laporan keuangan kita tahun lalu itu cerminan buruknya pengelolaan keuangan yang pada gilirannya itu juga merupakan cerminan kita dalam mengelola pemerintahan. Jadi jangan dianggap sepele,” katanya.

Meski pada tahap penetapan kebijakan umum anggaran ini masih belum dibahas mengenai detail pengalokasian dana dalam setiap urusannya, Komaro mengungkapkan, alokasi anggaran untuk perbaikan pelaporan keuangan tersebut dimungkinkan akan dipergunakan bagi upaya peningkatan sumber daya manusia pembuat laporan keuangan di masing-masing SKPD. “Mungkin dengan pelatihan-pelatihan pegawai yang sudah ada atau dengan menyewa lembaga swasta yang rekomended dan kapable dalam menunjang pembuatan laporan keuangan,” imbuhnya.

Adapun terkait kecilnya anggaran pada urusan wajib seperti pendidikan dan kesehatan, anggota PAL lainnya, Iif Faiudin mengatakan, hal itu antara lain disebabkan sedikitnya waktu yang tersedia untuk merealisasikan anggaran. “Kalau kita anggarkan pembangunan gedung sekolah misalnya, tentu saja dengan waktu yang kita miliki yakni sekitar tiga bulan kedepan sampai tutup tahun anggaran 2008, ya tida akan bisa direalisasikan. Mengingat untuk pembangunan fisik kan harus ada tender dan sebagainya,” ujarnya mencontohkan.(idm)

Bandar Togel beromzet Rp 50 juta per hari, digulung

2008-09-07T03:20:00.000-07:00

SERANG, TRIBUN – Tanisius Sinaga (53), residivis yang sempat buron selama satu tahun, berhasil diringkus petugas Direktorat Reskrim Polda Banten. Gembong judi togel jenis Triple X untuk wilayah Banten ini ditangkap di rumahnya di Jalan Abdul Latif, Gg Kedoya, Kelurahan Cimuncang, Kota Serang, Sabtu (6/9) sore.

Sebelumnya polisi menangkap kaki tangan Sinaga, yakni Andri Wijaya (28), dan Sainan (35), yang menjadi pengecer dan pengepul di lingkungan Jombang, Kota Cilegon. Dari tangan para tersangka ini disita 2.000 buku kupon togel Triple X, 85 eksemplar buku rekapan, satu bundel kertas rekapan yang sudah diisi, satu bundel buku kupon, uang tunai Rp 219.000, dua handphone merk Nokia serta satu kalkulator.
Ditemui di kantornya, Minggu (7/9), Direktur Reskrim Polda Banten Kombes Agus K. Sutisna mengatakan terungkapnya jaringan judi togel di Banten ini berawal dari penangkapan Andri Wijaya di Cilegon tak jauh dari rumahnya saat sedang mengecerkan togel, Sabtu (6/9) sekitar pukul 14.30.
Dari pengakuan Wijaya, polisi kemudian berhasil meringkus Sainan di sebuah mall di Kota Cilegon. Dalam pemeriksaan, Sainan ternyata menyetorkan uang yang dikumpulkannya itu kepada Sinaga. Sinaga yang masuk daftar buronan akhirnya ditangkap di rumahnya sekira pukul 18.00.
Dalam penggeladahan di rumah Sinaga, polisi tidak menemukan peralatan perjudian. Namun polisi akhirnya mendapatkan barang bukti di rumah kaki tangan Sinaga berinisial MS yang sekarang DPO di kawasan Pasar Induk Rau (PIR).
Dalam pemeriksaan, Sinaga mengaku selama DPO ia kerap bolak balik kampung halaman di Medan untuk menghindari kejaran polisi. Selama berprofesi sebagai bandar togel mulai 2007, Sinaga mengaku, omzetnya mencapai Rp 30 sampai Rp 50 juta per hari, dengan wilayah kerja Serang dan Cilegon.
Agus juga menjelaskan, selain Sinaga, polisi juga juga berhasil menangkap seorang bandar togel kupon putih (tanpa merk) bernama Samuel Marpaung (32), yang merupakan bandar togel di kawasan Serang Timur. Samuel adalah warga Komplek Cikande Permai, Kecamatan Cikande.(idm)

Warga pantura kesulitan air bersih dan minyak tanah

2008-09-07T03:19:00.000-07:00

SERANG, TRIBUN - Warga di sejumlah desa di Kecamatan Tirtayasa terpaksa harus membeli air bersih untuk keperluan sehari-hari sejak dua bulan terakhir. Pasalnya sumur dan sungai yang menjadi sumber air bersih warga selama ini mengalami kekeringan hingga tidak bisa dimanfaatkan sama sekali.

Demikian diungkapkan tokoh pemuda setempat, Aldin, Minggu (7/9), kepada Tangerang Tribun melalui ponselnya. "Sebetulnya peristiwa warga harus membeli air bersih itu udah lama, tapi puncaknya terjadi pas sehari menjelang puasa kemarin," katanya.

Adapun sejumlah desa yang yang dimaksud Aldin adalah Lontar, Sidayu dan Alang-alang. Wrag di ketiga desa tersebut terpaksa harus membeli air bersih seharga Rp 1.500 per jerigen isi 25 liter. Sementara dalam satu hari sedikitnya satu rumah tangga memerlukan 5 jerigen air bersih. "Udah gitu depot tempat beli air juga jauh, di luar desa, bisa sekiloan lah jaraknya. Nah kadang-kadang depot itu juga keabisan air," imbuhnya.

Kesulitan warga di wilayah Pantura (pantai utara) tersebut tidak berhenmti sampai disitu. Sekertaris Jenderal FKPN Pontirta (Forum Komunikasi Petani dan Nelayan Kecamatan Pontang, Tanara dan Tirtayasa) Iwan Sofwan belum lama ini memberitahu Tangerang Tribun, bahwa di Kecamatan Tirtayasa, warganya kini tengah kesulitan mendapatkan minyak tanah. Pasalnya, pasokan minyak tanah bagi warga disana banyak diselewengkan ke wilayah Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang. "Di Kronjo itu kan kabarnya minyak tanah bersubsidi sudah ditarik kareba preogram konversi energinya sudah jalan. Sementara faktanya kebutuhan warga disana akan minyak tanah masih tinggi, jadilah harga minyak tanah disana bisa mencapai Rp 10.000 per liter. Pedagang di Tirtayasa ya lebih milih jual minyak tanah mereka ke Kronjo dong. Kalau pun di kami ada, harganya bisa Rp 7.000-an per liter nya," paparnya.

Untuk itu, Iwan meminta Pemerintah Kabupaten Serang bersama Kepolisian agar segera meredam dan menindak praktek penyelewengan minyak tanah tersebut.(idm)

Pemprov diminta kembali mengucurkan dana untuk interchange

2008-09-07T03:18:00.000-07:00

SERANG, TRIBUN - Bupati Serang Taufik Nuriman meminta Pemerintah Provinsi Banten kembali mengucurkan bantuan dana untuk melanjutkan pembangunan jalan interchange di Desa Julang, Kecamatan Cikande yang kini terhenti.

"Saya sudah sampaikan (permintaan bantuan dana) itu beberapa waktu lalu ke anggota dewan provinsi yang reses kesini," katanya kepada Tangerang Tribun, Sabtu (6/9).

Menurut Bupati, keberadaan jalan interchange di Desa Julang tersebut sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan yang terletak di sejumlah kawasan industri di wilayah Serang Timur. Saat ini, kata Bupati, perusahaan-perusahaan tersebut terpaksa harus sering menanggung kerugian karena seringnya terjadi keterlambatan baik dalam pengiriman barang maupun kedatangan bahan baku. "Kita kan tentunya gak pengen para investor yang sudah ada itu hengkang. Yang kita pengen justru bagaimana supaya lebih banyak lagi investor yang datang. Pilihannya ya akses jalannya yang harus dibuat sebaik mungkin," paparnya.

Diketahui, pembangunan jalan interchange di Desa julang tersebut pernah digagas pada tahun 2005 untuk mengatasi kemacetan arus lalu lintas di wilayah Serang timur yang menuju ke kawasan-kawasan industri disana. Proyek tersebut rencananya dibangun dengan menembus Jalan Tol Jakarta-Merak sepanjang satu kilometer dengan lebar 30 meter yang langsung tembus ke Jalan Raya Serang-Jakarta di Desa Julang.
PT Perencana Jaya selaku pihak konsultan menyatakan pembangunan jalan interchange tersebut memerlukan dana sebesar Rp 40. Kebutuhan dana tersebut kemudian disepakati akan ditanggung bersama antara Pemkab Serang, Pemprov Banten, dan Hipwis (Himpunan Perusahaan Wilayah Serang).

Namun pada perjalanannya, hingga tahun 2006 dana sebanyak Rp 13 miliar dari APBD Kabupaten Serang dan APBD Provisnsi Banten yang sudah dikucurkan baru bisa membebaskan lahan seluas tujuh hektar.
Alhasil panitia pembebasan lahan projek itu pun di usut aparat hukum karena diduga korupsi.

Kejaksaan Tinggi (kejati) Banten selaku pihak yang menangani kasus ini menduga modus korupsi panitia pembebasan lahan adalah dengan mengubah status tanah sawah menjadi tanah darat, serta mengalihkan surat tanah dari akta jual beli (AJB) menjadi hak milik. Kedua hal itu dilakukan untuk memanipulasi harga jual tanah hingga mencapai Rp 380 ribu per m2, padahal harga sebenarnya hanya puluhan ribu rupiah.

Oleh karena itu, ketika kemudian akhir-akhir ini Badan Perencanaan daerah (Bapeda) Kabupaten serang mengungkapkan niatnya untuk melanjutkan pembangunan jalan interchange tersebut, sejumlah kalangan di DPRD Kabupaten Serang mengaku tidak setuju. Tidak kurang dari Ketua DPRD Kabupaten Serang Hasan Maksudi yang menyatakan ketidaksetujuan itu. Menurutnya, penganggaran kembali dari APBD Kabupaten Serang untuk melanjutkan pembangunan jalan interchange tersebut hanya akan dilakukan jika kasus hukumnya sudah selesai. Hasan mengaku, pihaknya tidak ingin kehilangan muka alias menanggung malu untuk kedua kalinya karena ternyata anggaran yang disetujui pihaknya untuk projek pembangunan malah kemudian dikorupsi.

Menurut Bapeda Kabupaten Serang, untuk bisa melanjutkan pembangunan jalan interchange tersebut, dibutuhkan dana Rp 65 miliar. Rinciannya, Rp 5 miliar untuk melanjutkan proses pembebasan lahan, Rp 52 miliar untuk pembangunannya sendiri dan Rp 8 miliar untuk pembayaran bunga bank. Seperti semula, kebutuhan dana tersebut akan diminta untuk ditanggung bersama oleh Pemkab Serang, Pemprov Banten dan Hipwis.(idm)

Syafrudin : Pemprov harus berperan lebih besar

2008-09-05T05:16:00.001-07:00

Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Serang Syafrudin mendesak Pemerintah Provinsi Banten untuk mengambil peran lebih besar dalam program listrik desa di Kabupaten Serang. Hal tersebut diperlukan agar target semua rumah tangga teraliri listrik bisa segera direalisasikan. "Hari gini sepertinya tidak elok kalau masih ada desa yang tidak berlistrik," katanya.

Syafrudin menjelaskan, peran Pemprov Banten dalam program listrik desa ini adalah memberikan kuota jumlah sambungan ke rumah tangga. Peran itu, kata Syafrudin, jauh lebih ringan dibanding kewajiban Pemkab Serang yang harus membangun infrastruktur jaringan listrik. "Biaya sambungan kan lebih murah dibanding biaya bangun jaringan," imbuhnya.

Untuk diketahui, saat ini di Kabupaten Serang masih ada sekitar 105 dari 308 desa yang masih belum teraliri listrik. Sementara Pemprov Banten hanya memberikan kuota sambungan sebanyak 1.500 rumah tangga pada tahun ini.(idm)

Aset Sawah di Sawah Luhur dikuasai "orang-orang kuat"

2008-09-05T05:15:00.001-07:00

* Dewan akan panggil Distan

SERANG, TRIBUN - Aset sawah seluas 400 hektar milik Pemerintah Kabupaten Serang di Kelurahan Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, banyak dikuasai oleh para mantan pejabat yang berasal dari lingkungan Pemkab Serang. Citra para mantan pejabat tersebut sebagai "orang kuat" diduga telah membuat pelaksanaan pungutan sewa sulit dilakukan.

"Awalnya kebanyakan yang nyewa sawah itu para mantan pejabat. Saya menduga kemudian para pejabat tersebut menjualnya ke orang lain dengan cara di bawah tangan. Sekarang mungkin kepemilikannya sudah ada di tangan ketiga atau keempat," kata Ketua DPRD Kabupaten Serang Hasan Maksudi, Jum'at (5/9).

Diterangkan Hasan, indikasi adanya orang-orang kuat tersebut bisa dilihat dari pernah terjadinya demo besar-besaran oleh masyarakat penggarap sawah tersebut ke Pemkab Serang pada periode pemerintahan Kabupaten Serang sebelumnya. "Waktu itu saya masih di Komisi C. Demo besar-besaran mereka, karena saat itu Pemkab Serang mau menerapkan Perda (Peraturan Daerah) yang mengatur tentang bagi hasil pada aset sawah tersebut. Mereka enggak mau itu, maunya tetap sewa saja seperti diatur dalam Perda sebelumnya. Kita menduga itu digerakan oleh orang-orang kuat tadi. Ya akhirnya begini, bagi hasil enggak, sewa juga nihil," papar Hasan.

Oleh karena itu, Hasan mengusulkan agar Pemkab Serang melakukan pemutihan atau melarang sawah tersebut digarap oleh siapapun hingga beberapa tahun kedepan, sebagai cara penyelesaian permasalahan. "Putihkan aja sambil dicari tahu siapa siapa saja sebenarnya penyewa yang sah dan mau membayar," imbuhnya.

Secara terpisah anggota Komisi A DPRD Kabupaten Serang Thamrin Aof, mengaku, pihaknya akan melakukan pemanggilan kepada Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Serang untuk mengklarifikasi perihal tidak masuknya pendapatan daerah dari sektor penyewaan aset berupa sawah di kelurahan Sawah Luhur tersebut. "Tahun ini nggak masuk sama sekali. Tahun sebelumnya, biarpun sedikit tapi tetap ada. Kita akan tanyakan itu ke Distan, karena memang mereka yang berwenang," ujarnya.(idm)

Dua Mobil Dinas Dibobol Maling

2008-09-05T05:10:00.000-07:00

SERANG, TRIBUN – Mendekati lebaran, aksi kejahatan dengan sasaran kendaraan yang sedang diparkir di wilayah hukum Polres Serang kembali marak. Dua kendaraan dinas pemerintah yang sedang diparkir ditempat terpisah dibobol kawanan maling. Kawanan ini menggasak dua laptop serta barang berharga lainnya. Dalam aksinya, kawanan pencuri ini terlibih dahulu merusak kaca atau pintu mobil.
Peristiwa pencurian pertama terjadi Jum'at (5/9) di halaman parkir Kantor Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Serang, sekitar pukul 11.30. Korban adalah Drs. Nurhasan, M.Si (45), warga Kenanga Cipondoh RT.03/02, Tangerang. Pejabat Dindik Tangerang ini mengedarai kendaraan dinas jenis kijang kapsul B 1734 MQ.
Tiba di kantor Dindik Serang di Kelurahan Panancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, mobil di parkir di halaman kantor. Selesai menghadiri rapat, korban menuju ke kendaraannya. Namun ketika akan membuka pintu, korban mendapati kaca mobil samping kiri hancur. Ketika diperiksa, kawanan pencuri membawa kabur laptop serta dokumen yang berada dalam tas.
Ditempat terpisah, peristiwa serupa juga menimpa H. Fuad Lutfi (54), warga Kampung Ciekek Lor, Kelurahan Keraton, Kecamatan majasari, Pandeglang. Sebuah tas berisi laptop serta tas kerja berisi dokumen penting hilang setelah kendaraan dinas Suzuki Futura A 437 disatroni kawanan maling.
Peristiwa pencurian tersebut terjadi di halaman parkir Pasar Induk Rau (PIR) Kota Serang, sekitar pukul 13.30. Dalam aksinya, para pelaku yang diduga lebih dari seorang, dengan cara merusak pintu belakang kiri. Dua kasus pencurian ini dilaporkan ke Mapolres Serang.
Kasat Reskrim Polres Serang AKP Sofwan Hermanto, ketika dikonfirmasi membenarkan adanya dua laporan pencurian itu. "Kasus pencurian itu masih dalam penyelidikan dan diharapkan dapat terungkap secepatnya," katanya. Menurut Sofwan, saat ini pihaknya telah menurunkan anggotanya untuk melacak identitas pelaku.(idm)

Pembangunan jalan perbatasan di Padarincang tidak sesuai bestek

2008-09-05T05:09:00.000-07:00

* Bendungan Cipaas rusak meski baru selesai dibangun

SERANG, TRIBUN - Pembangunan ruas jalan yang menghubungkan wilayah Kabupaten Serang dengan Kabupaten Pandeglang di Desa Padarincang, Kecamatan Padarincang diduga menyalahi bestek. Warga di desa tersebut meminta DPRD Kabupaten Serang melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan ruas jalan tersebut, untuk memastikan dugaan mereka.

Demikian diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Serang Hasan Maksudi, Jum'at (5/9). "Warga desa tersebut menyurati kita (DPRD Kabupaten Serang) belum lama ini. Nanti akan kita minta Komisi D untuk menindaklanjutinya, untuk kemudian mengklarifikasinya ke PU (Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang) sebagai pemilik projek," katanya.

Diterangkan Hasan, yang dimaksud warga dengan menyalahi bestek adalah dipergunakannya batu bronjol (batu kali) sebagai pondasi dalam pembangunan ruas jalan tersebut. Padahal dalam ketentuannya pembangunan ruas jalan sepanjang 2 km tersebut harus menggunakan batu belah untuk bagian pondasinya. "Akibatnya pembangunan jalan senilai Rp 1,2 Miliar dari APBD 2008 itu tidak seperti yang diharapkan. Batu-batu besar menghampar tak beraturan ditengah jalan, bagaimana mau lewat," imbuh Hasan seraya memperlihatkan poto yang menunjukan ruas jalan tersebut pasca dibangun.

Secara terpisah, anggota Komisi D DPRD Kabupaten Serang Afifi Harnas juga mengungkapkan temuan komisinya baru-baru ini terkait buruknya kualitas pembangunan sejumlah sarana fisik oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang. Salah satunya adalah pembangunan Bendungan Cipaas di Desa Bunihara, Kecamatan Anyer. Menurut Afifi, meski baru selesai dibangun Agustus lalu dengan anggaran sebesar hampir 800 juta dari APBD 2008, bendungan tersebut kini dalam kondisi rusak. "Dindingnya itu udah pada retak. Terus bergelombang. Dan anehnya projek pembangunan bendungan itu masih dikerjakan, padahal menurut catatan kami kontraknya harus sudah selesai," katanya.

Untuk itu, Afifi, mengaku komisi nya akan segera memanggil Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang.(idm)

PNS Pemakai Sabu Divonis 3 Bulan penjara

2008-09-04T06:46:00.001-07:00

SERANG, TRIBUN – Lima Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Banten yang tertangkap memakai narkoba jenis sabu-sabu di Hotel Putri Duyung Anyer awal Juni lalu, divonis hukuman kurungan penjara tiga bulan oleh majleis hakim di PN Serang. Dikurangi masa tahanan selama ini, kelima oknum PNS tersebut dipastikan akan bebas paling lama pekan depan.

Majelis hakim, dalam vonisnya yang dibacakan oleh ketuanya, Masrimal, mengatakan, kelima terdakwa terbukti melanggar dakwaan sekunder JPU, UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika pasal 60 ayat 5 UU yakni kategori pemakai, bukan pengedar. Untuk itu kelimanya hanya layak dijatuhi hukuman tiga bulan penjara.

Sementara dakwaan primernya, yakni UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, pasal 16 ayat 2, tidak terbukti. Padahal, dengan pasal itu, para terdakwa bisa dipidana dengan penjara paling sedikit empat tahun dan selama-lamanya 15 tahun, dengan denda paling sedikit Rp 150 juta, serta paling banyak Rp 750 juta.

Untuk diketahui, kelima terdakwa adalah Rizal Muytaqin, Panji Kusumah, Wawan Kurniawan, Mujianto, dan Agus Suryani.(idm)

Tipu Pencari Kerja, Guru Ngaji Diarak Masa

2008-09-04T06:44:00.000-07:00

SERANG, TRIBUN – Dituduh melakukan penipuan terhadap ratusan pencari kerja, seorang guru ngaji, Edi Suhaedi (35), diarak masa dari rumahnya di Kampung Kelanggaran, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, ke kantor polisi, Rabu (3/9) malam. Dari rumah tersangka, polisi mengamankan puluhan berkas lamaran korbannya yang disembunyikan dalam kamar tidur.
Keterangan yang berhasil dihimpun menyebutkan, aksi penipuan yang dilakukan Edi dilakukan sejak tahun 2004. Kepada para korban, Edi menjanjikan sanggup memberikan perkerjaan di PT Sumber Graha Sejahtera (SGS) II di Tangerang. Sebagai persyaratan agar diterima bekerja, para korban diminta mengeluarkan uang sebesar Rp 600.000 hingga Rp 800.000.
Karena janji unag bakal kembali jika tidak jadi diterima bekerja, maka banyak korban yang tergiur untuk meminta pertolongan Edi. Namun beberapa bulan setelah itu, para korban tidak kunjung mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan Edi. Janji uang kembali utuh pun, ternyata hanya bualan. Belakangan Edi malah sulit ditemui.
Kerena jengkel, para korban yang terdiri dari Rusman Hasim (35), Rasma (25), Idris (25), Sarnadi (23), dan Safrudin (25), sepakat untuk menyeret Edi ke kantor polisi. Sekitar pukul 23.00, para korban tersebut ditemani tetangga mereka sesama warga Komplek Perumahan Mina Bhakti, Kecamatan Kasemen, mandatangi rumah Edi. Edi yang tengah menonton TV langsung diseret keluar. Aksi para korban tersebut kemudian diketahui Brigadir Tanu Tarwiat, petugas Polmas Polsek Serang, yang kebetulan tengah berada dilokasi kejadian. Meski demikian, para korban yang terlanjur kesal mengarak tersangka ke Polsek Serang.
Dalam pemeriksaan di Polsek Serang, Edi mengaku sudah menjalankan raktek penipuan sejak tahun 2004. Edi juga mengaku tidak ada hubungan apapun dengan perusahaan yang namanya dia catut itu. Dia hanya memanfaatkan peluang dimana banyak orang bersedia membayar sejumlah uang untuk mendapatkan pekerjaan. Alhasil berkas-berkas lamaran milik korbannya juga tidak pernah sampai ke perusahaan, melainkan hanya disimpan didalam lemari.
Kepala Unit Reskrim Polsek Serang Ipda Edi Susanto mengatakan pihaknya menemukan sedikitnya 250 kwitansi serta puluhan berkas lamaran dari dalam lemari di rumah Edi. “Bagi yang merasa pernah ditipu kami berharap untuk segera melapor ke Polsek Serang," katanya.(idm)

Kepala Distan : Tahun ini sawah di Sawah Luhur tidak dipungut sewa

2008-09-04T06:43:00.000-07:00

SERANG, TRIBUN - Pemerinah Kabupaten serang sudah tidak melakukan pungutan atas sewa sawah seluas 400 hektar di Kelurahan Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen, sejak awal tahun ini. Pasalnya lokasi dimana sawah tersebut berada kini sudah masuk kedalam wilayah Kota Serang.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Serang Dadang Hermawan, Kamis (4/9), menjawab pertanyaan wartawan terkait adanya pernyataan dari PAL DPRD Kabupaten Serang yang menyebutkan Pemkab Serang telah kehilangan potensi pendapatan dari sewa sawah tersebut sebesar Rp 4,8 Miliar pertahun. Jika tahun sebelumnya masih tercatat ada pemasukan sebesar Rp 4 juta dari sewa sawah tersebut, tahun ini malah tidak tercatat sama sekali alias nol.

"Sejak menjadi wilayah Kota Serang, sepengetahuan saya memang tidak ada lagi pungutan sewa sawah itu," kata Dadang.

Dijelaskan Dadang, tidak dilakukannya lagi pungutan terhadap sewa sawah tersebut disebabkan pihaknya khawatir akan terjadi gesekan dengan Pemerintah Kota Serang, mengingat wilayah tersebut sudah menjadi kewenangan pemkot Serang.

Lebih lanjut Dadang mengakui jika pada tahun sebelumnya, pungutan sewa sawah tersebut masih dilakukan oleh pihak yang berwenang yakni UPTD Pengelolaan Kekayaan Daerah Sawah Luhur, Dinas pertanian Kabupaten Serang. "Dan uangnya langsung disetorkan ke BPKD (Badan Pengelolaan Kekayaan daeah). Saya sendiri sebagai kepala dinas hanya terima laporannya saja," katanya. Namun demikian, Dadang mengaku lupa mengenai jumlah yang berhasil dipungut dan disetorkan pada tahun lalu tersebut.

Sementara itu sejumlah kalangan di jajaran eksekutif Pemkab Serang mengaku heran dengan dipermasalahkannya pungutan sewa sawah tersebut. Pasalnya, menurut mereka, memang tidak ada ketentuan yang mengharuskan aset sawah di kelurahan Sawah Luhur, dipungut sewanya. "Ada nggak Perda (Peraturan Daerah) nya yang mengatur tentang pungutan sewa aset Pemkab Serang berupa sawah di Sawah Luhur itu? Setahu saya memang nggak ada itu," kata seorang pejabat di Bagian Aset dan Kekayaan pada Sekertariat Daerah Kabupaten Serang yang enggan identitasnya disebutkan.(idm)

Penggunaan anggaran tak sesuai, Bawasda surati DPU

2008-09-04T06:42:00.000-07:00

SERANG, TRIBUN - Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Kabupaten Serang menemukan penggunaan anggaran di sejumlah projek oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Serang pada semester pertama 2008, tidak sesuai ketentuan.

Informasi yang beredar di kalangan wartawan bahkan menyebutkan dalam setiap projek yang bermasalah tersebut, ada dana yang "menguap" sedikitnya Rp 100 juta. Kepala DPU, Muhamad Arslan, langsung membantah rumor yang beredar tersebut. Ketika dimintai konfirmasinya, kemarin, Arslan mengatakan, yang terjadi bukan menguapnya sejumlah dana, melainkan justru mengendap. "Nggak bener itu. Mana ada dana yang menguap. Yang ada justru mengendap, mungkin begitu istilahnya," katanya.

Arslan menjelaskan, yang dimaksud mengendap adalah adanya sejumlah projek yang nilai pembayarannya kepeda pihak ketiga atau kontraktor, dibawah nilai kontrak yang telah disepakati sebelumnya dalam penganggaran. "Misalnya, nilai kontraknya Rp 100 juta, tapi kemudian karena misalnya spesifikasi pekerjaannya kurang dari seharusnya, ya kemudian kita bayarnya kurang juga, misalnya cuma kita bayar Rp 90 juta. Kalau yang kaya gitu ada," paparnya mencontohkan.

Meski begitu, Arslan mengakui jika pihaknya telah mendapatkan surat pemberitahuan dari Bawasda mengenai projek-projek yang dinilai tidak sesuai ketentuan tersebut. "Dan kita sudah kasih surat balasan yang isinya jawaban dari beberapa hal yang ditanyakan oleh Bawasda dalam suratnya kepada kita," imbuhnya.

Beberapa hal yang ditanyakan Bawasda kepada DPU dalam suratnya tersebut, kata Arslan, diantaranya adalah mengenai adanya sejumlah projek yang pajak belum dibayarkan.

Secara terpisah Kepala Bawasda, Ismanto Ismail, ketika dihubungi melalui telepon genggamnya membenarkan bahwa Bawasda telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada DPU. Dikirimnya surat pemberitahuan tersebut dilatarbelakangi oleh hasil pemeriksaan Bawasda terhadap pelaksanaan penggunaan anggaran pada semester pertama 2008 di DPU, yang beberapa ada ketidaksesuaian. "Tapi gak ada yang krusial kok. Sifatnya hanya administratif saja. Lagian itu baru pemeriksaan tahap awal," katanya.(idm)

Pemkab talangi dana Jamkesmas Kota

2008-09-04T06:40:00.000-07:00

SERANG, TRIBUN - Pemerintah Kabupaten Serang menyatakan kesiapannya untuk menyediakan dana yang diperlukan Pemerintah Kota Serang dalam menanggulangi kekurangan kuota program Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) dari pemerintah pusat.

Kepastian mengenai hal tersebut diungkapkan Asisten Daerah Bidang Pemerintahan Kabupaten Serang Tanto Sriyono kepada Tangerang Tribun, Kamis (4/9). "Kita akan bantu dana Jamkesmas yang diperlukan Pemkot Serang dalam mengcover kekurangan kuota dari pemerintah pusat itu," katanya. Namun demikian, kata Tanto, bantuan dana tersebut hanya akan diberikan hingga akhir tahun ini saja yakni hingga Pemkot Serang memiliki APBD sendiri di tahun berikutnya.

Menurut Tanto, saat ini Pemkab Serang melalui Dinas Kesehatan nya tengah menggodok alias menghitung jumlah dana yang diperlukan untuk kepentingan tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Encep Mukardi ketika dikonfirmasi, mebenarkan hal tersebut. Namun demikian Encep mengaku pihaknya beleum selesai melakukan perhitungan sehingga belum mengetahui jumlah dana yang dibutuhkan untuk itu. "Kita masih itung. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini perhitungan bisa segera selesai," ujarnya.

Diketahui, sebanyak 6.000 warga miskin di Kota Serang dan 6.000 lagi di Kabupaten Serang tidak terakomodir dalam program Jamkesmas. Hal itu terjadi karena adanya kekurangan kuota jumlah warga miskin peserta Jamkesmas yang diberikan pemerintah pusat, dari yang sudah diajukan kedua pemerintah daerah ini sebelumnya. Terkait kekurangan kuota ini pemerintah pusat meminta kepada pemerintah daerah untuk bisa menanggulanginya dengan menggunakan dana pada APBD masing-masing. Bagi Pemkab Serang sendiri, hal tersebut bukan masalah besar , karena selain sudah punya program serupa Jamkesmas sebelum ini, Pemkab Serang juga relatif memiliki APBD dengan kemampuan yang cukup. Masalah timbul justru di Pemkot Serang. Sebagai pemerintahan dari sebuah daerah yang baru terbentuk, Pemkot Serang belum memiliki APBD tersendiri. Alhasil, Pemkot Serang berharap mendapatkan bantuan dari Pemkab Serang selaku pemerintah kabupaten induk. Program Jamkesmas sendiri diberlakukan pemerintah pusat mulai September ini menggantikan program Askeskin sebelumnya.(idm)

Pemkab bantu dana pilkada kota putaran kedua Rp 1,5 Miliar

2008-09-04T06:39:00.000-07:00

SERANG, TRIBUN - Pemerintah Kabupaten Serang akan memberikan bantuan dana pelaksanaan Pilkada Kota Serang putaran kedua sebesar Rp 1,5 Miliar kepada Pemerintah Kota Serang.

Demikian diungkapkan Asisten Daerah Bidang Pemerintahan Kabupaten Serang Tanto Sriyono kepada Tangerang Tribun, Kamis (4/9).

Diterangkan Tanto, pemberian dana bantuan tersebut dilakukan sebagai respon dari permintaan Pemkot Serang sebelumnya yang menyatakan Pemkot Serang memerlukan dana sebesar Rp 4,1 Miliar untuk bisa menggelar Pilkada putaran kedua. "Dalam suratnya waktu itu, Pak Walikota (Penjabat Walikota Serang Asmudji HM) menyebutkan berdasarkan perhitungan KPU Serang, putaran kedua membutuhkan dana sebesar Rp 4,1 Miliar," katanya.

Selain itu, lanjutnya, Undang-undang Nomor 32/2007 tentang pembentukan Kota Serang juga mengamanatkan agar pemerintah kabupaten dan provinsi induk menanggung biaya penyelenggaraan Pilkada pertama di Kota Serang. "Selanjutnya juga ada edaran dari Mendagri (Menteri Dalam Negeri Mardiyanto) yang menyatakan pemerintah kabupaten dan provinsi induk harus menanggung biaya Pilkada Kota Serang putaran kedua itu," imbuhnya.

Tanto menambahkan, berdasarkan kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi Banten, akhirnya disepakati Pemkab Serang hanya membantu sebesar Rp 1,5 Miliar, sementara sisanya yakni sebesar Rp 2,6 Miliar akan dikeluarkan oleh Pemprov Banten.

Secara terpisah Ketua Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Serang Udja Dhianda membenarkan kesedian Pemkab Serang membantu dana Pilkada Kota Serang putaran kedua sebesar Rp 1,5 Miliar tersebut. "Kita akan anggarkan itu di APBD Perubahan 2008," ujarnya.

Penyerapan raskin Kabupaten serang rendah

2008-09-03T06:49:00.001-07:00

SERANG, TRIBUN - Penyaluran Raskin di Kabupaten Serang masih rendah, yakni baru mencapai 36 persen dari pagu sebanyak 10.794 ton yang ditetapkan tahun ini. Sehingga sampai September ini masih tersisa 8.939 ton yang menumpuk di gudang milik Bulog Sub Divre Serang.

Kepala Bidang Pelayanan Publik Perum Bulog Sub Divre Serang Guntur Muayad mengatakan, data pihaknya menyebutkan sisa jatah raskin sebanyak itu adalah alokasi untuk 28 kecamatan di Kabupaten Serang.

Enam kecamatan diantaranya tercatat tidak menyalurkan raskin sejak Maret tahun ini adalah, Kramatwatu dengan 3.574 rumah tangga miskin (RTM), Kopo 4.866 RTM, Anyer 3.717 RTM, Pamarayan 4.741 RTM, Ciomas 3.021 RTM, dan Baros 4.327 RTM. Bahkan empat kecamatan lainnya lagi tidak menyalurkan jatah raskin sejak Februari 2008.

"Kami tidak tahu alasannya kenapa tidak disalurkan," katanya.

Menurut Guntur , mengacu kepada instruksi Presiden soal Raskin, pendistribusian dari titik distribusi ke rumah tangga merupakan tanggung jawab pemerintah daerah setempat. Sedangkan kewenangan Bulog hanya menyalurkan dari gudang hingga ke titik distribusi.

Guntur menambahkan, jika dibandingkan dengan Kota Cilegon dan Kota Serang, maka Kabupaten Serang adalah wilayah penyerapan raskin paling rendah di wilayah Bulog Subdivre Serang. bahkan, tahun sebelumnya, jatah raskin yang tidak tersalurkan di Kabupaten Serang sebanyak 560 ton.

Sementara itu, Kabag Perekonomian Pemkab Serang Sumargan menagatakan, pihaknya mengakui penyaluran raskin di Kabupaten Serang kurang lebih baru sekitar 36 persen atau baru terserap 4.000 ton hingga Juli 2008. Sedangkan jatah untuk Agustus dan September sedang dalam proses pengajuan kepada Bulog.

Menurut Sumargan, kendala yang dihadapi dalam penyaluran raskin di Kabupaten Serang adalah, karena pihak aparat kecamatan dan desa ketakutan atau trauma untuk menyalurkan raskin, terkait adanya beberapa kasus penyelewengan raskin. Selain itu, adanya beberapa daerah yang sedang menyelenggarakan pemilihan kepala desa.

"Tapi kami upayakan untuk penyaluran bulan-bulan berikutnya lebih maksimal lagi," imbuhnya.(idm)

2 aktivis Hamas terancam hukuman 4 tahun penjara

2008-09-03T06:48:00.001-07:00

SERANG, TRIBUN - Dua aktivis Himpunan Mahasiswa Serang (Hamas), Ubaidilah dan Juhaeni, didakwa pasal berlapis dalam kasus pengrusakan di kantor Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten. Dakwaan pertama keduanya dijerat dengan pasal 170 ayat 1 KUHP, serta dakwaan kedua adalah pasal 406 ayat 1.

Dakwaan tersebut dibackan JPU Subchan dalam persidangan di PN Serang, Rabu (3/9). yang dipimpin oleh ketua majelis hakim Bambang DS.

Kedua terdakwa didampingi penasehat hukumnya dari kantor bantuan hukum Razyd Chaniago. Selain itu, sidang dipenuhi oleh puluhan rekan kedua terdakwa, yakni sesama aktivis mahasiswa.
Kedua terdakwa diduga bersalah melakukan pengrusakan barang-barang milik Kejati Banten secara sengaja yakni dua buah kursi lipat, satu buah meja dan satu buah pot bunga pada saat aksi unjuk rasa Ambisi (Aliansi Mahasiswa Banten Anti Korupsi) 11 Desember 2007, sehingga menimbulkan kerugian sedikitnya Rp 500.000. Akibat perbuatannya tersebut, kedua terdakwa bisa terancam hukuman maksimal 4 tahun.(idm)

Pemprov Tidak koordinasi, program pembangunan mubazir

2008-09-03T06:47:00.002-07:00

SERANG, TRIBUN - Pemerintah Provinsi Banten dinilai tidak pernah berkoordinasi dalam melakukan program-program pembangunan di Kabupaten Serang. Akibatnya banyak dari program-program pembangunan tersebut yang terbengkalai alias mubazir meski sudah dibuat dengan anggaran yang tidak sedikit. Selain itu, hal tersebut juga tidak jarang menyebabkan terjadinya double program di satu lokasi yang sama.

"Misalnya Pemkab Serang buat jalan poros desa di desa A, ternyata provinsi juga buat jalan poros desa disitu. Sementara di wilayah lain, masih banyak yang tidak tersentuh pembangunan jalan poros desa," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Serang Muhamad Arslan dalam pertemuan reses masa persidangan kedua 2008 para anggota DPRD Banten asal Daerah Pemilihan Kabupaten Serang, Rabu (3/9).

Tidak adanya koordinasi dari Pemprov Banten itu juga diungkapkan Asisten Daerah Bidang Tatapraja Kabupaten Serang Memed Muhamad. Memed menyoroti ketiadaan koordinasi dari Pemprov Banten tersebut yakni pada projek-projek pembebasan lahan. Dikatakan Memed, hal tersebut telah membuat Pemkab serang kesulitan dalam mengatur ijin lokasi. "Misalnya Pemkab Serang telah mengeluarkan ijin lokasi kepada PT Pelindo II untuk pembangunan pelabuhan internasional, tapi kemudian Pemprov Banten tiba-tiba merencanakan di lokasi yang sama akan membangun kilang minyak. Padahal sebelumnya ijin lokasi untuk pelabuhan internasional juga atas permintaan Pemprov," katanya mencontohkan.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Serang Taufik Nuriman mengamini keluhan para bawahannya itu. Menurut Bupati hal tersebut telah menyebabkan penilaian buruk dari masyarakat terhadap Pemkab Serang. "Masyarakat Kabupaten Serang kan tahunya (program pembangunan yang buruk) itu programnya Pemkab Serang," ujarnya. Untuk itu, Bupati berharap DPRD Banten bisa mendesak Pemprov Banten agar mau berkoordinasi dalam setiap melaksanakan program pembangunan di Kabupaten Serang.

Laode Asrarudin, anggota DPRD Banten Dapil Kabupaten Serang yang hadir dalam pertemuan tersebut tidak menampik penilaian Pemkab Serang terkait tidak adanya koordinasi dari pemprov Banten dalam menjalankan program pembangunan di Kabupaten Serang tersebut. Bahkan, menurut Laode, hal itu juga terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten. Laode menyebut, hasil pantauan pihaknya menunjukan sejumlah Poskesdes di kabupaten/kota yang dibangun Pemprov Banten kini dalam kondisi tidak terpakai dan nyaris rusak. Laode sepakat bahwa hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya koordinasi dari Pemprov Banten pada saat hendak membangun, sehingga program tersebut tidak sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat.

Untuk mencegah hal tersebut terjadi kembali, Laode meminta agar pemerintah kabupaten/kota tidak hanya membuat ajuan bantuan program pembangunan kepada SKPD di Pemprov Banten saja, melainkan ditembuskan ke DPRD Banten juga. "Dengan begitu kita (DPRD Banten) juga bisa ikut memonitor," imbuhnya.(idm)

Batas waktu habis, Pemkot belum kembalikan mobil dinas

2008-09-03T06:47:00.001-07:00

SERANG, TRIBUN - Sedikitnya 34 mobil dinas milik Pemerintah Kabupaten Serang yang dipinjam oleh para pejabat Pemkab Serang golongan eselon 3 yang pindah ke Pemerintah Kota Serang hingga kini belum dikembalikan. Padahal, akhir Agustus ini merupakan batas waktu bagi mereka untuk mengembalikan mobil-mobil dinas tersebut.

Kepala bagian Aset dan Kekayaan pada Sekertariat Daerah Kabupaten Serang Ade Sukma mengungkapkan hal tersebut kepada wartawan, Rabu (3/9). Menurut Ade, pada Maret lalu Pemkot Serang mengajukan permohonan peminjaman mobil-mobil dinas tersebut dan berjanji akan mengembalikan pada akhir Agustus. Permohonan tersebut merespon permintaan Pemkab Serang sebelumnya yang meminta agar mobil-mobil dinas tersebut segera dikembalikan. "Tapi nyatanya sampai sekarang mereka belum mengembalikan," imbuh Ade.

Secara terpisah, Bupati Serang Taufik Nuriman membenarkan belum dikembalikannya mobil-mobil dinas tersebut meski sudah melampaui tenggat waktu yang ditentukan. Menurut Bupati hal tersebut disebabkan Pemkot Serang meminta agar pinjaman mobil-mobil dinas tersebut diperpanjang waktunya hingga Pemkot Serang mempunyai anggaran sendiri untuk membelikan para pejabatnya mobil dinas. "Kemarin Pak Sulhi (Sekertaris Daerah Kota Serang Sulhi Choir) bilang kalau mereka minta waktu pinjaman diperpanjang. Ya saya bilang, silahkan aja asal permohonan perpanjangan peminjamannya segera diajukan,"kata Bupati.

Diterangkan Bupati, Pemkab Serang sebetulnya sangat mebutuhkan mobil-mobil dinas tersebut untuk diberikan kepada pejabat eselon 3 pengganti pejabat yang pindah ke Pemkot Serang. Meski begitu, lanjutnya, Pemkab Serang bisa memahami bahwa untuk saat ini Pemkot Serang lebih membutuhkan mobil dinas tersebut hingga pada saatnya bisa membeli sendiri.

Atas pertimbangan yang sama, Bupati mengaku, pihaknya tidak mengharuskan pengembalian mobil dinas tersebut kepada para pejabat eselon 2 Pemkot Serang yang berasal dari pemkab Serang. "Untuk eselon 2 itu pengecualian. Ini sebagai bentuk penghargaan kita kepada mereka. Silahkan mobil dinasnya tidak usah dikembalikan. Kalau mau di dum juga boleh, asal syarat-syarat dum nya dipenuhi," kata Bupati.

Bupati menambahkan, pengecualian tersebut juga berlaku bagi kendaraan dinas yang berada di enam kecamatan di Kota Serang. Hal itu mengingat, Pemkab Serang menilai, pemerintah di tingkat kecamatan sangat memerlukan kendaraan dinas tersebut untuk bisa beroperasi melayani masyarakat. Kendaraan dinas di enam kecamatn tersebut diantaranya kendaraan operasional Puskesmas, UPTD Pendidikan, UPTD PU dan mobil dinas camat.(idm)

Pemkab tidak mau dana bagi hasil pajak dibagi dengan Pemkot

2008-09-03T06:45:00.000-07:00

* Tunjangan jabatan dan TTP kewajiban pemerintah asal

SERANG, TRIBUN - Bupati Serang Taufik Nuriman mengaku keberatan dengan rencana Pemerintah Provinsi Banten yang akan memotong dana bagi hasil pajak milik Pemerintah Kabupaten Serang tahun ini untuk diberikan kepada Pemerintah Kota Serang.

Pasalnya, menurut Bupati, hingga akhir tahun ini belanja pembangunan Pemkot Serang masih dianggarkan dalam APBD Kabupaten Serang. Sehingga, dana bagi hasil pajak yang dipungut dari wilayah Kota Serang masih harus tercatat sebagai pendapatan Pemkab Serang.

"Dan pendapatan dari bagi hasil pajak itu kan sudah ditetapkan di APBD kita tahun ini yang sudah barang tentu ada Perda (peraturan daerah) nya. Kalau dipotong ya melanggar Perda dong," katanya, Rabu (3/9), dalam pertemuan dengan sejumlah anggota DPRD Banten dari Dapil Kabupaten Serang yang tengah melakukan reses mengawali masa persidangan kedua tahun 2008..

Pemerintah Provinsi Banten sebelumnya melalui Sekertaris Daerah Provinsi Banten Muhadi berencana akan memotong dan bagi hasil pajak Pemkab Serang dari yang ditargetkan sebesar Rp 47 Miliar menjadi Rp 31 Miliar saja. Sisanya sebesar Rp 28 Miliar akan diberikan kepada Pemkot Serang. Rencana Pemprov Banten tersebut menyikapi permintaan Pemkot Serang yang menginginkan agar dana bagi hasil pajak yang dipungut di wilayah Kota Serang untuk diberikan langsung kepada Pemkot Serang.

Bupati menawarkan solusi, agar Pemkot Serang diberikan dana bagi hasil pajak tersebut jika memang terjadi kelebihan dari yang ditargetkan. "Di APBD kita kan kita targetkan dana bagi hasil pajak itu Rp 47 Miliar. Nah kalau nanti ada lebihnya ya silahkan berikan itu untuk Pemkot," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyayangkan sikap Pemkot Serang yang terus-terusan menuntut Pemkab Serang membayarkan tunjangan jabatan dan tunjangan penambahan penghasilan (TTP) seluruh pegawai di Pemkot Serang. Padahal, kata Bupati, yang menjadi tanggungjawab Pemkab Serang hanyalah pegawai Pemkot Serang yang berasal dari Pemkab Serang. "Dan itu sudah kita lakukan. Kalau pegawai dari provinsi atu kabupaten kota lain, ya minta dong sama pemerintah asalnya," imbuhnya.

Plt Kepala Badan Pengelolaan Kekayaan Daerah Kabupaten Serang Tanto Sriyono menambahkan, untuk tunjangan jabatan para pegawai di Pemkot Serang yang berasal dari Pemkab Serang, bahkan diberikan sesuai dengan golongan jabatannya setelah di Pemkot Serang, meski terjadi kenaikan golongan sekalipun. Untuk TTP, Tanto mengakui, Pemkab Serang baru akan membayarkannya pada bulan ini secara keseluruhan yakni sebanyak Rp 14,2 Miliar. "Hal itu karena TTP kan diberikan berdasarkan PAD yang kita miliki. Nah kode rekening untuk pembayaran TTP kepada pegawai kita yang pindah ke Pemkot Serang itu sebelumnya tidak ada. Jadi sekarang juga kita bayarkan ini dengan menggunakan kode rekening bantuan," paparnya.

Menanggapi hal tersebut, Laode Asrarudin, anggota DPRD Banten Dapil kabupaten Serang dari Partai Golkar, mengatakan, pihaknya akan menyampaikan keinginan Bupati terkait dana bagi hasil pajak, kepada Pemprov Banten. Adapun terkait permasalahan Pemkab Serang dengan Pemkot Serang, Laode berjanji akan memberikan pemahaman kepada pemkot Serang. Selain Laode, anggota DPRD Banten Dapil Kabupaten Serang lainnya yang hadir adalah Tinti Fatinah Hatib (partai Golkar) dan Mahyar Musa (Partai Demokrat). Sementara 12 anggota DPRD Banten Dapil Kabupaten Serang lainnya tidak hadir.(idm)

Suroto : Sebaiknya BPBD segera terbentuk

2008-09-02T07:04:00.000-07:00

Jika merunut kepada kebiasaan yang terjadi setiap tahunnya, musim hujan diprediksi akan segera terjadi dalam hitungan satu dua bulan kedepan. Menurut kebiasaan pula, musibah banjir selalu menyertai musim hujan tersebut. Tahun lalu, banjir hebat di Banten melanda Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang dan sejumlah wilayah di Kabupaten dan Kota Tangerang. Adalah Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana (Satkorlak PB) Provinsi Banten sebagai pihak yang selalu berada di barisan terdepan jika musibah banjir sudah mulai menerjang.

Untuk mengetahui persiapan apa saja yang sudah dilakukan oleh instansi tersebut menghadapi musim hujan kali ini, wartawan Tangerang Tribun Idham Gofur mewawancarai Sekertaris Satkorlak PB Provinsi Banten Suroto. Berikut petikan wawancaranya.

Tribun : Persiapan apa uang sudah dilakukan Satkorlak PB Provinsi Banten menghadapai musim hujan tahun ini?

Suroto : Saat ini kami sedang inventarisir peralatan penanggulangan bencana yang kami miliki. Kami sedang minta data itu kepada instansi-instansi terkait di provinsi maupun di kabupaten dan kota. Tapi yang jelas pada kami sekarang ada sembilan perahu karet. Tiga buah dalam keadaan baik, sisanya rusak. Yang rusak ini sedang kami perbaiki.

Tribun : Selain itu?

Suroto : Selaku lembaga koordinasi yang bisa kami lakukan ya hanya mengkoordinasikan saja. Untuk peralatan misalnya, ya seperti itu tadi, menginventarisir dan meminta kesiapan kepada instansi dimana peralatan itu berada agar siap sewaktu-waktu jika diperlukan. Untuk personil juga begitu. Personilnya kan misah-misah, terdapat di masing-masing instansi itu. Yang bisa kami lakukan ya meminta mereka mempersiapkan diri dengan terus melakukan pelatihan-pelatihan misalnya.

Tribun : Bagaimana dengan logistik?

Suroto : Logistik itu sebagian besar menjadi kewenangan Dinas Sosial, baik yang di provinsi maupun yang di kabupaten dan kota. Tapi kalau untuk obat-obatan ya di Dinas Kesehatan. Kami yang mengkoordinasikan kesiapan semua itu. Sekarang sedang kami lakukan.

Tribun : Melihat pengalaman sebelumnya, penanggulangan bencana melalui lembaga seperti Satkorlak ini apakah efektif?

Suroto : Sejauh ini memang itu yang baru bisa dilakukan. Oleh karena itu sejatinya kami memang berharap sekali pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai tindak lanjut dari pembentukan lembaga serupa di (pemerintah) pusat, bisa segera direalisasikan. Karena melalui lembaga otonom seperti itu, langkah-langkah penanggulangan bencana bisa dilakukan secara efektif dan lebih baik.

Tribun : Lantas untuk mengefektifkan lembaga yanga ada sekarang seperti Satkorlak ini maksimal apa yang bisa dilakukan?

Suroto : Saya kira yang paling penting sekarang adalah bagaimana mencegahnya, bukan bagaimana menanggulanginya. Dan itu kita lakukan terus. Anggaran yang ada yakni sekitar Rp 1,4 Miliar setahun sebagian besar itu kita gunakan untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat bagaimana mencegah dan menghadapi bencana.

Penyewaan sawah tanggungjawab Distan

2008-09-02T07:02:00.000-07:00

SERANG, TRIBUN - Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Serang yang bertanggungjawab terhadap penyewaan aset berupa sawah seluas 400 hektar di Kelurahan sawah Luhur, Kecamatan Kasemen, Kota Serang adalah Dinas Pertanian.

"Saya ingin klarifikasi bahwa masalah tersebut adalah domainnya Dinas Pertanian. Jadi jangan seolah-olah itu tanggungjawab kami, hanya karena itu menyangkut aset," kata Kepala Bagian Aset dan Kekayaan pada Sekertariat Daerah Kabupaten Serang Ade Kusuma, Selasa (2/8). Pernyataan Ade tersebut menanggapi pemberitaan yang menyebutkan Pemkab Serang telah kehilangan potensi pendapatan sedikitnya Rp 4,8 Miliar pertahun dari hasil sewa lahan sawah seluas 400 hektar di Kelurahan Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Hal itu merupakan salah satu temuan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Serang pada saat membahas Kebijakan Umum Anggaran dalam pembahasan APBD-P 2008, belum lama ini.

Sayangnya, kemarin, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Serang Dadang Hermawan belum bisa dimintai klarifikasinya. Dadang tidak berada di kantornya saat ingin ditemui. Dua nomor handphone-nya juga selalu dalam keadaan tidak aktif ketika coba dihubungi. Namun demikian Kepala Seksi Bina Usaha Tani pada Distan Kabupaten Serang A. Arif membenarkan jika kewenangan pengelolaan aset berupa sawah di Kelurahan Sawah Luhur tersebut berada pada Distan Kabupaten Serang. "Kalau tidak salah itu yang mengelola adalah UPTD Pengelolaan Kekayaan Daerah Sawah Luhur yang berada di bawah Distan," katanya.

Secara terpisah Plt Kepala Badan Pengelolan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Serang Tanto Sriyono mengatakan, pihaknya kini tengah melakukan pengecekan terhadap temuan PAL DPRD Kabupaten Serang tersebut. "Ya, saya sudah tahu itu dari koran. Sekarang kita sedang mengecek data-datanya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa kasih tahu hasilnya," ujarnya.(idm)

Padarincang dilirik untuk budidaya tanaman nilam

2008-09-02T07:00:00.000-07:00

SERANG, TRIBUN - Kondisi tanah di Desa Cibojong, Kecamatan Padarincang dinilai cocok untuk membudidayakan tanaman nilam. Budidaya tanaman bahan baku minyak atsiri yang memiliki nilai jual tinggi ini, rencananya akan dilakukan melalui program CSR (Coorporate Social Responsibility) PT Pertamina.

Demikian disampaikan Direktur PT Gilan Kencana Evi Ramly saat menggelar ekspose kepada Pemerintah Kabupaten Serang, Selasa (2/8). PT Gilan Kencana adalah perusahaan yang digandeng PT Pertamina untuk melaksanakan program CSR berupa budidaya tanaman atsiri tersebut. "Karena ini CSR maka goals-nya adalah pemberdayaan masyarakat. Bukan semata-mata profit oriented," katanya.

Diterangkan Evi, jatuhnya pilihan kepada Desa Cibojong didasarkan kepada kondisi tanahnya yang cocok untuk membudidayakan tanaman nilam karena terletak didataran tinggi. "Selain berdasarkan kajian ilmiah yang sudah kami lakukan dengan melibatkan ahlinya, sebelumnya seorang warga setempat juga sudah pernah ada yang membudidayakan nilam ini, dan berhasil," kata Evi.

Dalam program CSR tersebut, PT Gilan Kencana berencana akan menyewa lahan penduduk dan mengupah penduduk setempat yang tergabung dalam kelompok tani untuk melakukan budidayanya setelah terlebih dahulu diadakan pelatihan.

Untuk tahap awal PT Gilan Kencana berencana akan membuka lahan seluas 50 hektar dengan harga sewa sebesar Rp 500.000 hingga Rp 700.000 per hektarnya. Adapun jumlah penduduk yang akan terserap sebagai buruh diperkirakan akan mencapai 500 orang dengan upah sebesar Rp 30.000 per hari kerja. Program ini akan berlangsung sesuai dengan umur tanaman nilam yakni sekitar dua hingga tiga tahun.

Meski mengaku senang, Wakil Bupati Serang Andy Sujadi yang memimpin jajarannya dalam menerima rombongan PT Gilan Kencana tersebut, meminta agar nilai sewa dan upah buruh yang ditawarkan bisa dinaikan lagi. Hal itu mengingat tanaman nilam adalah komoditas bernilai jual tinggi yang kebutuhannya dipasar dunia juga masih sangat besar. "Sejauh ini minyak nilam (red-minyak atsiri, produk jadi dari tanaman nilam) itu kan cuma dipasok dari Indonesia," imbuhnya.

Lebih jauh Andy bahkan meminta agar para petani tidak sekedar menjadi buruh dalam budidaya tanaman nilam tersebut, melainkan menjadi petani plasma.(idm)

Harga bahan pokok naik hingga 30 persen

2008-09-01T06:25:00.000-07:00

SERANG, TRIBUN - Memasuki bulan puasa, Senin (1/9), harga sejumlah bahan pokok di sejumlah pasar di Kota Serang meroket hingga di atas 30 persen.

Kenaikan tertinggi terjadi pada harga daging ayam ras yang naik lebih dari 33 persen dari pekan sebelumnya. Pantauan Tangerang Tribun di pasar Rau kemarin harga daging ayam ras mencapai Rp 25.000 per Kg. Padahal pekan sebelumnya berkisar di Rp 18.000 per kg. Daging sapi, yang pekan sebelumnya masih seharga Rp 50.000 per kg, kemarin sudah mencapai Rp 65.000 per kg.

Bahan pokok lain yang harganya naik adalah telur ayam, yakni dari Rp 12.000 menjadi Rp 16.000 per Kg. Harga telur ayam tersebut menjadi lebih mahal di tingkat warung/toko yang berada di luar pasar atau di pemukiman, yakni bisa mencapai 18.000 hingga Rp 19.000 per Kg.

Harga cabai merah juga naik dari Rp 8.000 menjadi Rp 12.000 per Kg. Harga cabai rawit naik dari Rp 7.000 menjadi Rp 10.000 per Kg. Harga bumbu dapur lain seperti bawang merah naik dari Rp 7.000 menjadi Rp 10.000 per Kg. Sementara harga sayur-mayur relatif stabil, hanya naik rata-rata Rp 500-Rp 1.000 per Kg.

Menurut para pedagang, kenaikan harga terjadi karena harga beli bahan pokok tersebut sudah mengalami kenaikan dari pemasoknya. "Tingkat permintaan juga meningkat karena bulan puasa," kata Yanto (31), pedagang daging sapi di pasar Rau.

Selain bahan pokok, warga juga terus mengalami kesulitan dalam mendapatkan minyak tanah. Hingga kemarin, antrean warga di sejumlah pengecer dan pangkalan minyak tanah, masih banyak terlihat. Antrean diantaranya terlihat di warung dan toko kelontong di daerah Pisang Mas, Benggala dan Lontar Jiwantaka. Rata-rata minyak tanah tersebut dijual seharga Rp 5.500-Rp 6.000 per liter.(idm)

Arus mudik diprediksi dipenuhi sepeda motor

2008-09-01T06:24:00.000-07:00

SERANG, TRIBUN - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Serang sudah menyiapkan sejumlah strategi dalam menghadapi arus mudik lebaran kali ini. Strategi tersebut terkait prediksi meningkatnya jumlah pengguna sepeda motor sebagai alat transportasi mudik lebaran yang akan melewati wilayah Kota Serang.

Kepala Dishubkominfo Kota Serang Hendi Kuspiandi, Senin (1/9), mengatakan strategi yang telah disiapkan oleh pihaknya antara lain adalah berupa akan dibuatnya rest area khusus sepeda motor bagi pemudik yang menggunakan sepeda motor dari arah Kota Serang menuju arah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. "Terkait lokasinya sendiri memang belum ditentukan. Sekarang kita masih melakukan pengkajian terhadap sejumlah kandidat lokasi itu," ujarnya.

Strategi lainnya, lanjut dia, adalah berupa upaya mengurai kemacetan di lokasi-lokasi yang potensial terjadi kemacetan. Untuk melakukan hal tersebut, Hendi mengaku, pihaknya kini tengah melakukan koordinasi dengan Kepolisian Resor Serang. "Terkait itu, kita sekarang sednag memetakan dulu, mana-mana saja wilayah kita yang rawan kemacetan. Nanti di lokasi itu kita akan buat pos-pos pantauan," imbuhnya.

Disinggung mengenai penetapan kenaikan tarif angkutan umum semasa mudik atau tuslag, Hendi mengaku, hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sementara pihaknya hanya bertindak sebagai pengawas pelaksanaan saja.

Terkait prediksi akan melonjaknya pengguna sepeda motor pada arus mudik kali ini, secara terpisah Kepala Satuan Lalu Lintas Ajun Komisaris Polisi Retno P. Membenarkan hal tersebut. Untuk itu, lanjut Retno, sudah menjadi tugas dan tanggungjawab pihaknya mengupayakan agar arus mudik lancar dan aman. "Seperti tahun-tahun sebelumnya tentu kita punya strategi-strategin khusus untuk itu. Peningkatan personil, pembuatan pos-pos mudik pasti akan dilakukan. Tapi kita belum bahas itu," paparnya.

Untuk diketahui, data Polres Serang tahun ini menunjukan penambahan jumlah sepeda motor di wilayah hukum Polres Serang mencapai 3.000 perbulannya.(idm)

Dewan anggarkan gaji ke-13 PNS dari Silpa

2008-09-01T06:21:00.000-07:00

SERANG, TRIBUN - Gaji ke-13 tahun ini bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang telah dianggarkan dari Sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD 2007.

Demikian diungkapkan anggota Panitia Anggaran Legislatif (PAL) DPRD Kabupaten Serang Thamrin Aof, Senin (1/9). "Silpa APBD 2007 senilai Rp 176 Miliar sebagian besar dipergunakan untuk gaji pegawai, termasuk gaji ke-13," katanya ketika ditanya mengenai alokasi Silpa APBD 2007.

Diterangkan Thamrin, dana Silpa APBD 2007 yang terpakai untuk keperluan pembayaran gaji, termasuk gaji ke-13, tersebut hampir sekitar Rp 140 Miliar. Alhasil sisa dana Silpa APBD 2007 yang masih bisa dimasukan kedalam APBD-P 2008 hanya sekitar Rp 26 Miliar saja. Thamrin berharap sisa dana tersebut bisa dialokasikan untuk program perbaikan pengelolaan keuangan agar pelaporan pengelolaan keuangan Pemkab Serang tahun ini tidak bernasib buruk seperti pelaporan pada tahun 2007 yang mendapatkan disclaimer opinian dari BPK. "Program perbaikan ini konkritnya ya mungkin pelatihan-pelatihan kepada personil SKPD agar memiliki keterampilan dalam membuat laporan keuangan," imbuhnya.

Sementara itu sebelumnya, anggota PAL DPRD Kabupaten Serang lainnya, Najib Hamas, menginginkan agar dana Silpa APBD 2007 bisa dipergunakan untuk program pembangunan fisik seperti gedung sekolah dan jalan poros desa.

Terkait pengalokasian dana Silpa APBD 2007 untuk gaji ke-13, Kepala Bagian Humas pada Sekertariat Daerah Kabupaten Serang Furqon Sy mengaku heran. Pasalnya, menurut dia, gaji ke-13 tersebut biasanya berasal dari dana APBN sebagai kebijakan pemerintah pusat bagi semua PNS di seluruh Indonesia. Untuk tahun 2008 sendiri, lanjutnya, PNS di Pemkab serang telah menerima gaji ke-13 tersebut pada bulan Juni lalu. "Setahu saya yang namanya gaji ke-13 itu dari APBN. Dan tahun ini, itu sudah bulan Juni lalu," katanya.(idm)

Pemkab kehilangan Potensi pendapatan Rp 4,8 Miliar pertahun

2008-09-01T06:20:00.000-07:00

SERANG, TRIBUN - Dari sejumlah aset berupa sawah dan lahan yang disewakan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Serang seharusnya memiliki pendapatan sedikitnya Rp 4,8 per tahun. Namun ironinya tahun ini tidak sedikitpun dari pendapatan tersebut yang tercatat masuk ke kas daerah.

"Tahun lalu cuma Rp 4 juta. Kami nggak tahu ya apa tidak masuk ke kas daerah atau memang tidak dipungut. Tapi yang jelas pendapatan dari sektor itu kok sedikit sekali bahkan nol," kata anggota Panitia Anggaran Legislatif (PAL) DPRD Kabupaten Serang Abdul Muhyi, Senin (1/9).

Menurut Muhyi, hal tersebut terungkap dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) sebagai bagian dari pembahasan APBD-P oleh PAL DPRD Kabupaten Serang belum lama ini.

Adapun aset berupa sawah yang disewakan kepada masyarakat tersebut, kata Muhyi, adalah 400 hektar di Kelurahan Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, dan 40 hektar di Desa Cigelam, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang.

"Yang 400 hektar aja nih ya. Dengan asumsi satu hektar disewakan Rp 6 juta, sekali panen aja uang sewanya sudah Rp 2,4 Miliar. Nah bukankah biasanya panen itu setahun dua kali, dimana sewa itu juga diperhitungkan setiap kali panen," paparnya.

Muhyi menambahkan, aset Pemkab Serang yang pendapatan dari sewanya juga tidak jelas adalah tambak ikan seluas 6 hektar di Desa Linduk, Kecamatan Pontang.

Anggota PAL DPRD Kabupaten Serang lainnya, Munib Awab, membenarkan pernyataan Muhyi itu. Bahkan menurutnya Pemkab Serang juga telah kehilangan potensi pendapatan dari sejumlah lahan yang sedianya dibebaskan untuk pembangunan gedung sekolah. "Di Tirtayasa, tanah yang mau dibangun SMA itu. Terus di Carenang juga ada tanah yang dibebaskan buat SMA tapi sampai sekarang terlantar dan digarap warga,"imbuhnya.

Lebih lanjut Munib mendesak Pemkab Serang untuk segera memberikan penjelasan kepada DPRD Kabupaten Serang terkait permasalahan kehilangan potensi pendapatan tersebut. "Kenapa kok gak masuk? Apa memang tidak dipungut? Kenapa tidak dipungut? Atau dipungut tapi nguap?" ujarnya.(idm)

TPM diminta lanjutkan upaya hukum

2008-08-31T06:28:00.001-07:00

SERANG, TRIBUN - Imam Samudra dan dua terpidana mati kasus bom Bali I lainnya yakni Amrozi dan Ali Ghufron alias Mukhlas, menyerahkan segala upaya hukum terkait rencana pelaksanaan eksekusi mati terhadap mereka kepada kuasa hukum mereka, Tim Pembela Muslim (TPM).
"Ya pokoknya kurang lebih, Kang Azis (red-Abdul Azis, nama kecil Imam Samudra) dan teman-temannya, menyerahkan semua permasalahan tersebut kepada TPM," kata Lulu Jamaludin, adik Imam Samudra, Minggu (31/8). Lulu menjawab pertanyaan Tangerang Tribun mengenai sikap kakaknya terhadap rencana pelaksanaan eksekusi mati. Diketahui keluarga tiga terpidana mati kasus tersebut baru saja membesuk ketiganya ke LP Nusa Kambangan pada Sabtu pekan lalu. Mereka sampai di LP Nusa Kambangan pada pukul 11.00, dan langsung bertemu ketiganya di ruang khusu membesuk yang ada di LP tersebut.
Menurut Lulu, selama waktu besuk yang sekitar tiga jam tersebut, kakaknya lebih banyak memanfaatkan waktu dengan membicarakan seputar keluarga dan puasa sembari bercengkrama dengan anak, istri, ibu dan anggota keluarga lain, termasuk dirinya. Lulu juga mengatakan, kakaknya itu dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. "Sehat. Dia baik-baik saja. Dari wajahnya juga kelihatan segar sekali," imbuhnya.
Meski begitu, mengutip pernyataan TPM, Lulu mengatakan, pada prinsipnya, ketiga terpidana tersebut mengutuk keras rencana pelaksanaan eksekusi mati itu karena menurut ketiganya pelaksanaan eksekusi tersebut merupakan sebuah kezaliman jika dilakukan tidak sesuai dengan keyakinan dan hukum Islam.
Sayang hingga berita ini diturunkan, Ketua TPM Banten Agus Setiawan yang juga ikut membesuk, tidak berhasil dimintai konfirmasinya. Dua nomor handphonenya dalam keadaan tidak aktif.(idm)

Saiful Jamil Nyaris Dikeroyok Masa

2008-08-31T06:27:00.001-07:00

SERANG, TRIBUN – Dituduh tebar pesona, Saiful Jamil, calon Wakil Walikota Serang, yang berkunjung ke TPS 28 Kampung Kaliwadas, Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, diserang sekelompok masa tak dikenal. Dalam insiden penyerangan itu, kandidat calon wakil Walikota yang berpasangan dengan Kirtam Sanjaya dan diusung PPP itu nyaris jadi bulan-bulanan masa.
Meski lolos dari serangan masa, kendaraan Toyota Great Corolla B 2248 yang ditumpanginya sempat terkena lemparan batu. Mantan suami Dewi Persik ini berserta rombongan kemudian diamankan ke kantor Kepolisian Sektor Kota Serang.
Menurut informasi yang berhasil dihimpun, Peristiwa keributan itu terjadi Sabtu (30/8), saat hari pencoblosan, sekitar pukul 10.30. Rombongan Saiful Jamil dengan menggunakan dua kendaran mendatangi TPS 28. Setiba di TPS yang yang lokasinya tak jauh dari Kantor Kelurahan Cimuncang, Saiful Jamil turun dari kendaraannya. Melihat kedatangan artis dangdut tersebut, sejumlah ibu-ibu yang berada di TPS tersebut berlarian untuk menyambutnya. Saiful Jamil membalas sambutan hangat tersebut dengan berusaha menyalami para ibu tersebut satu persatu. Dia bahkan sempat mengabadikan suasana pencoblosan di TPS tersebut dengan handycam miliknya. Kepada para ibu itu, Saiful Jamil tidak lupa meminta restu dalam pencalonannya tersebut.
Aktivitas Saiful Jamil itu ternyata memancing kemarahan sejumlah pemuda di kampung tersebut. Para pemuda tersebut langsung menghampiri Saiful Jamil. Mereka menuding calon wakil Walikota tersebut melakukan kampanye terselubung dengan cara tebar pesona di TPS pada saat pencoblosan. Beberapa pemuda tersebut berteriak-teriak menghardik dan mendorong badan Saiful Jamil.
Melihat keributan itu, petugas keamanan di lokasi TPS dibantu polisi pengawal Saiful Jamil dan tim suksesnya langsung mengamankan calon wakil Walikota tersebut dengan membawanya masuk kedalam mobil, dan memerintahkan supir untuk segera tancap gas. "Tapi mobilnya sempet kena timpukan batu dari orang-orang itu," kata Royani (24), warga Kampung Kaliwadas yang mengaku berada di lokasi pada saat kejadian.
Kepada polisi di kantor Polsekta Serang, Syaiful Jamil mengaku dirinya tidak sedang berupaya melakukan kampanye terselubung ataupun tebar pesona seperti yang dituduhkan masa yang menyerangnya.
"Ya itu Cuma kesalpahaman saja. Sekarang masalahnya sudah beres," kata Kepala Polsekta Serang Ajun Komisaris Polisi Slamet Wahyu saat dikonfirmasi kemarin.(id

Kuota PNS harus diprioritaskan untuk GBS

2008-08-31T06:25:00.000-07:00

SERANG, TRIBUN - Ketua Forum Komunikasi Guru Bantu (FKGB) Provinsi Banten Ujang Jaelani meminta pemerintah kabupaten/kota di Banten untuk lebih banyak mengalokasikan kuota PNS tahun ini bagi para GBS (Guru Bantu Sekolah).
Hal tersebut dilontarkan Ujang menanggapi telah ditetapkannya kuota PNS 2008 untuk Provinsi Banten sebanyak 3.396. Rinciannya Pemerintah Provinsi Banten 194, Kabupaten Serang 538, Kota Serang 497, Kota Cilegon 550, Kabupaten Pandeglang 629, Kabupaten Lebak 473 dan Kota Tangerang 515. Sementara itu Kabupaten Tangerang belum mendapatkan kuota, diduga karena belum melakukan ajuan. Disebutkan kuota itu diperuntukan bagi tenaga honorer atau TKK, sekertaris desa dan umum. GBS sendiri masuk kedalam kategori tenaga honorer.
Ujang menerangkan permintaannya itu didasarkan kepada akan segera habisnya masa berlaku SK (surat keputusan) Menteri Pendidikan tentang pengangkatan para GBS pada akhir tahun ini. Sementara, lanjutnya, perpanjangan SK tersebut juga tidak dimungkinkan mengingat PP Nomor 48/2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS mengamanatkan agar pengangkatan tersebut, seluruhnya bisa selesai tahun 2008 ini. "Artinya kan pemerintah nggak mau tahun depan itu masih ada GBS. Maka GBS yang ada harus sudah menjadi PNS semua paling lambat tahun ini. Kalau nggak, apa pemerintah daerah mau mengeluarkan SK pengangkatan GBS? Kalau mau sih mungkin nggak ada masalah," imbuhnya.
Ditambahkan Ujang, saat ini di Banten masih ada sekitar 800 GBS, dengan jumlah terbesar ada di Kabupaten Serang yakni 400 GBS.
Secara terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serang Rif'ah Mafhtuti ketika dimintai tanggapannya, mengatakan, Pemerintah Kabupaten Serang belum melakukan pembagian alokasi kuota PNS 2008. "Mungkin nanti habis lebaran," katanya.
Disinggung mengenai desakan agar GBS diprioritaskan dalam pengangkatan PNS tahun ini, Rif'ah mengaku hal tersebut masih harus dibahas terlebih dahulu. "Ya kita lihat aja nanti," ujarnya pendek.(idm)

Pemkab kurang perhatikan MD

2008-08-31T06:23:00.000-07:00

SERANG, TRIBUN - Keberadaan Peraturan Daerah Nomor 1/2006 tentang wajib Madrasah Diniyah (MD) di Kabupaten Serang tidak lantas menyebabkan keberadaan MD diperhatikan secara baik oleh Pemerintah Kabupaten Serang. Buktinya, hingga saat ini keinginan agar para guru MD diberikan insentif bulanan, belum kunjung terealisasi.
Ketua Forum Komunikasi MD Kabupaten Serang Ahmad Tafif kepada wartawan menyesalkan hal tersebut, saat ditemui disela-sela menghadiri acara Kabupaten Serang menyambut ramadhan di alun-alun barat Kota Serang, Minggu (31/8). "Ya sebetulnya kami sangat berharap Pemkab Serang mau memperhatikan kami, para guru MD, dengan memberikan insentif bulanan misalnya. Tapi sampai sekarang itu memang belum ada," katanya.
Pada kesempatan tersebut, Tafif juga mengungkapkan belum diterimanya bantuan mebeler MD tahun 2008 dari Pemkab Serang senilai Rp 10 juta per MD. "Bantuan mebeler juga belum tuh. Padahal sebagian besar MD sangat membutuhkan bantuan tersebut. Katanya sejumlah MD bahkan ada yang terpaksa belajar di lantai," ujarnya.
Terkait belum adanya insentif bulanan bagi guru MD, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Serang E. Hafadzah mengatakan, keterbatasan anggaran adalah penyebab dari semua itu. Namun begitu, lanjutnya, sejak 2006 Pemkab Serang telah memberikan tunjangan hari raya pada guru MD setiap hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. "2006 itu Rp 1,8 Miliar, 2007 Rp 2,1 Miliar, dan setiap tahunnya terus meningkat," imbuhnya. Dengan anggaran sebesar itu, Hafadzah memperkirakan masing-masing guru MD menerima Rp 300.000 hingga Rp 400.000 setiap kalinya.
Menurut Hafadzah, hal tersebut sudah lebih baik dibanding tidak sama sekali. Pasalnya, di beberapa daerah lain yang juga telah memiliki Perda wajib MD juga belum menerapkan pemberian insentif bulanan kepada para guru MD nya. "Dulu kita studi banding ke Indramayu waktu buat Perda ini. Disana juga tidak ada itu insentif bulanan. Karena memang PAD (pendapatan asli daerah) mereka sama seperti kita, terbatas," paparnya.
Ditambahkan Hafadzah, sebaiknya pemerintah pusat dan provinsi urun rembug membantu penyediaan anggaran, agar keinginan para guru MD untuk mendapatkan insentif bulanan tersebut bisa direalisasikan.
Terkait belum disalurkannya bantuan mebeler MD 2008 dari Pemkab Serang, Kepala Bagian Kemasyarakatan pada Sekertariat Daerah Kabupaten Serang Djamilludin mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan verifikasi terhadap 300 MD yang terdaftar sebagai penerima bantuan tersebut. "Mudah-mudahan habis lebaran verifikasinya sudah selesai. Dan setelah SK nya ditandatangani Bupati, kita akan langsung salurkan itu," katanya.(idm)

Penjual makanan dilarang beroperasi siang

2008-08-31T06:19:00.000-07:00

SERANG, TRIBUN - Selama bulan puasa ini, semua rumah atau warung makan dan minum, atau sejenisnya dilarang beroperasi di siang hari. Larangan tersebut berlaku sejak pukul 04.30 hingga 17.30. Adapun bagi tempat-tempat hiburan, larangan tersebut berlaku sepanjang siang dan malam hari.
Demikian bunyi seruan Bupati Serang Taufik Nuriman yang dibacakan oleh Kepala Bagian Kemasyarakatan pada Sekertariat Daerah Kabupaten Serang Djamilludin dalam sebuah acara menyambut ramadhan di alun-alun barat Kota Serang, Minggu (31/8).
Selain itu Bupati juga meminta masyarakat non muslim untuk menghormati masyarakat muslim yang tengah menjalankan ibadah puasa, misalnya dengan cara tidak makan dan minum pada siang hari di tempat umum.
Acara menyambut ramadhan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Serang bekerjasama dengan Departemen Agama Kabupaten Serang itu diawali dengan pawai oleh ribuan santri TKQ, TPA, MI dan MD se-Kabupaten Serang. Pawai dimulai sekitar pukul 09.00 dari GOR Maulana Yusuf Ciceri dan berakhir di alun-alun barat Kota Serang. Peserta pawai berjalan kaki menurut lembaga pendidikan Islam dimana mereka tergabung. Disepanjang ruas jalan yang dilalui, yakni Jalan Jenderal Sudirman, jalan Jenderal Ahmad yani dan jalan Veteran, masyarakat Kota Serang terlihat antusias menyaksikan pawai tersebut. Sejumlah petogas polisi dari Kepolisian Resor Serang juga diterjunkan untuk mengawal pawai tersebut dan mengatur lalu lintas agar tidak terjadai kemacetan.
Menurut Djamiluddin, acara serupa memang kerap dilakukan Pemkab Serang setiap menjelang ramadhan, dengan tujuan untuk syiar Islam. "Bulan puasa itu kan bulan yang sangat ditunggu-tungu oleh masyarakat Muslim di seluruh dunia mengingat berkah dan hidayah yang terkandung di bulan tersebut berlipat jumlahnya dibanding bulan-bulan biasa. Jadi sudah sewajarnya Kabupaten Serang yang terkenal sebagai daerah Islami, hal seperti ini di lakukan," paparnya.
Sementara itu Ustadzah Uum Umayah dari Cikande kepada ribuan peserta acara tersebut mengingatkan agar masyarakat muslim di Kabupaten Serang bersyukur dengan datangnya bulan ramadhan kali ini. Pasalnya, kenikmatan menjalankan ibadah puasa di bulan ramadhan adalah merupakan anugerah yang diberikan Alloh SWT. "Kita tahu tidak semua dariu kita yang diberi kesempatan untuk bisa menjalankan puasa ramadhan. Nah bagi kita yang diberi kesempatan ini, harus memanfaatkan kesempatan tersebut dengan lebih banyak berbuat kebaikan dan memerangi kemaksiatan," katanya.(idm)

Keluarga akhirnya bisa besuk Imam Samudra

2008-08-31T06:18:00.000-07:00

SERANG, TRIBUN - Keluarga tiga terpidana mati kasus bom Bali I akhirnya mendapatkan ijin untuk membesuk ketiganya di LP Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa tengah, menjelang bulan puasa kali ini. Ijin dikeluarkan Kejaksaan Agung pada Kamis (27/8).
Dari Serang, keluarga Imam Samudra yang terdiri dari Embay Badriah (ibu), Lulu Jamaludin (adik), Dedi Haidir (adik) dan Aliyah (kakak), Jum'at (28/8) pagi, berangkat ke Jakarta untuk bergabung TPM pusat. "Iya baru sampai Jakarta nih. Nanti kita berangkat bareng sama TPM. Doa'in ya," kata Lulu saat dihubungi melalui ponselnya kemarin sore.
Menurut Lulu, keluarga sangat gembira karena akhirnya bisa membesuk Imam Samudra menjelang puasa kali ini. Meski begitu, lanjutnya, keluarga juga sedikit menyayangkan terlambat keluarnya ijin tersebut, sehingga keluarga tidak sempat melakukan persiapan seperti membawakan oleh-oleh untuk Imam Samudra.
Dihubungi terpisah Ketua TPM Banten Agus Setiawan mengatakan, dalam surat ijin membesuk itu, disebutkan tiga terpidana mati kasus Bom Bali I tersebut berhak dijenguk masing-masing oleh 10 orang anggota keluarga. "Jadi nanti akan ada 30 anggota keluarga yang kumpul di LP Nusa Kambangan. Sisanya ya kita ini, TPM jumlahnya sembilan orang," ujarnya.
Menurut Agus, TPM selaku kuasa hukum, selain bersilaturahmi juga akan melaporkan perkembangan terkahir upaya hukum yang sudah dilakukan. Upaya hukum tersebut yakni tengah diajukannya uji materi UU 2/PNPS/1964 tentang tatacara hukuman mati ke Mahkamah Konstitusi. Selain itu, lanjutnya, kemungkinan membawa permasalahan hukum para kliennya ke Mahkamah Internasional, juga mungkin akan disampaikan. "Tapi biasanya mereka nggak mau kalau kita bahas itu. Karena menurut mereka mati itu urusan Alloh SWT," katanya seraya mengatakan biasanya waktu kunjungan dibatasi hanya empat jam.(idm)

Pedagang nasi tewas bersimbah darah

2008-08-31T06:08:00.000-07:00

* Diduga dibunuh selingkuhannya

SERANG, TRIBUN - Wanita yang sehari-hari berprofesi sebagai pedagang warung nasi di Cilegon, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Kampung/Desa/Kecamatan Kramatwatu, Serang, Jum'at (29/8). Korban bernama Ani Suryani (38), ditemukan terkapar di ruang tamu dengan sejumlah luka tusukan di punggung dan leher. Polisi menemukan barang bukti berupa helm, pisau serta piring. Diduga pembunuhan dilakukan oleh teman pria korban bernama Aldi, diperkirakan berusia 35 tahun, yang terakhir kali terlihat di tempat kejadian.
Peristiwa menggemparkan tersebut pertama kali diketahui sekitar pukul 09.30 oleh Edi Sutrisno (13), anak ke 4 korban. Saat itu, Edi baru saja membeli makanan untuk sarapan pagi. Ketika akan masuk, pintu rumah dalam keadaan terkunci dari dalam. Edi sempat memanggil ibunya namun tidak juga mendapat jawaban.
Karena penasaran, Edi akhirnya memutuskan masuk melalui jendela kamar yang memang sudah terbuka. Namun ketika berada di ruang tamu, Edi terkejut menemukan ibu kandungnya terkapar mandi darah dengan luka bekas senjata tajam di leher dan punggung. Pemandangan mengerikan itu kontan membuat siswa kelas 2 SMP itu menjerit ketakutan.
Dengan melewati jendela tempat dia masuk sebelumnya, Edi lari mendatangi rumah tetangga terdekatnya. Kepada tetangganya tersebut, Edi memberitahu bahwa ibu kandungnya tewas terbunuh. Mendapat laporan dari Edi, warga segera mendatangi rumah korban. Setelah memastikan korban tewas, warga melaporkan kejadian ke Kepolisian Sektor (Polsek) Kramatwatu.
Saat ditemui sejumlah wartawan di kantor Polsek Kramatwatu, Edi mengatakan, sebelum peristiwa tersebut, dia disuruh korban membelikan bubur untuk sarapan Aldi, yang pagi itu memang sudah bertamu dirumah korban. "tapi om Aldi gak mau, jadi ibu nyuruh saya beli nasi uduk. Saya pergi naik motor punya om Aldi," katanya.
Sekembalinya dari membeli nasi uduk, Aldi sudah berada di depan rumah. Kepada Edi, Aldi mengatakan korban sudah pergi ke Banten Lama. Aldi pun kemudian pergi dengan sepeda motor miliknya yang sebelumnya dipakai Edi.
Edi mengaku sempat bingung dan memutuskan untuk menunggu sejenak di depan rumah seraya memanggil-manggil korban. Karena tidak kunjung mendapat jawaban, Edi pun berinisiatif untuk masuk kedalam rumah melalui jendela yang sudah terbuka.
Kepala unit Reserse dan Kriminal Polsek Kramatwatu Inspektur dua Joko Pituturno mengatakan, berdasarkan informasi yang didapatnya dari sejumlah saksi di sekitar tempat kejadian, diduga pembunuhan dilakukan oleh Aldi yang disebut-sebut sebagai selingkuhan korban. Sementara suami korban bernama Amir (45) dilaporkan jarang pulang ke rumah karena bekerja sebagai sopir pribadi di Jakarta. "Infonya juga menyebutkan kalau korban banyak memakai perhiasan. Tapi waktu diketemukan korban tidak memakai perhiasan apa-apa. Korban sendiri tadi langsung kita bawa ke RSUD Serang untuk diotopsi," imbuhnya.(idm)

Menjelang puasa, harga sayur dan daging naik tinggi

2008-08-31T06:04:00.001-07:00

SERANG, TRIBUN - Beberapa hari memasuki bulan puasa, harga sejumlah komoditas sayuran naik tajam. Kenaikan yang cukup tinggi juga terjadi pada harga daging sapi.
Di sejumlah pasar tradisional di Serang harga cabe rawit naik 71 persen, yakni menjadi Rp 12.000 per kg, dari harga minggu lalu yang hanya Rp 7.000 per kg. Harga wortel naik 60 persen, dari Rp 2.500 per kg menjadi Rp 4.000 per kg. Harga cabe merah naik 27 persen, dari Rp 11.000 per kg menjadi Rp 14.000 per kg.
Untuk daging sapi, kenaikan terjadi sebesar 10 persen, yakni dari Rp 50.000 per kg pada minggu lalu, kini menjadi Rp Rp 55.000.
Menurut Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serang Hedi Tahap, kenaikan harga tersebut bukan karena pasokannya yang kurang, melainkan karena jumlah permintaannya yang tinggi dimana sudah lazim terjadi setiap menjelang bulan puasa. "Kalau untuk pasokan semuanya dipastikan aman," katanya disela-sela mendampingi Bupati Serang taufik Nuriman melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Ciruas, Jum'at (28/8). Turut dalam sidak, Wakil Bupati Andy Sujadi, Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan Lalu Attrusalam Rais, Asisten Daerah Bidang Tatapraja Tanto Sriyono, dan sejumlah pejabat pimpinan SKPD.
Hasil sidak tersebut juga menunjukan harga sejumlah kebutuhan pokok lainnya seperti gula pasir, minyak sayur, telur dan beras, mengalami kenaikan meski sedikit. Rata-rata kenaikan harga pada komoditas-komoditas tersebut hanya berkisar Rp 500 hingga Rp 1.000.
Terkait kelangkaan minyak tanah sehingga kerap terjadi antrean warga dalam mendapatkannya akhir-akhir ini, Hedi mengatakan, hal itu lebih disebabkan oleh adanya pengurangan jadwal pengiriman dari Depot PT Pertamina di Tanjung Gerem Merak. Pengurangan jadwal pengiriman tersebut, menurutnya, bukan bagian dari program konversi energi, dimana minyak tanah bersubsidi akan ditarik dari pasaran, melainkan hanya mekanisme PT Pertamina dalam menekan permintaan.
Dalam sidaknya, Bupati meminta agar para pedagang tersebut tidak ikut-ikutan menaikan harga menjelang bulan puasa. "Kalau memang pasokannya cukup, kenapa harus naikin harga. Jangan mahal-mahal ya, kasian pembeli," katanya.(idm)

Teaterstudio Indonesia memotret kemiskinan

2008-08-31T06:00:00.000-07:00

Layaknya pementasan teater genre visual yang memang tidak menghadirkan dialog verbal dalam menuturkan kisahnya, pementasan teater Perempuan Gerabah karya sutradara Nandang Aradea di café Oregano, Serang, Rabu (26/8) malam lalu itu juga nyaris tanpa kata-kata. Yang ada hanya gerakan-gerakan tubuh empat aktor bertelanjang dada dan seorang aktris berbusana ala pendekar silat yang berpendar ditimpa redup sinar lampu panggung.
Bunyi-bunyian hanya yang berasal dari derap kaki aktor dan aktris saat menjejak papan lantai panggung atau dari ditabrakannya gerabah-gerabah hingga pecah berantakan. Bagi penonton yang awam teater, tentu saja itu bukan pertunjukan yang menarik. Beberapa diantaranya mungkin pulang dengan menyisakan kebingungan.
"Tapi saya yakin penonton teater kita sudah pada cerdas. Mereka memang tidak perlu memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang ditontonnya. Biarkan mereka menyimpukannya sendiri-sendiri. Yang jelas saya ingin penonton pulang dengan membawa ingatan tentang bagaimana mereka begitu terteror sepanjang pertunjukan," kata Nandang yang sempat mengenyam pendidikan di Fakultas Penyutradaraan Rusian Academy of Theater Art (GITIS), Moskow, itu.
Sejatinya Nandang ingin menunjukan kepada penonton bahwa tanah yang semestinya menjadi sumber segala penghidupan bagi manusia, sekarang ini justru malah menjadi sumber segala permasalahan. Bagaimana tanah telah membuat manusia tidak mampu melepaskan diri dari jerat kemiskinan, ketertutupan akses terhadap pendidikan, ekonomi, sosial, apalagi terhadap politik.
Nandang menyebut, bagaimana masyarakat di Desa Bumijaya, Kecamatan Ciruas yang hampir semuanya bermatapencaharian sebagai pengrajin gerabah sejak puluhan atau mungkin ratusan tahun lamanya, tapi hingga hari ini mereka tetap saja miskin dan terbelakang. "Ada apa ini? Padahal di NTB itu gerabah bisa laku mahal hingga jutaan rupiah di jual ke hotel-hotel dan sebagainya. Disini kok saya dengar belum lama ini tanahnya malah dikirim ke Bali sebagai bahan baku gerabah, yang tentu saja harganya tak seberapa" ujarnya.
Di Desa Bumijaya itu Nandang melakukan riset selama hampir satu tahun sebelum akhirnya menggarap naskah yang ditulisnya sendiri, bersama teaterstudio Indonesia yang didirikannya pada tahun 2003.
Keprihatinan terhadap permasalahan sosial nampaknya sudah menjadi ciri berteater pria yang sudah menggeluti teater sejak tahun 1990 itu. Sebelum ini dia bersama teaterstudio Indonesia juga pernah menggarap naskah teater bertajuk Pemeberontakan Petani Banten (PPB). PBB yang dicomot Nandang dari desertasi sejarawan Sartono Kartodirdjo itu dipentaskan disejumlah kota besar di Indonesia.
"Saya gelisah dengan realitas sosial yang terjadi. Bagaimana sekarang kita sudah dibuat seragam oleh satu kekuatan yang namanya pasar, dalam hal makan, minum, berpakaian, berkata-kata, bahkan hingga cara berfikir," imbuhnya.
Lahir di Ciamis, Jawa Barat, 37 tahun lalu, pria yang merupakan alumni IKIP Bandung ini hijrah ke Serang, pada tahun 1998 untuk mengajar drama di Untirta Serang. Dalam Perempuan Gerabah, Nandang berhasil menyeleksi empat orang aktor dan seorang aktris teaterstudio Indonesia yang dinilai lulus penggemblengan selama hampir lima bulan. Mereka adalah Taupik P. Pamungkas, Dedi Setiawan, Suryadi Sally Al-Fakir, Arip Fr dan Desi Indriyani. Sementara perempuan tua pembuat gerabah adalah Mak Meryamah, warga Desa Bumijaya yang didapuk naik panggung untuk menunjukan bahwa dia dan hampir semua warga desa pengrajin gerabah di Kabupaten Serang itu adalah korban teror tanah mereka sendiri.(idm)

Teater Perempuan Gerabah, Teror dari sang tanah

2008-08-31T05:06:00.000-07:00

Suasana lengang yang sudah berlangsung selama kira-kira 15 menit tiba-tiba saja pecah menjadi jeritan, atau percisnya setengah menjerit, yang keluar dari mulut para penonton pementasan teater dengan lakon Perempuan Gerabah itu. Beberapa penonton bahkan bangkit dari duduknya dan pindah mencari tempat duduk lain yang lebih aman. Beberapa lagi tampak berusaha melindungi wajah atau badan mereka dari cipratan lumpur yang tengah dilempar-bantingkan para pemain diatas panggung. Teror tidak berhenti sampai di situ. Pada bagain berikutnya para pemain bermanuver dengan mengusung masing-masing satu buah gerabah ditangan. Gerabah diputar-putar, dilempar untuk kemudian ditabrakan satu sama lain dan pecah berantakan. Jeritan penonton semakin menjadi. Pecahan-pecahan gerabah yang berserakan dilantai panggung itu lalu diraup oleh para pemain untuk kemudian dihambur-hamburkan. Tak pelak meski tidak banyak, ada juga pecahan-pecahan gerbah itu yang berhasil menerjang penonton.
Konstruksi panggung kayu berbentuk bundar setinggi setengah meter itu memang hanya berjarak tidak lebih dari satu meter dari tempat duduk penonton terdepan yang sengaja dibuat melingkari panggung. Bagi penonton yang berada dibelakang tempat duduk terdepan diposisikan lebih tinggi, dan begitu seterusnya sehingga berundak-undak layaknya di istora senayan Jakarta. Tapi tentu saja, ukurannya jauh lebih kecil. Kapasitasnya pun paling banter cuma akan bisa menampung kurang dari seratus penonton. Namun begitu, "istora" teater Perempuan Gerabah tersebut, pada pementasannya yang terakhir di Serang Rabu (26/8) malam lalu penuh dipadati penonton. "Malam pertama dan kedua juga ramai, tapi tidak seramai malam ini memang," kata Nandang Aradea, sang sutradara.
Dari atas panggung, empat aktor yang hanya mengenakan kain putih untuk menutupi sebatas pinggang hingga paha dan seorang aktris, berpakaian bak pendekar dalam film-film silat, terus bergerak nyaris tanpa henti. Mereka meliuk, meloncat, berlari, berputar, merangkak, merunduk, men-jengking, dalam ritme yang teratur satu sama lain, hingga sampai pada tahap seperti ekstase, atau mungkin juga lelah. Para aktor yang kelelahan itu terjuntai dibibir panggung. Tubuh telanjang para aktor yang sudah dipenuhi peluh itu kemudian satu-persatu dibalur menggunakan lumpur tadi oleh sang aktris dengan gerakan yang artistik bahkan mungkin nyaris erotis. Bagaimana tidak, tubuh telanjang para aktor itu disusuri oleh telapak tangan lembut sang aktris yang memegang lumpur, sejak kepala, turun ke leher, dada, punggung hingga pinggang, untuk kemudian meloncat menyusuri bagian kaki.
Pertunjukan sepanjang satu setengah jam dalam temaram sinar lampu itu diakhiri dengan naiknya seorang perempuan desa tua keatas panggung yang dalam hitungan menit berhasil membuat gerabah dari lumpur, setinggi 15 cm. Selain kedua tangan tuanya yang tampak sibuk mengarahkan gerak naik lumpur, kaki sebelah kirinya juga tak kalah sibuknya memancal alat tradisional pembuat gerabah agar terus berputar. Saat perempuan tua itu berdiri dan mengusung gerabah hasil karyanya yang masih basah, tepuk tangan penontonpun membahana. Dan pertunjukan teater itu pun berakhir dengan menyisakan ingatan akan betapa seonggok lumpur atau tanah pun ternyata bisa sangat menjadi sebuah ancaman alias teror.(idm)

Abdul Muhyi : Perda K3 tidak jalan

2008-08-28T07:34:00.000-07:00

Sekertaris Fraksi PKS DPRD Kabupaten Serang Abdul Muhyi mengaku prihatin dengan perilaku amoral remaja saat ini. Muhyi menyebut kerap terjadinya kasus perkosaan yang didahului dengan minum-minuman keras oleh pelakunya menunjukan bahwa minuman keras nyata-nyata telah mendorong pengkonsumsinya untuk melakukan perbuatan amoral. "Banyak kan sekarang kasus-kasus perkosaan yang didahului oleh minum-minuman keras. Seharusnya itu jadi perhatian," katanya, Kamis (28/8).

Lebih lanjut Muhyi menduga masih banyaknya remaja yang mengkonsumsi minuman keras karena Pemerintah Kabupaten Serang sendiri tidak sungguh-sungguh menerapkan Peraturan daerah tentang K3 atau Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan yang sudah dimiliki. "Kalau Perda itu jalan tentu minuman keras itu diberantas," imbuhnya.

Muhyi juga menuding tayangan televisi yang cenderung mempertontonkan gaya hidup konsumtif kalangan masyarakat berpunya di perkotaan, sebagai salah satu penyebab lain dari maraknya perbuatan amoral oleh remaja.(idm)

Jumlah desa siaga di Kabupaten Serang baru 30 persen

2008-08-28T07:33:00.002-07:00

SERANG, TRIBUN – Dari 308 desa yang ada di Kabupaten Serang, saat ini baru 120 desa saja atau baru 30 persennya yang sudah berstatus desa siaga. Mengingat desa siaga sebagai ujung tombak dalam peningkatan taraf kesehatan masyarakat, maka dengan kata lain taraf kesehatan di Kabupaten Serang masih jauh dari yang diinginkan.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Encep Mukardi, penyebab masih sedikitnya jumlah desa siaga adalah faktor kesadaran masyarakat itu sendiri. Masyarakat, terutama yang secara geografis berada di wilayah terpencil, sulit untuk memiliki kesadaran tentang pola hidup sehat. "jujur memang agak sulit menyadarkan pentingnya pola hidup sehat kepada masyarakat di daerah terpencil," katanya, Kamis (28/8).

Namun demikian, lanjut Encep, kini pihaknya tengah berupaya untuk mendorong agar kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat menjadi tinggi, sehingga desa mereka bisa segera beranjak menjadi desa siaga.

Encep menjelaskan, pada prinsipnya konsep yang diterapkan pada desa siaga adalah mengenai bagaimana masyarakat di desa tersebut bisa melakukan upaya bersama dalam mencegah penyakit, bukan pada bagaimana mengobatinya. "Tapi ya di desa siaga juga diprogramkan bagaimana warganya itu harus bisa menanggulangi penyakit," imbuhnya.

Berbeda dengan encep, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Serang E. Hafadzah justru menengarai masih sedikitnya jumlah desa siaga tersebut disebabkan oleh tidak adanya urun rembug terkait pendanaan dari Pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah pusat. "Ini kan program nasional. MoU nya terkait pendanaan itu di share antara pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat. Nah Pemkab Serang sendiri sudah maksimal, provinsi dan pusat yang justru komitmennya kurang," katanya.

Dipaparkan Hafadzah, desa siaga adalah desa percontohan di sektor kesehatan, dimana desa-desa tersebut harus memiliki sarana dan prasarana kesehatan yang lengkap, mulai dari Poskesdes, Posyandu, peralatan medis, obat-obatan, dokter, bidan hingga kader kesehatan. Menurut Hafadzah, kedepan arahnya semua desa di Kabupaten Serang harus menjadi desa siaga seperti yang ditargetkan oleh pemerintah pusat.(idm)

90 persen balon DPD Banten memenuhi syarat

2008-08-28T07:33:00.001-07:00

SERANG, TRIBUN - Hasil verifikasi faktual yang dilakukan KPU Banten menunjukan setidaknya 70 dari 77 atau 90 persen bakal calon DPD Banten memenuhi persyaratan. Sementara itu, 7 bakal calon sisanya dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.

"Tapi semuanya akan kita bawa ke rapat pleno di KPU pusat besok (red-hari ini) untuk ditetapkan menjadi DCS (Daftar Calon Sementara)," kata Ketua Pokja Pencalonan DPD Banten di KPU Banten, Lukman Hakim, Kamis (28/8).

Dijelaskan Lukman, KPU ditingkat provinsi memang tidak punya kewenangan untuk menyatakan seorang bakal calon DPD lolos atau tidak menjadi calon DPD. Kewenangan tersebut, kata Lukman, ada di rapat pleno KPU pusat. Pengumuman DCS nya sendiri baru akan dilakukan 10 hari setelah penetapan dalam rapat pleno KPU pusat tersebut. Setelah ditetapkan menjadi DCS, seleksi calon DPD akan dilakukan dengan cara membuka pengaduan atau laporan dari masyarakat terkait jejak rekam sang calon. "Dari pengumuman DCS di KPU provinsi itu kan nanti misalnya ada yang lapor bahwa calon A pernah terlibat pidana. Nah pengaduan tersebut nanti akan diverifikasi. Kalau ternyata benar, ya KPU akan menyatakan calon yang bersangkutan gugur," papar Lukman mencontohkan.

Setelah melalui tahapan tersebut, lanjut Lukman, pada 31 Oktober 2008 DCT (Daftar Calon Tetap) akan diumumkan, untuk kemudian calon DPD diperbolehkan melakukan kampanye.

Terkait 7 bakal calon DPD Banten yang tidak memenuhi persyaratan, menurut Lukman, mereka diantaranya tidak bisa memenuhi persyaratan 30 persen dukungan dari jumlah pemilih di Provinsi Banten. Bahkan, lanjutnya, ada bakal calon yang sama sekali tidak melampirkan persyaratan dukungan tersebut.

Sementara itu salah seorang bakal calon DPD Banten, Ali Surohman atau yang dikalangan aktivis mahasiswa di Banten dikenal dengan nama Ali Suro, yakin dirinya bisa lolos menjadi calon DPD Banten. Hal itu mengingat dia berhasil mengumpulkan dukungan lebih dari syarat minimal 30 persen dari jumlah pemilih tadi. Suro juga mengungkapkan, sebelumnya dia memang termasuk kedalam kelompok bakal calon DPD Banten yang diminta KPU Banten untuk memperbaiki dukungan. "Beberapa hari lalu saya sudah serahkan perbaikan dukungan itu," ujarnya.(idm)

Perangi Kemaksiatan

2008-08-28T07:29:00.000-07:00

Masa Forum Komunikasi Peduli Umat Banten menggelar aksi di depan pendopo Gubernur Banten, Kamis (28/8). Mereka menuntut kemaksiatan lebih gencar diperangi memasuki Ramadhan tahun ini.

Dana pendidikan tidak akan lagi dibagi rata

2008-08-28T07:27:00.000-07:00

SERANG, TRIBUN - Pemerintah kabupaten atau kota yang punya perhatian tinggi terhadap sektor pendidikan seperti adanya program pendidikan gratis, akan mendapat dana dekonsentrasi lebih besar dari Pemerintah Provinsi Banten. Hal ini berbeda dari sebelumnya dimana dana dekonsentrasi tersebut dibagi secara merata kepada seluruh kabupaten/kota yang ada.

Demikian diungkapkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah kepada wartawan usai menghadiri acara deklarasi kampanye damai partai politik peserta pemilu 2009 di alun-alun barat Kota Serang, Kamis (28/8). Ditegaskan Atut, hal tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN 2009 oleh pemerintah pusat. "Ini juga sebagai komitmen Pemprov Banten dalam mendukung kabupaten dan kota di Banten yang berupaya keras dalam mencapai target program wajar dikdas (wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun)," katanya.

Atut menyebut pemerintah kabupaten dan kota yang memiliki perhatian tinggi terhadap sektor pendidikan sehingga akan mendapatkan alokasi dana dekonsentrasi lebih besar adalah Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Sementara Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak tidak termasuk. "Tapi nanti kita lihat lagi ya, apakah daerah yang belum masuk itu benar-benar kurang perhatiannya terhadap pendidikan," imbuhnya.

Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Serang Najib Hamas menyambut baik pernyataan Gubernur tersebut. Pasalnya menurut dia, pada tahun-tahun sebelumnya Pemprov Banten nyaris tidak memiliki komitmen terhadap sektor pendidikan. "Tahun ini, Pemprov Banten bahkan tidak memenuhi komitmennya untuk berbagi beban dalam meningkatkan pendidikan di kabupaten kota. Komitmen tersebut menyatakan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota di Banten akan urun rembug mendanai pendidikan. Tapi persentase urun rembug dananya itu saya lupa," paparnya.

Selain itu, kata Najib, memang sudah menjadi suatu keharusan bagi pemerintah provinsi untuk mengalokasikan dana dekonsentrasi bagi sektor pendidikan kepada pemerintah kabupaten dan kota, sebagai tindak lanjut dari penetapan alokasi anggaran pendidikan tahun 2009 sebesar 20 persen oleh pemerintah pusat. Namun demikian, menurut Najib, sebenarnya alokasi dana pendidikan dari pemerintah provinsi tersebut juga didasarkan kepada proposal yang diajukan oleh pemerintah kabupaten dan kota sebelumnya.(idm)

Obor Nusantara

2008-08-28T07:25:00.000-07:00

Satgas Taruna Siaga Bencana yang mengirab api Obor Nusantara melintas di jalan Yusuf Marta Dilaga, Kota Serang, Kamis (28/8)

36 parpol deklarasi kampanye damai

2008-08-28T07:20:00.000-07:00

SERANG, TRIBUN - Dua dari 38 partai politik peserta pemilu 2009 di Provinsi Banten tidak turut menghadiri dan menandatangani deklarasi kampanye damai parpol peserta pemilu 2009 yang diadakan di alun-alun barat Kota Serang, Kamis (28/8). Kedua parpol tersebut adalah PPNUI dan PPIB.

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dalam sambutannya pada acara tersebut, meminta KPU Banten untuk segera mengklarifikasi faktor ketidakhadiran kedua parpol itu. "Tentu saja kalau memang tidak ada alasan yang prinsip, semua parpol harus menandatangani deklarasi kampanye damai ini," ujarnya. Pasalnya, menurut Atut, di dalam deklarasi tersebut tercantum komitmen parpol peserta pemilu 2009 untuk menjaga kondusifitas iklim politik di Banten sepanjang masa kampanye, dimana rentan terjadi gesekan. Atut berharap semua parpol bisa menjunjung nilai-nilai sportivitas dan tanggung jawab selama masa kampanye ini. "Silahkan mengambil simpati masyarakat sekuat tenaga, tapi hendaknya dengan cara-cara yang santun dan beretika. Kedepankan rasa tanggung jawab dan memiliki Banten. Jaga agar banten tetap kondusif," paparnya.

Atut juga meminta para kepala daerah di Banten yang menjabat di pucuk pimpinan parpol untuk bisa berlaku mengayomi semua parpol peserta pemilu. "Bupati, Walikota, juga wakil-wakilnya yang menjadi pimpinan parpol supaya bisa membedakan fungsinya saat sedang menjadi kepala daerah dengan saat sedang menjadi pimpinan parpol," ujarnya.

Bagi PNS, Atut juga mengingatkan agar tidak sekali-kali terlibat dalam kampanye parpol tersebut. Jika ada PNS yang kedapatan terlibat dalam kampanye, Atut berjanji akan menjatuhkan sangsi sesuai dengan tingkat keterlibatannya.

Ketika disinggung mengenai apakah dirinya akan menjadi juru kampanye mengingat kapasitasnya sebagai salah satu fungsionaris DPP Partai Golkar, Atut mengaku dirinya masih akan menunggu isyarat dari DPP Partai Golkar.

Sebelum memberikan sambutan, Atut terlebih dahulu didaulat untuk menyaksikan penandatangan deklarasi kampanye damai oleh para pimpinan parpol tingkat Banten tersebut. Usai penandatanganan, Atut menyalami satu-persatu para pimpinan parpol tersebut sembari mengucapkan selamat mengikuti pemilu 2009.

Ketua Pokja Kampanye KPU Banten Nasrullah usai acara kepada wartawan mengatakan, dirinya berharap Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Banten bisa segera bekerja untuk mengawasi pelaksanaan kampanye pemilu 2009 yang sebenarnya sudah dimulai sejak 12 Juli 2008 dan akan berakhir 12 April 2009 mendatang tersebut. "Deklarasi ini kan sifatnya etika saja. Pelaksanaannya aturannya sendiri yang akan mengawasi ya Panwaslu," katanya.

Diketahui, anggota Panwaslu Banten terpilih, hari ini akan dilantik di Jakarta oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Mereka adalah Ranthy Pancasasti, H. Taufik, dan Syis Dharnanto.(idm)